MEDIA INFORMASI PENILIK INDONESIA

Kajian Historis Keberadaan dan Peran Penilik

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Thu, 18 Jun 2009 02:38:00 +0000

Jabatan penilik telah ada sejak tahun 1984 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0304/O/1984 dimana terdapat 3 penilik yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan luar sekolah, yaitu; penilik pendidikan masyarakat, penilik pembinaan generasi muda dan penilik keolahragaan. Ketiga penilik tersebut adalah pejabat struktural eselon Va berada dan dibina oleh Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan dan wilayah kerjanya mencakup satu wilayah comedian dalam bidang tugasnya masing-masing dengan batas usia pensiun sampai dengan 60 tahun. Tugas pokok ketiga penilik tersebut adalah: (i) menyusun rencana kegiatan tahunan yang menjadi tanggungjawabnya, (ii) mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan) yang meliputi: jenis, metode, penyajian, dan penggunaan alat bantu pengajaran agar berlangsung sesuai dengan hasil yang diharapkan, (iii) mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (iv) mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (v) mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama organisasi/badan/lembaga yang bergerak di bidang (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan) antara lain Pemerintah Daerah (Kecamatan) dan dunia usaha, (vi) menilai hasil pelaksanaan kurikulum (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (vii) menilai pemanfaatan sarana (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (viii) menilai efisiensi dan efektivitas hasil kegiatan (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (ix) mengendalikan dan menilai kegiatan kursus yang dilaksanakan oleh pihak swasta (penilik pendidikan masyarakat), (x) mendorong terbentuknya dan membina kelompok belajar pendidikan masyarakat (penilik pendidikan masyarakat), kelompok organisasi kepemudaan (penilik pembinaan generasi muda), kelompok organisasi keolahragaan dan menginventarisasi jenis olahraga tradisional dalam masyarakat (penilik keolahragaan), (xi) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan.

Berdasarkan tugas pokok penilik yang diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor. 0304/O/1984 tersebut bahwa keberadaan dan peran penilik pendidikan masyarakat, penilik pembinaan generasi muda dan penilik keolahragaan adalah dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang selanjutnya akan menjadi laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi.

Setelah memasuki era otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, terjadi penyerahan kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk semua asset dan sumber daya manusia dari pemerintah pusat (Depdiknas) kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, bahwa jabatan struktural eselon V termasuk jabatan penilik ditiadakan, sehingga keberadaan penilik mengalami ketidakpastian.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Depdiknas bersama dengan Kantor Meneg PAN dan BKN pada tahun 2002 merumuskan jabatan fungsional penilik sebagaimana diatur dengan Keputusan Menpan Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya Keputusan Menpan tersebut, maka keberadaan penilik dapat dipertahankan dan sekaligus dilakukan alih fungsi (inpassing) dari jabatan struktural eselon Va menjadi jabatan fungsional yang berkedudukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Depdiknas dhi Ditjen PLSP sejak tahun 2003 melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang Keputusan Menpan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah/Biro Kepegawaian Pemda, dan Penilik seluruh Indonesia, baik melalui tatap muka maupun melalui pendistribusian himpunan keputusan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Penilik.

TUTOR STUDY GROUP PACKAGE A,B,C IN NONFORMAL EDUCATION

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Thu, 11 Jun 2009 10:59:00 +0000

oleh: Arif nasdianto

National Education is in the business life of the nation achieve more specific, goal directed in an effort to improve the quality of human resources and Indonesia as the most important factor in the implementation of national development.

Implementation of government policy in the framework of the above macro, the government emphasis on expanding opportunities for education for all Indonesian citizens, increasing the quality and efficiency of education management. Whereas in order to produce a micro is a graduate of quality education at every level and type. The creation of a quality graduate education is a systematic effort to contact each other between the Input, Process, Output and Outcome.

Tutor (staff's) is one of the factors predictive factor is determine the success of activities in education. Therefore, efforts to increase the capacity and skills of teaching must be continually strived through education and training in accordance with their needs. This meant that the tutors Package A, B, C have the ability to do its work and professional skills, expertise and finesse that is required for a tutor to carry out the task of learning at the time of the tutorial, self-study guide and study groups. Requirements, among other things, (1) the material, (2) managing the program, (3) manage the class, (4) the runway education, (5) using the media / resources, (6) manage the learning interaction, ( 7) assess the achievement of learning, (8) the functions of guidance and counseling program in the study groups, (9) and conducting the administration PKBM / school, (10) understand the principles and interpret results of educational research for the sake of learning.
Reality in the field showed that the implementation of the package A, B, C system is designed with the learning module can not run as expected, energy tutor package A, B, C are mostly not from education, many have not understand the model of learning modules, the minimal administration of the Package A, B, C, low Managerial Manager in carrying out the Program Package A, B, C, persuasive manager less visible to the tutor. This is due tutor training package A, B, C or less focus on the tutorial material, lack of a tutorial book. To managemen , then we as the inspector must give a proposal to the bureaucratic authorities immediately so that the implementation of training / upgrading specifically for tutors Program Package A, B, C. (ARIF NASDIANTO. Penilik Jakarta Timur)

HASIL EVALUASI KONTEKS PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C SETARA SMA DI JAKARTA TIMUR TAHUN 2007

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sat, 29 Nov 2008 15:58:00 +0000

oleh:
Arif Nasdianto
Penilik Jakarta Timur

1. Prioritas Kebutuhan

Upaya yang dilakukan dari hasil evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan yang diatur perioritasnya, agar dapat menjawab pertanyaan “ Apakah tujuan Paket C setara SMA yang ingin dicapai, telah dirumuskan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu dalam evaluasi konteks terhadap program paket C di wilayah Jakarta Timur, kebutuhan masyarakat /warga belajar dalam mengikuti program antara lain ;

Tabel. 5. Data tentang Prioritas Kebutuhan Warga Belajar dalam mengikuti Program Paket C setara SMA

Kebutuhan

Mendapatkan Pengetahuan, sikap, keterapilan dan ijazah

Dapat bekerja/usaha mandiri setelah mendapt ijazah

Melanjutkan Perguruan Tinggi

Dapat teman Baru

Mengikuti teman

Alasan lain

Melihat data di atas, maka warga belajar yang mengikuti program Paket C setara SMA terdapat 43 % beralasan memiliki kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan setara dengan SMA, 46 % untuk dapat bekerja atau dapat usaha mandiri, 7% memilik kebutuhan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan masing –masing mendapatkan 2% hanya ingin mendapatkan teman baru dan ikut teman, 0% menunjukan bahwa warga belajar tidak punya alasan lain untuk mengikuti program paket C .

Data di atas menginformasikan bahwa program paket C setara SMA dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta Timur perioritas pertama adalah untuk modal mencari pekerjaan atau usaha mandiri, perioritas kedua mendapatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan setara SMA, perioritas ketiga melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Dari tiga prioritas kebutuhan ini menunjukan bahwa program paket C setara SMA di Jakarta Timur tahun 2007 ada kesesuaian dengan tujuan Program Paket C sebagai Program Pendidikan Kesetaraan. Pernyataan tersebut, menandakan bahwa tujuan Program Paket C setara SMA di Jakarta Timur berjalan dengan baik.

2. Kondisi Lingkungan/Sosial

Selanjutnya dalam evaluasi konteks juga memberikan informasi kondisi lingkungan masyarakat/warga belajar. Hal tersebut ditandai oleh besarnya animo masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi sebagai peserta didik di dalam program Paket C. Apa yang menyebabkan hal ini di antaranya sebagai berikut :

Tabel. 6. Data tentang Kondisi Lingkungan/Sosial Warga Belajar dalam mengikuti Program Paket C setara SMA

Kebutuhan

Keadaan Orang Tua tidak mampu menyekolahkan

Putus Sekolah

Letak Sekolah formal Jauh

Usia tidak memungkinkan sekolah di formal

Waktu tidak memungkinkan karena bekerja

Alasan lain

Animo masyarakat mengikuti program Paket C setara SMA dilandasi oleh kondisi lingkungan/sosial masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel 6. bahwa masyarakat mengikuti program Paket C setara SMA , prioritas pertama, 39 % karena keadaan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah formal, kedua, 37% masyarakat putus sekolah, ketiga, 10% karena waktu tidak memungkinkan warga masyarakat membaginya dengan bekerja, keempat, 8% usia sudah terlalu tua ke sekolah formal, kelima, 6% letak sekolah formal jauh.

Kondisi sosial dan lingkungan warga masyarakat, ternyata yang menjadikan Program Paket C setara SMA di Jakarta Timur tahun 2007 sangat diminati, hal ini menunjukan bahwa Program Paket C di Jakarta Timur, sesuai dengan tujuan, fungsi dan sasaran Program Pendidikan Kesetaraan (Program Paket C setara SMA).

PENTINGNYA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGEMBANGAN PROFESI PENILIK DALAM CYBER ERA

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sat, 22 Nov 2008 06:56:00 +0000

Dikutip dalam Buku

H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi: Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020, Gramedia, Jakarta, 1997

Resensi by:

Ikatan Penilik Indonesia Pengurus Pusat

PENDAHULUAN

Penilik kini mulai mengikuti era informasi. Apakah makna era informasi bagi kehidupan kerja seorang penilik? Era informasi yang didukung oleh revolusi teknologi informasi telah mengubah budaya Penilik menjadi paham dan cermat informasi artinya tidak GATEK DAN TELMI lagi.

Teknologi informasi yang telah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan Penilik. Kini menjadi popular apa yang disebut e-life. E-life (Electronic Life) telah merupakan suatu gaya hidup (life style). Kini kita mengenal E-commerse, e-business, e-learning, internet home, dan berbagai bentuk kehidupan teknologi canggih kini sedang melanda dunia.

E-life secara pelan tapi pasti juga memasuki dunia perbukuan. E-life telah melahirkan e-book sebagaimana yang dipopulerkan di dalam pameran buku internasional ke-52 di Frankfrut dalam bulan Oktober 2000. di dalam pameran buku yang terkenal itu mulai dipopulerkan masyarakat e-book. Lahirlah berbagai bentuk kebudayaan untuk menyimpan dan mentransmisikan informasi.

Membicarakan dunia perbukuan sekurang-kurangnya meliputi tiga hal, yaitu adanya penulis yang berkarya melahirkan buku-buku, adanya pembaca yang memanfaatkan hasil karya penulis, dan akhirnya kehidupan industri perbukuan.di dalam era informasi atau di dalam era masyarakat digital, ketiga unsure perbukuan tersebut di pengaruhi oleh kemajuan teknologi.informasi. E-life yang memasuki dunia perbukuan sangat dipengaruhi dengan adanya perangkat keras yaitu processor yang semakin kecil sehingga sangat membantu di dalam kemudahan penggunaanya., perangkat lunak yang semakin canggih, dan teknologi komunikasi yang semakin murah. Keuntungan-keuntungan tersebut tentunya akan mengubah cara-cara penulisan buku, cara-cara membaca, dan proses memperoleh informasi, serta mengubah industri perbukuan dari bentuknya yang tradisional memasuki industri buku di dalam era cyber dengan budaya digitalnya.

A. ELEGIGUTENBERG ATAU ELEGI BIRKERTS?

Johann Gutenberg dianggap sebagai bapak penemu teknologi mencetak dengan huruf lepas. Pada tahun 1442 karya cetaknya telah ditemukan berupa sehelai kertas bertuliskan 11 baris huruf cetak. Kebudayaan umat manusia karenanya mengalami revolusi yang sngat menentukan di dalam pengembangan dan perluasan informasi kepada rakyat banyak. Dapat kita gambarkan betapa bentuk kebudayaan manusia tanpa penemuan Gutenberg. Teknologi percetakan huruf lepas tersebut terus-menerus berkembang dan tersebar di seluruh dunia. Pada tanggal 29 November 1814 harian the times di London untuk pertama kali dicetak dengan menggunakan mesin cetak uap. Dan teknologi percetakan terus mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga pada tahun 1982 the times menjadi surat kabar Inggris pertama yang secara keseluruhan diset dengan metode fotografi.

Revolusi terhadap duia percetakan tentunya memberikan kengann yang indah bagi umat manusia, kini dengan kemajuan teknologi yang pesat, teknologi digital, maka penemuan Johann Gutenberg seakan-akan hilang dan terlupakan. Tidak mengherankan seorang kutu buku bernama Sven Birkerts telah menulis buku yang sangat melankolis berjudul Elegi Gutenberg. Bikerts meratapi penemuan besar Gutenberg yang mengubah lifestyle umat manusia kini menuju kepada kematiannya. Bikert memang patut pesimis. Dia hidup di dalam suatu kebudayaan serba “alon-alon asl kelakon”. Dia menangisi akan lahirnya kebudayaan pop yang serba cepat dan segera berlalu sehingga kekurangan waktu untuk menghayati dan menikmati hasil-hasil karya tulis di dalam membaca.

Ratapan Bikerts tidak sepenuhnya disetujui oleh Putut Wijanarko menunjukan adanya dua teritori yang kedua yang disebut teritori “syber space” yang melihat kepada kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dari kemajuan teknologi informasi. Memang masih diragukan efektivitas darisarana baru terhadap intensitas baca dan menikmati hasil-hasilsastra. Namun demikian, gelombang perubahan teknologi informasi tidak dapat dibendung oleh siapa saja.

Dewasa ini Penilik mulai mengenal revolusi di dalam penyebaran informasi bacaan melalui amazon.com, press on Demand (POD), dan berbagai teknologi informasi lainnya seperti took buku on-line dan e-matter.rupa-rupanya Guternberg tidak perlu sedih hati oleh sebab betapa pun perubahan yang terjadidi dalam teknologi penyebaran informasi, tetap saja hasilkarya tulisan dengan cepat dan lebih murah kini direalisasikan seluas-luasnya tanpa batas untuk umat manusia. Memang kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah menghilangkan berbagai jenis pekerjaan yang telah dilahirkan oleh penemuan peralatan cetak sejak Guternberg.

B. LAHIRNYA GENERASI BARU: THENET-GENERATION

Perubahan teknologi informasi telah mempengaruhi pengadaan, penyebaran dan penyajian data-data informasi dan pengetahuan serta sastra. Telah lahir duniamaya dengan informasi yang tanpabatas dan secara bertahap akanmudah dikuasai oleh umat manusia. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, menurut pengamatan Don Tapscott telah lahir suatu generasi baru yang disebut the net-generation atau ”N-Gen”.

The net-generation, atau generasi internet adalah generasi baru yang muncul pada dua decade terakhir abad 20. generasi ini hidup dengan dunia digital atau computer, hidup di dalam samudra informasi yang dapat di akses di mana saja dan kapan saja. Ditompang oleh perangkat-perangkat lunak computer yang semakin canggih serta biaya komunikasi yang semakin murah, maka arus informasi akan semakin dapat di jangkau oleh semua orang.revolusi ini tentunya menuntut cara-cara baru dalam penguasaan ilmu pengetahuan, informasi, dan hasil karya sastra. Tentunya banyak cara dalam metodologi, apresiasi serta penulisan informasi yang dikenal selama ini akan di ubah. Inilah budaya baru yang dilahirkan oleh kemajuan teknologi informasi.

Bagaimana impact dari teknologi baru ini terhadap proses belajar dari net generation? Don Tapscott menyatakan sebagai berikut.

At the heart of N-Gen culture is interactivity. Children today increasingly are participatiants not viewers. They are incited to discourse.

Pengamatan Don Tapscott ini mengandung tiga unsure proses belajar yang asing di dalam budaya lama, yaitu : interaktif, partisipasi, dan diskursus. Budaya interaktif memerlukan suatu proses belajar-mengajar yang baru, oleh karena peserta yang belajar atau pembelajaran bukan bersifat pasif tetapiaktif. Si pembelajar berinteraksi dengan sesame, dengan para pakar baik secara langsung maupun melalui kerya-karya dengan menggunakan perangkat internet. Di dalam proses interaktif tersebut maka si pembelajar adalah seseorang partisipasian dan bukan seorang boneka yang sekedar hanyamenerimasegalasesuatu yang dituangkan kedalamnya, seperti system bank menurut Paulo Freire. Demikian pula di dalam proses interaktif tersebut, si pembelajar bukanlah pasif tetapi secaraaktif mengadakan diskursus mengenai segala hal yang ditemukan di dalam pengembaraanya dalam dunia maya tanpa batas.

Proses pembelajaran tentu meminta sosok seseorang teman mitra belajar dan sarana belajar yang berbeda. Sarana belajar tidak terbatas di dalam kelas, “school without walls”, juga tidak tergantung pada seorang guru karena guru sekedar hanya sebagai fasilitator, juga tidak terbatas pada buku-buku teks, atau buku-buku perpustakaan, karena informasi dapat diketahui dan di analisis dari berbagai sumber. Yang diperlukandi sini ialah kemampuan daya analisis. Proses pembelajaran ini berkembang sangat pesat. Sebelum perkembangan televisi maka yang dipentingkan ialah pertemuan tatap muka. Dengan adanya televise si pembelajar menjadi pemirsa.(viewer), dan ditemukannya net sebgai server makasi pembelajar menjadi penegmbara (roamer). Para pakar teknologi informasi mengatakan bahwa the web telah menelan televise. Apabilatelevisi menekankankepada kemampuan melihat maka the web menuntut kemampuan membaca dan melihat.

Mengenai budaya baru N-Gen, yang tentunya mempengaruhi dunia perbukuan, kita ambil hasil pengamatan Don Tapscott sebagai berikut. N-Generation cenderung untuk berfikir bebas, mempunyai keterbukaan emosional dan intelektual,serta memiliki budaya inklusivisme. Selanjutnya, generasi ini mempunyai kebebasan untuk menyatakan sesuatu, mempunyai kebudayaan untuk berinovasi, sertasesuatu sikap kematangan karena tidak terikat kepada doktri-doktrin tertentu. Mereka mempunyai budaya untuk menyelidiki dan tidak puas terhadapsesuatu penemuan. Oleh karena informasi terus bertambah, diperkaya, dan berubah maka generasi ini adalah generasi yang percaya kepada kekinian. Mereka tidak cepat percaya terhadap propaganda-propaganda gombal tanpa alas an-alasan yang rasional, dan oleh sebab itu pula mereka cenderung untuk membangun suatu bangsa yang otentik. Tentunya semua sikap ini mengubah proses pembelajaran dai N-Gen.

Ada sesuatu yang menarik dalam revolusi belajar semacam ini. Duncan Grey mengatakan bahwa diperlukan suatu generasi guru untuk mengedopsi dan beradaptasi dengan proses pembelajaran yang baru itu. Hal ini perlu mendapatkan perhatian kita. Di dalam suatu konferensi internasional disponsori oleh PBB dan UNESCO bulan juli 2000, dibicarakan mengenai adanya digital divide antara Negara industri dan Negara-negara berkembang. Gap iniakan semakin lama semakin besar apabila tidak diambil langkah-langkah dari dunia berkembang maupun dari dunia industri untuk membantu mengatasinya. Sementara itudunia berkembang perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar di dalam teknologi informasi dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita konferensiYom Tien 1990, “Education for All”,yang mengalami berbagai kendala termasuk keterbatasan biaya serta keterbatasan teknologi.

C. MANAJEMEN PENULISAN BUKU DALAM ERA-MAYA

Dalam spider-gram mengenai eksetensi buku, sekurang-kurannya ada tiga unsure utama yaitu para penulis buku, adanya pembaca atau yang memanfaatkan buku tersebut, serta industri buku yang bertalian dengan produksi, pemasaran dan distribusi buku. Antara pembaca dan penulis lahirlah karya tulis. Karya tulis tersebut haruslah memiliki berbagai criteria seperti karya yangdapat dibaca atau diperlukan oleh masyarakat pembaca, adanya penulis yang mampu membukukan hasil karyanya dalam bentuk tulisan, serta karya yang pantas diterbitkan sehingga memenuhi criteria atau tuntutan industri perbukuan. Selanjutnya, karya yang pantas diterbitkan antara lain memenuhi syarat-syarat cara penyajian yang menarik dan mudah sertadisajikan dalam bahasa yang baik dan benar. Karya yang dibaca dapat berkenaan dengan isi yang sesuai dengan target pembaca, juga dengan jenis-jenis bidang ilmu dan sastra.

Mengenai penulis, berkenaan dengan adanya motivasi penulis, oleh karena si penulis dapat memperoleh kepuasan serta penghargaan masyarakat yang setimpal.keseluruhan unsure-unsur tersebut merupakan manajemen penulisan buku yang kita kenal secara tradisional. Tentunya masih banyak pula unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan dunia perbukuan, antara lain adanya politik pengadaan pembukkuan yang kondusif, perkembangan cinta dan minat baca, sertaapresiasi masyarakat untuk memanfaatkan buku bagi perkembangan pribadi serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan.

Dalam era teknologi informasi yang maju pesat tentunya manajemen penulisan atau pengadaan buku di dalam masyarakat tidak lagi dapat mempertahankan unsure-unsur tradisional seperti diatas. Baik penulisan, isi, dan pemasaran dari buku-buku tersebut akan berubah seperti yang telah dikemukakan. Perubahan-perubahan tersebut menuntut suatu jenis manajemen baru yang sesuai dengan era teknologi informasi yang serba cepat, akurat, kekinian, terbuka, dan murah.

Bagaimanakah dengan keadaan kita di Indonesia? Meskipun Indonesi termasuk salah satu Negara yang sangat kurang produktif di dalam pengadaan buku, namun demikian kita sudah harus mengambil ancang-ancang untuk menghadapi perubahan teknologi informasi yang akanmempengaruhio industri pengadaan, pemanfaatan dan distribusi. Mungkin masih banyak orang yang ragu mengenai kemampuan teknologi kita, namun hal tersebut tidak mengurangi tekad kita untuk mulai mengadakan persiapan-persiapan menghadapi kenyataan yang sudah berada di depan mata kita.

Pertama-tama perlu kita berikan prioritas ialah pengadaan buku-buku pelajaran dan buku-buku universitas. Menurut pendapat para pakar, di Negara-negara berkembang pengadaan buku teks dan buku universitas masih sangat penting dan diperlukan tanggung jawab pemerintah. Di Amerika sendiri yang terkenaldemikian maju industri perbukuannya, pengadaan buku-buku teks dan buku-buku universitas masih merupakan seperempat dari total industri perbukuannya. Pengadaan buku teks dan buku-buku universitas memerlukan para penulis yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tuntunan era teknologi informasi dan budaya N-Gen. mengenai buku-buku universitas masih akan terus berlaku tuntutan (Publish on perish). Apabila pendidikan tinggi Indonesia ingin meningkatkan mutu kualitasnya yang masih serba rendah maka perlu digalakkan penulisan buku-buku universitas yang bermutu tinggi. Selain dari pada itu, dalam rangka membangun researchuniversity di Indonesia menuntut berbagai jenis penelitian yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan tinggi kita serba publikasi dari hasil penelitiannya.

Penulisan buku untuk universitas sekarang dipermudah dengan tersedianya informasi-informasi yang diperlukan oleh para penulis, misalnya penerbit McGraw-Hill menyediakan data-base intellectual bagi para professor yang ingin menulis buku-bukunya. Perlu kita ingat lagi bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa yang akan dating, karenasikap dan fasilitas yang tersedia, memungkinkan mereka menuntut buku-buku teks yang bukan hanya up-todate tetapi yang membuka cakrawala yang lebih luas baginya..Aksesbilitas informasi yang tak terbatas menuntut penulisan buku-buku universitas yang berkualitas tinggi.

D. HARAPAN UNTUK MASA DEPAN

Demikianlah telah diutarakan mengenai revolusi eksistensi buku di dalam era-maya dewasa ini. Pertanyaan yang muncul di dalam benak kita ialah apa yang perlu dan harus kitaperbuat? Di tengah-tengah arus globalisasi dewasa ini kita tidak dapat mengabaikan begitu saja perubahan yang terjadi di sekitar kita apabila kita tidak mau ketinggalan di dalam kehidupan globalyang terbuka. Langkah-langkah konkret mesti diambil sekarang juga. Berdasarkan pengamatan kemajuan teknologi informasi dan lahirnya budaya N-Gen maka langkah-langkah berikut ini perludilaksanakan.

1. Perlunya Quantum Leap di dalam Pengembangan Perbukuan

Menghadapi perubahan yang besar tersebut maka perlu diadakan suatu loncatan kuantum (quantum leap) dalam perbukuan kita, yaitu dari keadaan tradisional menuju kepada pengadaan buku sesuai dengan tuntutan dunia maya. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya kemauan politik pemerintah untukmenciptakan iklim yang kondusif untuk lahirnya industri perbukuan. Industri perbukuan terutama di Negara berkembang, belum menarik bagi para investor. Hal ini melahirkan suatu lingkaran setan yang mematikan dunia perbukuan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan suatu intervensi pemerintah untuk melahirkan dan mengembangkan suatu dunia perbukuan yang menarik. Dewan Buku Nasional yang kuat sebagai pengganti Badan Pengembangan Perbukuan Nasional (BPPN) sudah perlu di lahirkan.

Selain dari pada itu gerakan buku murah perlu digalakkan. Bahwa ada penelitian yang menyatakan minat baca tidak tergantung kepada harga buku perlu diragukan. Tidak ada suatu Negara di dunia di mana masyarakatnya mempunyai minat baca yang tinggi tetapi tidak disokong oleh harga buku yang dapat terjangkau. Dengan meningkatnya minat baca maka apresiasi buku dapat digalakkan baik itu buku sastra, ilmu pengetahuan popular, buku ilmiah, ataupun bacaan untuk masa.

2. Persiapan Pengadaan Buku Cyber (E-Book)

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di dalam pengadaan buku, maka penguasaan terhadap teknologi tersebut sudah harus dimulai, industri buku Indonesia sudah perlu mengambil ancang-ancang untuk penerapan teknologi pengadaan buku Cyber. sejalan dengan itu persiapan bagi para penulis e-book sudah harus dimulai agar supaya para penulis tersebut telah siap dan memperoleh stimulasi untuk menulis buku-buku yang sesuai. Demikian pula pemasyarakatan buku-buku cyber (e-book), baik di dalam pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak agar supaya semakin lama semakin terjangkau oleh daya beli masyarakat. Hal ini sudah diterapkan oleh Depdiknas dalam sekolah maya.

3. Penilik yang Terampil

Penggunaan e-book mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah atau SKB / PKBM dalam penyediaan buku-buku cyber tersebut. Di dalam pelaksanaan program tersebut yang menjadi kunci adalah Tutor yang terampil. Seperti yang dikemukakan oleh pakar pendidikan internet di sekolah, Duncan Grey, para guru dewasa ini kebanyakan buta di dalam penguasaan teknologi informasi yang diperlukan. Apakah sama dengan peniliknya Oleh sebab itu, sudah harus dimulai pesiapan Tutor, Pamong Belajar, Penilik sebagai generasi baru yang menguasai pemanfatan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran.

PELANTIKAN IPI CABANG KAB SITUBONDO JAWA TIMUR

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Mon, 10 Nov 2008 06:02:00 +0000

Mengacu dengan diterbitkannya surat unstruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia serta PP Nomor 41 Tahun 2004 tentang struktur dan tata organisasi, Rabu siang kemarin sekitar pukul 09.00 WIB Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo menggelar diklat dan pengangkatan Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Cabang Situbondo periode Tahun 2008 – 2013.
Pengangkatan terhadap sejumlah Penilik Indonesia Cabang Situbondo tersebut diharapkan kedepan lembaga ini bisa lebih maksimal dalam melakukan monitoring terhadap pendidikan Kabupaten Situbondo, khususnya untuk Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Kabupaten Situbondo. Seperti disampaikan Ketua Umum IPI Propinsi Jawa Timur, Arip Puji, E.Sos mengatakan bahwa pihaknya akan membekali semua penilik untuk dapat lebih aktif menjalakan tugas sebagai penilik kegiatan luar sekolah seperti PAUD dan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF).
Sementara dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Drs. Fathorahman mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dengan pengangkatan IPI Cabang Situbondo, selain itu dengan dibentuknya IPI tersebut pelaksanaan dan kegiatan PLS di Kabupaten Situbondo dapat berjalan sesuai harapan Pemerintah. Lebih jauh Fathorahman mengatakan, mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur terhadap struktur dan tata organisasi diharapkan untuk mempermudah rencana Kantor Pendidikan Nasional Kabupaten Situbondo akan menambah satu unit kerja yakni Kasi PAUD. Untuk sementara ini jumlah penilik kegiatan program PLS di masing – masing wilayah kecamatan akan dipersiapkan masing – masing sebanyak 3 personil dan untuk kepengurusan IPI Cabang Situbondo Tahun 2008 – 2013 dipercayakan kepada Drs. M. Zaini dari Kecamatan Bungatan.

Date:	2008-11-06 06:26:58
Name:	Situ Bondo
Web:	http://situbondo.go.id/pemda/

RESUME : QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM FOR NON-FORMAL EDUCATION TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Wed, 22 Oct 2008 13:31:00 +0000

Quality improvement program for non-formal education teachers and education personnel is intended to improve the quantity and the quality(qualification and competence) of NFTEP to support the existence of qualified non-formal education program and relevant to the needs of the community. So that, it needs strategic non-formal education program and activities to achieve the five year target.

The focus of the NFETEP quality improvement program covers six strategic programs, namely:(1) Planning and strategy of Fulfiling the Needs For NFETEP, (2) Improving the quality of non-formal education teachers, (3) Improving the quality of non-formal education presonnel, (4) Providing rewards, welfare, and protection For NFETEP, (5) Developing professsional organization of NFETEP, and (6) Improving the quality of NFETEP service. (Arif Nasdianto Penilik DKI Jakarta, Indonesia)

DIKLAT PEMBUATAN WEBLOG IPI PROVINSI SE-INDONESIA

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Tue, 21 Oct 2008 17:48:00 +0000

Pelatihan pembuatan weblog organisasi Ikatan Penilik Indonesia (IPI) yang diprakarsasi oleh pengurus pusat IPI dan telah diselenggarakan di P4TK Bahasa DKI Jakarta pada tanggal 9 s.d. 13 September 2008. Peserta terdiri dari 20 pengurus IPI Provinsi, 2 peserta utusan dari pengurus Pusat IPI. Kegiatan ini diresmikan oleh Direktur PTKPNF Dirjen PMPTK Depdiknas RI Bapak Erman

Adapun Narasumber Teknis dibawakan oleh Ketua Forum IT Bapak Kosasih , M.Kom dan Tenaga IT dari Pengurus Pusat IPI yakni Drs. Arif Nasdianto,. Materi yang diberikan kepada peserta adalah praktek langsung pembuatan Acount email dan pembuatan weblog dengan situs blogspot.com.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan para Tenaga Kependidikan Nonformal khususnya para penilik, dengan terselenggaranya pelatihan ini maka akan terbina 22 penilik sebagai master trainer bidang pembuatan weblog yang pada gilirannya dapat ditularkan kembali di daerahnya masing-masing.

Diklat ini ditutup secara resmi oleh ketua umum Ikatan Penilik Indonesia Drs. Endro Harjanto, M.Pd pada tanggal 13 september 2008 yang didampingi olehKetua IV Drs. Madroji dan Plt. Sekjen IPI Pusat Drs. Arif Nasdianto

Training Program for NFE Facilitator

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Mon, 20 Oct 2008 01:44:00 +0000

By: Ms. Sri Wahyuningsih
Trainer/Technical Staff
Center for Development of Learning Activity(BPKB) Jayagiri, Lembang Bandung
Indonesia

A. Training on Capacity Building Team of PKBM-based NFE
1. Implementing agency
BPKB Jayagiri as Central UPT (Technical Executor Unit) has conducted integrated
training for stake holders of PKBM based NFE all over west java province. It’s intended
that Pamong Belajar (PB) SKB (technical staffs in District Learning Centre).
The objectives of the training were: (1) to up grade the managerial skills for NFE’s
stake holders that oriented of the implementation of NFE based PKBM and strengthening on
mechanism of NFE technical assistances (2) to improve NFE management skills (3) to
strengthen the system of partnership networking from village and sub district le vel.
Penilik PLS (NFE Supervisor in sub district) Managers PKBM, Managers program
and Tutors should have same perception and vision on the implementation of PKBM-based
NFE, as well as they could internalize their respective roles and tasks and enhance capacity
building team. The frame of thinking mentioned above could be represented the below
figure.
Remarks
: Role & Responsible
: Coordination &
collaboration
among them
SUPERVISOR
IN DISTRICT
TECHNICAL
STAFF
COMMUNITY
BASED PKBM
MANAGERS
OF PKBM
Page 2
Asia-Pacific Literacy Data Base http://www.accu.or.jp/litdbase
There are some reasons which confirm this training :
· Trainers are PB SKB, Penilik PLS, Managers of PKBM, Program Managers and
Tutor
· Training curriculum is designed based on learning needs and learning problems
which experienced by PB, Penilik, Managers of PKBM, Program Managers and
Tutor
· Teaching learning activities is conducted in the integrated learning setting where
PB, Penilik, Mana gers of PKBM, Program Manager & Tutor join together as a
teamwork to achieve the same understanding and to solve the problems deals
with PKBM-based NFE program activities. For specific materials, the class is
split due to the function and job description of each trainers group. Through
these processes, the some understanding will be achieved as well as a solid
teamwork.
· The training includes Praktek Kerja Lapangan (Field Work Experience) in
which trainers from the same district are assigned to assist a lab-site-PKBM.
During their process, every trainer share knowledge and experience to each
other since there are only two facilitators for each group as final reference.
· At the end of the training, PB, Penilik, Managers of PKBM, PLS program
managers and tutor from the same district are gather to design an RKTL (follow
up program) as a reference when they start to work after the training completed.
2. Fund sources
For running the training, regular budget from the government covered the expenditures
of this training about Rp 148.672.000,-
3. Types and duration
In service training for full-time managers of PKBM, tutors and Pamong Belajar SKB,
Penilik who are distinguished to be capable of serving as facilitators in PKBM. This
intended to up-grade their performance in implementing PKBM based NFE in Team for the
Village and Sub-District level. The training is held for about 20 days.
4. Organizing
BPKB Jayagiri invited representative of each district / municipality of PKBM’s
Manager, PB SKB and Penilik PLS to participate the training which located on selected
specific venue.
5. Contents
Reference to the mentioned objective above, the prepared contents for the training are as
follows:
· Life Skills
· PKBM
· PKBM - Based NFE
· Main tasks of PB, Penilik, Managers and Tutor in capacity building team at sub
district level
· Identification technique
Page 3
Asia-Pacific Literacy Data Base http://www.accu.or.jp/litdbase
· Analyzing technique
6. Training methodology and approach
In order to accommodate the contents in the learning process, the training methodology
be used were an andragogy participatory learning approach through both learning model of
structural experience circle and ATMAP (Analysis, Applied, Problem, Alternative and Role).
The andragogy participatory learning approach means adult learning activities assistance
based on participation and analytically.
Beneath are the steps to conduct learning model of structural experience circle:
· Experience and Internalization against any problem and program quality
improvement needs and facilitator ability related with participant perceive.
· Expressing problem and program quality improvement needs according with
participant perceive.
· Analyzing problem and program quality improvement needs administered by
participant and facilitator / person in charge.
· Solving problem and improvement needs fulfilment
· Quality improvement application towards program implementation.
That learning model circle of structural experience can be representing the figure
below:
While the ATMAP represent the participant analytical role. This learning method
tends to become analytical ability improvement according participant consciousness towards
their role in order to support PKBM in the community. The ATMAP method implements
along with circle of structural experience consist of:
· Program and Task Direction. Program direction is related with objective,
activities, implementation and program evaluation belong to PKBM. While Task
direction connected with main task, activities in details and its process. Those
Experience/
Internalization
Expressing
Application
Conclusion Analyzing
Page 4
Asia-Pacific Literacy Data Base http://www.accu.or.jp/litdbase
learning method suitable are Direction Study, Cases Study, Brainstorming,
Explanation, question and answer and others.
· Program and Task Implementation has mean know-how to conduct some programs
along with stated direction, both realized or expect only. Therefore
implementation is connected with situation and local condition, venue and other
supporting matter. Those learning methods suitable are Brainstorming,
Explanation, Cases Study, Working Group and others.
· Program and Task Implementation Problem represent any current circumstances or
expected ones both internal and external. Cases study, Group Discussion,
Comparative Study, Field Study, Working group are the method sufficiently.
· Program and Task Problem Solving Alternatives consist of some kinds idea how to
improve facilitator aptitude internally both nowadays or forthcoming day. The
learning methods are suggested: case study, discussion, comparative study,
working group and some kinds.
· Facilitator role means role and capability requirement related program
implementation and problem solved nowadays or forthcoming. This learning
method focus on learning, practice and working through discussion, working
group and individual, simulation, role playing, and others are suitable.
7. Trainers
For running the training, BPKB Jayagiri involved Directorate of technical Personnel,
Pamong Belajar BPKB Jayagiri and University who has capability and experiences in NFE
8. Participation selection
Local government has selected participant on the bases of criteria provided by BPKB
Jayagiri. The criteria’s were as follows
· Manager’s of PKBM, manager’s of programs, tutors
· Penilik, PB who provides technical assistant to the PKBM in charge
· Active in PKBM
· No trained before
9. Usefulness and impact of training
a. Usefulness
· Trainee has capability professionally in conductive NFE programs
· Trainee has capability on NFE’s learning management
· Trainee has capability on mechanism of NFE implementation technique
b. Impact
The programs and activities of NFE are well organized
c. Performance of manager
Program manager, penilik, PB, improved.
Page 5
Asia-Pacific Literacy Data Base http://www.accu.or.jp/litdbase
II. Issues
Regarding to the strengthening of facilitators competency, the aspects below should be
strengthened.
A. Mastery of Contents
· PKBM covers: philosophy, PLS roles in NFE implementation, strengthening
needs
· Characteristic of CBT relating with field’s needs
· Characteristic of NFE implementation system in Village and sub district level.
· Comprehension on characteristic of task/duty, condition and problems took
place in the field.
B. Technical Skills
· Development of standard training curriculum that suitable for respective
characteristic in region
· Development of facilitation methodology which oriented on internalization of
Capacity Building Team (CBT) values
· Going the basis of the mentioned competencies above, the facilitators shouldn’t
only play their roles in teaching learning process organizing but also be able to
facilitate participant in respective to applications the training result.
III. Future Plans
In drawing-up work plan BPKB as Central UPT (Technical Executor Unit) Directorate
General of NFE and youth considered the national policy and regional needs. Beneath, the
strategic work plan could be carried out to support some action program de velopment and
training for NFE Program Officers:
Page 6
Asia-Pacific Literacy Data Base http://www.accu.or.jp/litdbase
No. Activities Objectives Target Group
1
Formulation on
action plan of
PKBM based
NFE
To determinate/decide – need and target
development and training for NFE educations
NFE’s decision
makers in BPKB
areas
2 Workshop on
curriculum
development of
CBT in villages
sub district level
To development curriculum and learning
methodology for CBT which oriented on:
a. PKBM roles as NFE execute
b. NFE system for government in village and sub
district level
c. Team builder competency in village and sub
district
· manager of
PKBM
· local officials in
village and sub
district level
· Pamong Belajar
3 Socialization on
action plan and
training
curriculum
a. to acquire policy endorsement for implement
program
b. to get input for development and training
activities
c. to bear action plan respective in BPKB zone
NFE’s decision
makers in province
district
/municipality
4. Training of
master trainers
To recruit facilitator training of trainers (TOT) Technical staff in
province level
5. Technical
assistance for
implementation
of program
To facilitate to stake holders on:
· technical of activities action
· development of competency
improvement needs for NFE’s educator
· TOT conducting
NFE stake holders in
district and province
level

INDONESIA

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sat, 18 Oct 2008 05:36:00 +0000

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Republik Indonesia

Republic of Indonesia


Flag	Coat of arms

Motto: Bhinneka Tunggal Ika (Old Javanese)
Unity in Diversity
National ideology: Pancasila^[1]

Anthem: Indonesia Raya

Capital
(and largest city)

Jakarta
(land)) 6°10.5′S 106°49.7′E / -6.175, 106.8283

Presidential republic

- President Susilo Bambang Yudhoyono

- Vice President Jusuf Kalla

Independence

- Declared 17 August 1945
(formerly Dutch East Indies)

Area

- Total 1,919,440 (land) km² (16th)
735,355 sq mi

- Water (%) 4.85

Population

- July 2007 est. estimate 234,693,997 (4th)

- 2000 census 206,264,595

- Density 134/km² (84th)
347/sq mi

GDP (PPP) 2007 estimate

- Total $838.479 billion^[2] (16th)

- Per capita $3,728^[2] (120th)

GDP (nominal) 2007 estimate

- Total $432.944 billion^[2] (20th)

- Per capita $1,925^[2] (115th)

Gini (2002) 34.3

HDI (2007) ▲ 0.728 (medium) (107th)

Currency Rupiah (IDR)

Time zone various (UTC+7 to +9)

The Republic of Indonesia (pronounced /ˌɪndoʊˈniːziə/, /ˌɪndəˈniːʒə/) (Indonesian: Republik Indonesia), is a country in Southeast Asia. Comprising 17,508 islands, it is the world's largest archipelagic state. With a population of 222 million people in 2006, it is the world's fourth most populous country and the most populous Muslim-majority nation; however, no reference is made to Islam in the Indonesian constitution. Indonesia is a republic, with an elected legislature and president. The nation's capital city is Jakarta. The country shares land borders with Papua New Guinea, East Timor and Malaysia. Other neighboring countries include Singapore, the Philippines, Australia, and the Indian territory of the Andaman and Nicobar Islands.

The Indonesian archipelago has been an important trade region since at least the seventh century, when the Srivijaya Kingdom traded with China and India. Local rulers gradually adopted Indian cultural, religious and political models from the early centuries CE, and Hindu and Buddhist kingdoms flourished. Indonesian history has been influenced by foreign powers drawn to its natural resources. Muslim traders brought Islam, and European powers fought one another to monopolize trade in the Spice Islands of Maluku during the Age of Discovery. Following three and a half centuries of Dutch colonialism, Indonesia secured its independence after World War II. Indonesia's history has since been turbulent, with challenges posed by natural disasters, corruption, separatism, a democratization process, and periods of rapid economic change.

Across its many islands, Indonesia consists of distinct ethnic, linguistic, and religious groups. The Javanese are the largest and most politically dominant ethnic group. As a unitary state and a nation, Indonesia has developed a shared identity defined by a national language, ethnic diversity, religious pluralism within a majority Muslim population, and a history of colonialism and rebellion against it. Indonesia's national motto, "Bhinneka tunggal ika" ("Unity in Diversity" literally, "many, yet one"), articulates the diversity that shapes the country. However, sectarian tensions and separatism have led to violent confrontations that have undermined political and economic stability. Despite its large population and densely populated regions, Indonesia has vast areas of wilderness that support the world's second highest level of biodiversity. The country is richly endowed with natural resources, yet poverty is a defining feature of contemporary Indonesia.

[hide]

[edit] Etymology

The name Indonesia derives from the Latin Indus, meaning "India", and the Greek nesos, meaning "island".^[3] The name dates to the 18th century, far predating the formation of independent Indonesia.^[4] In 1850, George Earl, an English ethnologist, proposed the terms Indunesians — and, his preference, Malayunesians — for the inhabitants of the "Indian Archipelago or Malayan Archipelago".^[5] In the same publication, a student of Earl's, James Richardson Logan, used Indonesia as a synonym for Indian Archipelago.^[6] However, Dutch academics writing in East Indies publications were reluctant to use Indonesia. Instead, they used the terms Malay Archipelago (Maleische Archipel); the Netherlands East Indies (Nederlandsch Oost Indië), popularly Indië; the East (de Oost); and even Insulinde.^[7]

From 1900, the name Indonesia became more common in academic circles outside the Netherlands, and Indonesian nationalist groups adopted it for political expression.^[8] Adolf Bastian, of the University of Berlin, popularized the name through his book Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. The first Indonesian scholar to use the name was Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), when he established a press bureau in the Netherlands with the name Indonesisch Pers-bureau in 1913.^[4]

[edit] History

Main article: History of Indonesia

As early as the first century CE Indonesian vessels made trade voyages as far as Africa. Picture: a ship carved on Borobudur, circa 800 CE.

Fossilized remains of Homo erectus, popularly known as the "Java Man", suggest that the Indonesian archipelago was inhabited two million to 500,000 years ago.^[9] Austronesian people, who form the majority of the modern population, migrated to South East Asia from Taiwan. They arrived in Indonesia around 2000 BCE, and confined the native Melanesian peoples to the far eastern regions as they expanded.^[10] Ideal agricultural conditions, and the mastering of wet-field rice cultivation as early as the eighth century BCE,^[11] allowed villages, towns, and small kingdoms to flourish by the first century CE. Indonesia's strategic sea-lane position fostered inter-island and international trade. For example, trade links with both Indian kingdoms and China were established several centuries BCE.^[12] Trade has since fundamentally shaped Indonesian history.^[13]

The nutmeg plant is native to Indonesia's Banda Islands. Once one of the world's most valuable commodities, it drew the first European colonial powers to Indonesia.

From the seventh century CE, the powerful Srivijaya naval kingdom flourished as a result of trade and the influences of Hinduism and Buddhism that were imported with it.^[14] Between the eighth and 10th centuries CE, the agricultural Buddhist Sailendra and Hindu Mataram dynasties thrived and declined in inland Java, leaving grand religious monuments such as Sailendra's Borobudur and Mataram's Prambanan. The Hindu Majapahit kingdom was founded in eastern Java in the late 13th century, and under Gajah Mada, its influence stretched over much of Indonesia; this period is often referred to as a "Golden Age" in Indonesian history.^[15]

Although Muslim traders first traveled through South East Asia early in the Islamic era, the earliest evidence of Islamized populations in Indonesia dates to the 13th century in northern Sumatra.^[16] Other Indonesian areas gradually adopted Islam, and it was the dominant religion in Java and Sumatra by the end of the 16th century. For the most part, Islam overlaid and mixed with existing cultural and religious influences, which shaped the predominant form of Islam in Indonesia, particularly in Java.^[17] The first Europeans arrived in Indonesia in 1512, when Portuguese traders, led by Francisco Serrão, sought to monopolize the sources of nutmeg, cloves, and cubeb pepper in Maluku.^[18] Dutch and British traders followed. In 1602 the Dutch established the Dutch East India Company (VOC) and became the dominant European power. Following bankruptcy, the VOC was formally dissolved in 1800, and the government of the Netherlands established the Dutch East Indies as a nationalized colony.^[18]

For most of the colonial period, Dutch control over these territories was tenuous; only in the early 20th century did Dutch dominance extend to what was to become Indonesia's current boundaries.^[19] The Japanese invasion and subsequent occupation during World War II ended Dutch rule,^[20] and encouraged the previously suppressed Indonesian independence movement. Two days after the surrender of Japan in August 1945, Sukarno, an influential nationalist leader, declared independence and was appointed president.^[21] The Netherlands tried to reestablish their rule, and an armed and diplomatic struggle ended in December 1949, when in the face of international pressure, the Dutch formally recognized Indonesian independence^[22] (with the exception of The Dutch territory of West New Guinea, which was incorporated following the 1962 New York Agreement, and UN-mandated Act of Free Choice).

Sukarno, Indonesia's founding president

Sukarno moved from democracy towards authoritarianism, and maintained his power base by balancing the opposing forces of the Military, and the Communist Party of Indonesia (PKI).^[23] An attempted coup on 30 September 1965 was countered by the army, who led a violent anti-communist purge, during which the PKI was blamed for the coup and effectively destroyed.^[24] Between 500,000 and one million people were killed.^[25] The head of the military, General Suharto, out-maneuvered the politically weakened Sukarno, and was formally appointed president in March 1968. His New Order administration^[26] was supported by the US government,^[27] and encouraged foreign direct investment in Indonesia, which was a major factor in the subsequent three decades of substantial economic growth.^[28] However, the authoritarian "New Order" was widely accused of corruption and suppression of political opposition.

In 1997 and 1998, Indonesia was the country hardest hit by the Asian Financial Crisis.^[29] This increased popular discontent with the New Order^[30] and led to popular protests. Suharto resigned on 21 May 1998.^[31] In 1999, East Timor voted to secede from Indonesia, after a twenty-five-year military occupation that was marked by international condemnation of often brutal repression of the East Timorese.^[32] The Reformasi era following Suharto's resignation, has led to a strengthening of democratic processes, including a regional autonomy program, and the first direct presidential election in 2004. Political and economic instability, social unrest, corruption, and terrorism have slowed progress. Although relations among different religious and ethnic groups are largely harmonious, acute sectarian discontent and violence remain problems in some areas.^[33] A political settlement to an armed separatist conflict in Aceh was achieved in 2005.^[34]

[edit] Government and politics

Main article: Politics of Indonesia

Indonesia is a republic with a presidential system. As a unitary state, power is concentrated in the national government. Following the resignation of President Suharto in 1998, Indonesian political and governmental structures have undergone major reforms. Four amendments to the 1945 Constitution of Indonesia^[35] have revamped the executive, judicial, and legislative branches.^[36] The president of Indonesia is the head of state, commander-in-chief of the Indonesian Armed Forces, and the director of domestic governance, policy-making, and foreign affairs. The president appoints a council of ministers, who are not required to be elected members of the legislature. The 2004 presidential election was the first in which the people directly elected the president and vice president.^[37] The president may serve a maximum of two consecutive five-year terms.^[38]

A session of the People's Representative Council in Jakarta

The highest representative body at national level is the People's Consultative Assembly (MPR). Its main functions are supporting and amending the constitution, inaugurating the president, and formalizing broad outlines of state policy. It has the power to impeach the president.^[39] The MPR comprises two houses; the People's Representative Council (DPR), with 550 members, and the Regional Representatives Council (DPD), with 128 members. The DPR passes legislation and monitors the executive branch; party-aligned members are elected for five-year terms by proportional representation.^[36] Reforms since 1998 have markedly increased the DPR's role in national governance.^[40] The DPD is a new chamber for matters of regional management.^[41]

Most civil disputes appear before a State Court; appeals are heard before the High Court. The Supreme Court is the country's highest court, and hears final cassation appeals and conducts case reviews. Other courts include the Commercial Court, which handles bankruptcy and insolvency; a State Administrative Court to hear administrative law cases against the government; a Constitutional Court to hear disputes concerning legality of law, general elections, dissolution of political parties, and the scope of authority of state institutions; and a Religious Court to deal with specific religious cases.^[42]

[edit] Foreign relations and military

Main articles: Foreign relations of Indonesia and Military of Indonesia

In contrast to Sukarno's anti-imperialistic antipathy to western powers and tensions with Malaysia, Indonesia's foreign relations since the Suharto "New Order" have been based on economic and political cooperation with Western nations.^[43] Indonesia maintains close relationships with its neighbors in Asia, and is a founding member of ASEAN and the East Asia Summit.^[44] The nation restored relations with the People's Republic of China in 1990 following a freeze in place since anti-communist purges early in the Suharto era.^[42] Indonesia has been a member of the United Nations since 1950,^[45] and was a founder of the Non-Aligned Movement (NAM) and the Organisation of the Islamic Conference (OIC).^[44] Indonesia is signatory to the ASEAN Free Trade Area agreement, the Cairns Group, and the WTO, and has historically been a member of OPEC, although it is withdrawing as of 2008 as it is no longer a net exporter of oil. Indonesia has received humanitarian and development aid since 1966, in particular from the United States, western Europe, Australia, and Japan.^[44]

National flags at the site of the 2002 terrorist bombing in Kuta, Bali

The Indonesian Government has worked with other countries to apprehend and prosecute perpetrators of major bombings linked to militant Islamism and Al-Qaeda.^[46] The deadliest killed 202 people (including 164 international tourists) in the Bali resort town of Kuta in 2002.^[47] The attacks, and subsequent travel warnings issued by other countries, severely damaged Indonesia's tourism industry and foreign investment prospects.^[48]

Indonesia's 300,000-member armed forces (TNI) include the Army (TNI-AD), Navy (TNI-AL, which includes marines), and Air Force (TNI-AU).^[49] The army has about 233,000 active-duty personnel. Defense spending in the national budget was 4% of GDP in 2006, and is controversially supplemented by revenue from military commercial interests and foundations.^[50] In the post-Suharto period since 1998, formal TNI representation in parliament has been removed; though curtailed; its political influence remains extensive.^[51] Separatist movements in the provinces of Aceh and Papua have led to armed conflict, and subsequent allegations of human rights abuses and brutality from all sides.^[52] Following a sporadic thirty year guerrilla war between the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian military, a ceasefire agreement was reached in 2005.^[53] In Papua, there has been a significant, albeit imperfect, implementation of regional autonomy laws, and a reported decline in the levels of violence and human rights abuses, since the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono.^[54]

[edit] Administrative divisions

Main articles: Provinces of Indonesia and Administrative divisions of Indonesia

Provinces of Indonesia

Administratively, Indonesia consists of 33 provinces, five of which have special status. Each province has its own political legislature and governor. The provinces are subdivided into regencies (kabupaten) and cities (kota), which are further subdivided into subdistricts (kecamatan), and again into village groupings (either desa or kelurahan). Following the implementation of regional autonomy measures in 2001, the regencies and cities have become the key administrative units, responsible for providing most government services. The village administration level is the most influential on a citizen's daily life, and handles matters of a village or neighborhood through an elected lurah or kepala desa (village chief).

The provinces of Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua, and West Papua have greater legislative privileges and a higher degree of autonomy from the central government than the other provinces. The Acehnese government, for example, has the right to create an independent legal system; in 2003, it instituted a form of Sharia (Islamic law).^[55] Yogyakarta was granted the status of Special Region in recognition of its pivotal role in supporting Indonesian Republicans during the Indonesian Revolution.^[56] Papua, formerly known as Irian Jaya, was granted special autonomy status in 2001.^[57] Jakarta is the country's special capital region.

Indonesian provinces and their capitals

(Indonesian name in brackets where different from English)
† indicates provinces with Special Status

Sumatra

Aceh^† (Nanggroe Aceh Darussalam) - Banda Aceh
North Sumatra (Sumatera Utara) - Medan
West Sumatra (Sumatera Barat) - Padang
Riau - Pekanbaru
Riau Islands (Kepulauan Riau) - Tanjung Pinang
Jambi - Jambi (city)
South Sumatra (Sumatera Selatan) - Palembang
Bangka-Belitung (Kepulauan Bangka-Belitung) - Pangkal Pinang
Bengkulu - Bengkulu (city)
Lampung - Bandar Lampung

Java

Jakarta^† - Jakarta
Banten - Serang
West Java (Jawa Barat) - Bandung
Central Java (Jawa Tengah) - Semarang
Yogyakarta Special Region^† - Yogyakarta (city)
East Java (Jawa Timur) - Surabaya

Lesser Sunda Islands

Bali - Denpasar
West Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat) - Mataram
East Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur) - Kupang

Kalimantan

West Kalimantan (Kalimantan Barat) - Pontianak
Central Kalimantan (Kalimantan Tengah) - Palangkaraya
South Kalimantan (Kalimantan Selatan) - Banjarmasin
East Kalimantan (Kalimantan Timur) - Samarinda

Sulawesi

North Sulawesi (Sulawesi Utara) - Manado
Gorontalo - Gorontalo (city)
Central Sulawesi (Sulawesi Tengah) - Palu
West Sulawesi (Sulawesi Barat) - Mamuju
South Sulawesi (Sulawesi Selatan) - Makassar
South East Sulawesi (Sulawesi Tenggara) - Kendari

Maluku Islands

Maluku - Ambon
North Maluku (Maluku Utara) - Ternate

West Papua

West Papua^† (Papua Barat) - Manokwari
Papua^† - Jayapura

[edit] Geography

Main article: Geography of Indonesia

Map of Indonesia

Indonesia consists of 17,508 islands, about 6,000 of which are inhabited.^[58] These are scattered over both sides of the equator. The five largest islands are Java, Sumatra, Kalimantan (the Indonesian part of Borneo), New Guinea (shared with Papua New Guinea), and Sulawesi. Indonesia shares land borders with Malaysia on the islands of Borneo and Sebatik, Papua New Guinea on the island of New Guinea, and East Timor on the island of Timor. Indonesia also shares borders with Singapore, Malaysia, and the Philippines to the north and Australia to the south across narrow straits of water. The capital, Jakarta, is on Java and is the nation's largest city, followed by Surabaya, Bandung, Medan, and Semarang.^[59]

At 1,919,440 square kilometers (741,050 sq mi), Indonesia is the world's 16th-largest country in terms of land area.^[60] Its average population density is 134 people per square kilometer (347 per sq mi), 79th in the world,^[61] although Java, the world's most populous island,^[62] has a population density of 940 people per square kilometer (2,435 per sq mi). At 4,884 meters (16,024 ft), Puncak Jaya in Papua is Indonesia's highest peak, and Lake Toba in Sumatra its largest lake, with an area of 1,145 square kilometers (442 sq mi). The country's largest rivers are in Kalimantan, and include the Mahakam and Barito; such rivers are communication and transport links between the island's river settlements.^[63]

Mount Semeru and Mount Bromo in East Java. Indonesia's seismic and volcanic activity is among the world's highest.

Indonesia's location on the edges of the Pacific, Eurasian, and Australian tectonic plates makes it the site of numerous volcanoes and frequent earthquakes. Indonesia has at least 150 active volcanoes,^[64] including Krakatoa and Tambora, both famous for their devastating eruptions in the 19th century. The eruption of the Toba supervolcano, approximately 70,000 years ago, was one of the largest eruptions ever, and a global catastrophe. Recent disasters due to seismic activity include the 2004 tsunami that killed an estimated 167,736 in northern Sumatra,^[65] and the Yogyakarta earthquake in 2006. However, volcanic ash is a major contributor to the high agricultural fertility that has historically sustained the high population densities of Java and Bali.^[66]

Lying along the equator, Indonesia has a tropical climate, with two distinct monsoonal wet and dry seasons. Average annual rainfall in the lowlands varies from 1,780–3,175 millimeters (70–125 in), and up to 6,100 millimeters (240 in) in mountainous regions. Mountainous areas—particularly in the west coast of Sumatra, West Java, Kalimantan, Sulawesi, and Papua—receive the highest rainfall. Humidity is generally high, averaging about 80%. Temperatures vary little throughout the year; the average daily temperature range of Jakarta is 26–30 °C (79–86 °F).^[67]

[edit] Ecology

Main articles: Fauna of Indonesia and Flora of Indonesia

The critically endangered Sumatran Orangutan, a great ape endemic to Indonesia

Indonesia's size, tropical climate, and archipelagic geography, support the world's second highest level of biodiversity (after Brazil),^[68] and its flora and fauna is a mixture of Asian and Australasian species.^[69] Once linked to the Asian mainland, the islands of the Sunda Shelf (Sumatra, Java, Borneo, and Bali) have a wealth of Asian fauna. Large species such as the tiger, rhinoceros, orangutan, elephant, and leopard, were once abundant as far east as Bali, but numbers and distribution have dwindled drastically.

Forests cover approximately 60% of the country.^[70] In Sumatra and Kalimantan, these are predominantly of Asian species. However, the forests of the smaller, and more densely populated Java, have largely been removed for human habitation and agriculture. Sulawesi, Nusa Tenggara, and Maluku—having been long separated from the continental landmasses—have developed their own unique flora and fauna.^[71] Papua was part of the Australian landmass, and is home to a unique fauna and flora closely related to that of Australia, including over 600 bird species.^[72]

Orchid Cymbidium dayanum

Indonesia is second only to Australia in its degree of endemism, with 26% of its 1,531 species of bird and 39% of its 515 species of mammal being endemic.^[73]

Indonesia's 80,000 kilometers (50,000 mi) of coastline are surrounded by tropical seas that contribute to the country's high level of biodiversity. Indonesia has a range of sea and coastal ecosystems, including beaches, sand dunes, estuaries, mangroves, coral reefs, sea grass beds, coastal mudflats, tidal flats, algal beds, and small island ecosystems.^[3]

The British naturalist, Alfred Wallace, described a dividing line between the distribution and peace of Indonesia's Asian and Australasian species.^[74] Known as the Wallace Line, it runs roughly north-south along the edge of the Sunda Shelf, between Kalimantan and Sulawesi, and along the deep Lombok Strait, between Lombok and Bali. West of the line the flora and fauna are more Asian; moving east from Lombok, they are increasingly Australian. In his 1869 book, The Malay Archipelago, Wallace described numerous species unique to the surrounding area,^[75] which is now termed Wallacea.^[74]

Indonesia's high population and rapid industrialization present serious environmental issues, which are often given a lower priority due to high poverty levels and weak, under-resourced governance.^[76] Issues include large-scale deforestation (much of it illegal) and related wildfires causing heavy smog over parts of western Indonesia, Malaysia and Singapore; over-exploitation of marine resources; and environmental problems associated with rapid urbanization and economic development, including air pollution, traffic congestion, garbage management, and reliable water and waste water services.^[76] Habitat destruction threatens the survival of indigenous and endemic species, including 140 species of mammals identified by the World Conservation Union (IUCN) as threatened, and 15 identified as critically endangered, including the Sumatran Orangutan.^[77]

[edit] Economy

Main article: Economy of Indonesia

Using water buffalo to plough rice fields in Java. Agriculture has been the country's largest employer for centuries.

Indonesia's estimated Gross Domestic Product (GDP) for 2007 is US$408 billion (US$1,038 bn PPP).^[78] In 2007, estimated nominal per capita GDP is US$1,812, and per capita GDP PPP was US$4,616 (International Dollars).^[79] The services sector is the economy's largest and accounts for 45.3% of GDP (2005). This is followed by industry (40.7%) and agriculture (14.0%).^[80] However, agriculture employs more people than other sectors, accounting for 44.3% of the 95 million-strong workforce. This is followed by the services sector (36.9%) and industry (18.8%).^[81] Major industries include petroleum and natural gas, textiles, apparel, and mining. Major agricultural products include palm oil, rice, tea, coffee, spices, and rubber.

Indonesia's main export markets (2005) are Japan (22.3%), the United States (13.9%), China (9.1%), and Singapore (8.9%). The major suppliers of imports to Indonesia are Japan (18.0%), China (16.1%), and Singapore (12.8%). In 2005, Indonesia ran a trade surplus with export revenues of US$83.64 billion and import expenditure of US$62.02 billion. The country has extensive natural resources, including crude oil, natural gas, tin, copper, and gold. Indonesia's major imports include machinery and equipment, chemicals, fuels, and foodstuffs.^[82]

Jakarta, the capital of Indonesia and the country's largest commercial center

In the 1960s, the economy deteriorated drastically as a result of political instability, a young and inexperienced government, and ill-disciplined economic nationalism, which resulted in severe poverty and hunger.^[83] Following President Sukarno's downfall in the mid-1960s, the New Order administration brought a degree of discipline to economic policy that quickly brought inflation down, stabilized the currency, rescheduled foreign debt, and attracted foreign aid and investment.^[84] Indonesia is Southeast Asia's only member of OPEC, and the 1970s oil price raises provided an export revenue windfall that contributed to sustained high economic growth rates.^[85] Following further reforms in the late 1980s,^[86] foreign investment flowed into Indonesia, particularly into the rapidly developing export-oriented manufacturing sector, and from 1989 to 1997, the Indonesian economy grew by an average of over 7%.^[87]

Indonesia was the country hardest hit by the East Asian financial crisis of 1997–98. Against the US dollar, the currency dropped from about Rp. 2,000 to Rp. 18,000, and the economy shrunk by 13.7%.^[88] The rupiah has since stabilized at around Rp. 10,000, and there has been a slow but significant economic recovery. Political instability since 1998, slow economic reform, and corruption at all levels of government and business, have contributed to the patchy nature of the recovery.^[89] (Transparency International, for example, ranked Indonesia 143rd out of 180 countries in its 2007 Corruption Perceptions Index).^[90] GDP growth, however, exceeded 5% in both 2004 and 2005, and is forecast to increase further.^[91] This growth rate, however, is not enough to make a significant impact on unemployment,^[92] and stagnant wages growth, and increases in fuel and rice prices have worsened poverty levels.^[93] As of 2006, an estimated 17.8% of the population live below the poverty line, 49.0% of the population live on less than US$2 per day^[94], and unemployment rate at 9.75%.^[95]

[edit] Demographics

Main articles: Demographics of Indonesia, Languages of Indonesia, and Religion in Indonesia

The national population from the 2000 national census is 206 million,^[96] and the Indonesian Central Statistics Bureau and Statistics Indonesia estimate a population of 222 million for 2006.^[97] 130 million people live on the island of Java, the world's most populous island.^[98] Despite a fairly effective family planning program that has been in place since the 1960s, the population is expected to grow to around 315 million by 2035, based on the current estimated annual growth rate of 1.25%.^[99]

A Minangkabau woman in traditional dress

Most Indonesians are descendant from Austronesian-speaking peoples who originated from Taiwan. The other major grouping are Melanesians, who inhabit eastern Indonesia.^[100] There are around 300 distinct native ethnicities in Indonesia, and 742 different languages and dialects.^[101] The largest is the Javanese, who comprise 42% of the population, and are politically and culturally dominant.^[102] The Sundanese, ethnic Malays, and Madurese are the largest non-Javanese groups.^[103] A sense of Indonesian nationhood exists alongside strongly maintained regional identities.^[104] Society is largely harmonious, although social, religious and ethnic tensions have triggered horrendous violence.^[105] Chinese Indonesians are an influential ethnic minority comprising less than 5% of the population. Much of the country's privately-owned commerce and wealth is Chinese-controlled,^[106] which has contributed to considerable resentment, and even anti-Chinese violence.^[107]

The official national language, Indonesian, is universally taught in schools, and is spoken by nearly every Indonesian. It is the language of business, politics, national media, education, and academia. It was originally a lingua franca for most of the region, including present-day Malaysia, and is thus closely related to Malay. Indonesian was first promoted by nationalists in the 1920s, and declared the official language on independence in 1945. Most Indonesians speak at least one of the several hundred local languages (bahasa daerah), often as their first language. Of these, Javanese is the most widely-spoken as the language of the largest ethnic group.^[82] On the other hand, Papua has 500 or more indigenous Papuan and Austronesian languages, in a region of just 2.7 million people. Much of the older population can still speak a level of Dutch. ^[108]

Although religious freedom is stipulated in the Indonesian constitution,^[109] the government officially recognizes only six religions: Islam; Protestantism; Roman Catholicism; Hinduism; Buddhism; and Confucianism.^[110] Although it is not an Islamic state, Indonesia is the world's most populous Muslim-majority nation, with almost 86.1% of Indonesians declared Muslim according to the 2000 census.^[82] 8.7% of the population is Christian,^[111] 3% are Hindu, and 1.8% Buddhist or other. Most Indonesian Hindus are Balinese,^[112] and most Buddhists in modern-day Indonesia are ethnic Chinese.^[113] Though now minority religions, Hinduism and Buddhism remain defining influences in Indonesian culture. Islam was first adopted by Indonesians in northern Sumatra in the 13th century, through the influence of traders, and became the country's dominant religion by the 16th century.^[114] Roman Catholicism was brought to Indonesia by early Portuguese colonialists and missionaries,^[115] and the Protestant denominations are largely a result of Dutch Calvinist and Lutheran missionary efforts during the country's colonial period.^[116] A large proportion of Indonesians—such as the Javanese abangan, Balinese Hindus, and Dayak Christians—practice a less orthodox, syncretic form of their religion, which draws on local customs and beliefs.^[117]

[edit] Culture

Main article: Culture of Indonesia

A Wayang kulit shadow puppet performance as seen by the audience

Indonesia has around 300 ethnic groups, each with cultural differences developed over centuries, and influenced by Indian, Arabic, Chinese, Malay, and European sources. Traditional Javanese and Balinese dances, for example, contain aspects of Hindu culture and mythology, as do wayang kulit (shadow puppet) performances. Textiles such as batik, ikat and songket are created across Indonesia in styles that vary by region. The most dominant influences on Indonesian architecture have traditionally been Indian; however, Chinese, Arab, and European architectural influences have been significant. The most popular sports in Indonesia are badminton and football; Liga Indonesia is the country's premier football club league. Traditional sports include sepak takraw, and bull racing in Madura. In areas with a history of tribal warfare, mock fighting contests are held, such as, caci in Flores, and pasola in Sumba. Pencak Silat is an Indonesian martial art. Sports in Indonesia are generally male-orientated and spectator sports are often associated with illegal gambling.^[118]

A selection of Indonesian food, including Soto Ayam (chicken noodle soup), sate kerang (shellfish kebabs), telor pindang (preserved eggs), perkedel (fritter), and es teh manis (sweet iced tea)

Indonesian cuisine varies by region and is based on Chinese, European, Middle Eastern, and Indian precedents.^[119] Rice is the main staple food and is served with side dishes of meat and vegetables. Spices (notably chili), coconut milk, fish and chicken are fundamental ingredients.^[120] Indonesian traditional music includes gamelan and keroncong. Dangdut is a popular contemporary genre of pop music that draws influence from Arabic, Indian, and Malay folk music. The Indonesian film industry's popularity peaked in the 1980s and dominated cinemas in Indonesia,^[121] although it declined significantly in the early 1990s.^[122] Between 2000 and 2005, the number of Indonesian films released each year has steadily increased.^[121]

The oldest evidence of writing in Indonesia is a series of Sanskrit inscriptions dated to the 5th century CE. Important figures in modern Indonesian literature include: Dutch author Multatuli, who criticized treatment of the Indonesians under Dutch colonial rule; Sumatrans Muhammad Yamin and Hamka, who were influential pre-independence nationalist writers and politicians;^[123] and proletarian writer Pramoedya Ananta Toer, Indonesia's most famous novelist.^[124] Many of Indonesia's peoples have strongly-rooted oral traditions, which help to define and preserve their cultural identities.^[125] Media freedom in Indonesia increased considerably after the end of President Suharto's rule, during which the now-defunct Ministry of Information monitored and controlled domestic media, and restricted foreign media.^[126] The TV market includes ten national commercial networks, and provincial networks that compete with public TVRI. Private radio stations carry their own news bulletins and foreign broadcasters supply programs. At a reported 20 million users in 2007,^[127] Internet usage is limited to a minority of the population, approximately 8.5%.

[edit] See also

[hide] v • d • e Indonesia topics

History	Timeline · Pre-colonial Indonesia (pre-1602) · Dutch East Indies (1602–1945) · Post-independence (1945–1965) · New Order (1965–1998) · Reformation (1998 to date)

Geography and natural history	Islands · Lakes · Mountains · Volcanoes · National parks · Rivers Fauna · Flora

Government and politics	Pancasila · Constitution · President (list) · Cabinet · People's Consultative Assembly · Foreign relations · Political parties · Elections · Military · Law · Law enforcement · Human rights

Economy	Companies · Communications · Science and technology · Stock Exchange · Tourism · Transport

Demographics	Administrative divisions (Provinces) · Cities · Ethnic groups · Health · Languages · Religion

Culture	Architecture · Art · Cinema · Cuisine · Dance · Education · Folklore · Indonesians · Literature · Media · Music · Public holidays · Sport

Portal

[edit] References

[edit] General

Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press. ISBN 0-674-01137-6.
Ricklefs, M. C. (1991). A History of Modern Indonesia since c.1300, Second Edition. MacMillan. ISBN 0-333-57689-X.
Schwarz, A. (1994). A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s. Westview Press. ISBN 1-86373-635-2.
Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia: Peoples and Histories. New Haven and London: Yale University Press. ISBN 0-300-10518-5.
Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press. ISBN 0-521-54262-6.

[edit] Notes

^ US Library of Congress; Vickers (2005), page 117.
^ ^a ^b ^c ^d "Indonesia". International Monetary Fund. Retrieved on 2008-10-09.
^ ^a ^b Tomascik, T; Mah, J.A., Nontji, A., Moosa, M.K. (1996). The Ecology of the Indonesian Seas - Part One. Hong Kong: Periplus Editions Ltd.. ISBN 962-593-078-7.
^ ^a ^b (Indonesian) Anshory, Irfan (2004-08-16). "Asal Usul Nama Indonesia", Pikiran Rakyat. Retrieved on 2006-10-05.
^ Earl, George S. W. (1850). "On The Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations". Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA): p.119.
^ Logan, James Richardson (1850). "The Ethnology of the Indian Archipelago: Embracing Enquiries into the Continental Relations of the Indo-Pacific Islanders". Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA): pp. 4:252–347. ; Earl, George S. W. (1850). "On The Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations". Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA): pp. 254, 277–278.
^ (This term was introduced in 1860 in the influential novel Max Havelaar (1859), written by Multatuli, critical of Dutch colonialism). Justus M. van der Kroef (1951). "The Term Indonesia: Its Origin and Usage". Journal of the American Oriental Society 71 (3): 166–171. doi:10.2307/595186.
^ Jusuf M. van der Kroef (1951). "The Term Indonesia: Its Origin and Usage". Journal of the American Oriental Society 71 (3): 166–171. doi:10.2307/595186.
^ Pope (1988). "Recent advances in far eastern paleoanthropology". Annual Review of Anthropology 17: 43–77. doi:10.1146/annurev.an.17.100188.000355. cited in Whitten, T; Soeriaatmadja, R. E., Suraya A. A. (1996). The Ecology of Java and Bali. Hong Kong: Periplus Editions Ltd, 309–312. ; Pope, G (15 August 1983). "Evidence on the Age of the Asian Hominidae". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 80 (16): 4,988–4992. doi:10.1073/pnas.80.16.4988. PMID 6410399. cited in Whitten, T; Soeriaatmadja, R. E., Suraya A. A. (1996). The Ecology of Java and Bali. Hong Kong: Periplus Editions Ltd, 309. ; de Vos, J.P.; P.Y. Sondaar, (9 December 1994). "Dating hominid sites in Indonesia" (PDF). Science Magazine 266 (16): 4,988–4992. doi:10.1126/science.7992059. cited in Whitten, T; Soeriaatmadja, R. E., Suraya A. A. (1996). The Ecology of Java and Bali. Hong Kong: Periplus Editions Ltd, 309.
^ Taylor (2003), pages 5–7
^ Taylor, Jean Gelman. Indonesia. New Haven and London: Yale University Press, pp.8–9. ISBN 0-300-10518-5.
^ Taylor, Jean Gelman. Indonesia. New Haven and London: Yale University Press, pp.15–18. ISBN 0-300-10518-5.
^ Taylor (2003), pages 3, 9, 10–11, 13, 14–15, 18–20, 22–23; Vickers (2005), pages 18–20, 60, 133–134
^ Taylor (2003), pages 22–26; Ricklefs (1991), page 3
^ Peter Lewis (1982). "The next great empire". Futures 14 (1): 47–61. doi:10.1016/0016-3287(82)90071-4.
^ Ricklefs (1991), pages 3 to 14
^ Ricklefs (1991), pages 12–14
^ ^a ^b Ricklefs, M.C (1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, second edition. London: MacMillan, p.22–24. ISBN 0-333-57689-6.
^ Dutch troops were constantly engaged in quelling rebellions both on and off Java. The influence of local leaders such as Prince Diponegoro in central Java, Imam Bonjol in central Sumatra and Pattimura in Maluku, and a bloody thirty-year war in Aceh weakened the Dutch and tied up the colonial military forces.(Schwartz 1999, pages 3–4) Despite major internal political, social and sectarian divisions during the National Revolution, Indonesians, on the whole, found unity in their fight for independence.
^ Gert Oostindie and Bert Paasman (1998). "Dutch Attitudes towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves". Eighteenth-Century Studies 31 (3): 349–355. doi:10.1353/ecs.1998.0021. ; Ricklefs, M.C. (1993). History of Modern Indonesia Since c.1300, second edition. London: MacMillan. ISBN 0-333-57689-6.
^ H. J. Van Mook (1949). "Indonesia". Royal Institute of International Affairs 25 (3): 274–285. ; Charles Bidien (5 December 1945). "Independence the Issue". Far Eastern Survey 14 (24): 345–348. doi:10.1525/as.1945.14.24.01p17062. ; Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia: Peoples and History. Yale University Press, 325. ISBN 0-300-10518-5. ; Reid (1973), page 30
^ Charles Bidien (5 December 1945). "Independence the Issue". Far Eastern Survey 14 (24): 345–348. doi:10.1525/as.1945.14.24.01p17062. ; "Indonesian War of Independence"". Military. GlobalSecurity.org. Retrieved on 2006-12-11.
^ Ricklefs (1991), pages 237 - 280
^ Friend (2003), pages 107–109; Chris Hilton (writer and director). (2001). Shadowplay [Television documentary]. Vagabond Films and Hilton Cordell Productions.; Ricklefs (1991), pages 280–283, 284, 287–290
^ John Roosa and Joseph Nevins (5 November 2005). "40 Years Later: The Mass Killings in Indonesia". Counterpunch. Retrieved on 2006-11-12. ; Robert Cribb (2002). "Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966". Asian Survey 42 (4): 550–563. doi:10.1525/as.2002.42.4.550.
^ John D. Legge (1968). "General Suharto's New Order". Royal Institute of International Affairs 44 (1): 40–47.
^ US National Archives, RG 59 Records of Department of State; cable no. 868, ref: Embtel 852, Oct 5 1965. [1]; Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press, p. 163; 2005; David Slater, Geopolitics and the Post-Colonial: Rethinking North-South Relations, London: Blackwell, p. 70
^ Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press. ISBN 0-521-54262-6. ; Schwarz, A. (1994). A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s. Westview Press. ISBN 1-86373-635-2. ; Ricklefs, M. C. (1991). A History of Modern Indonesia since c.1300, Second Edition. MacMillan. ISBN 0-333-57689-X.
^ Delhaise, Philippe F. (1998). Asia in Crisis: The Implosion of the Banking and Finance Systems. Willey, p.123. ISBN 0-471-83450-5.
^ Jonathan Pincus and Rizal Ramli (1998). "Indonesia: from showcase to basket case". Cambridge Journal of Economics 22 (6): 723–734. doi:10.1093/cje/22.6.723.
^ "President Suharto resigns", BBC (21 May 1998). Retrieved on 2006-11-12.
^ Burr, W.; Evans, M.L. (6 December 2001). "Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975: New Documents Detail Conversations with Suharto". National Security Archive Electronic Briefing Book No. 62. National Security Archive, The George Washington University, Washington, DC. Retrieved on 2006-09-17.; "International Religious Freedom Report". Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. U.S. Department of State (2002-10-17). Retrieved on 2006-09-29.
^ Robert W. Hefner (2000). "Religious Ironies in East Timor". Religion in the News 3 (1). Retrieved on 2006-12-12.
^ "Aceh rebels sign peace agreement", BBC (15 August 2005). Retrieved on 2006-12-12.
^ In 1998, 1999, 2000 and 2001
^ ^a ^b Susi Dwi Harijanti and Tim Lindsey (2006). "Indonesia: General elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court". International Journal of Constitutional Law 4 (1): 138–150. doi:10.1093/icon/moi055.
^ The Carter Center. "The Carter Center 2004 Indonesia Election Report" (PDF). Press release. Retrieved on 2006-12-13.
^ _ (2002), The fourth Amendment of 1945 Indonesia Constitution, Chapter III – The Executive Power, Art. 7.
^ (Indonesian) People's Consultative Assembly (MPR-RI). Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (PDF). Retrieved on 2006-11-07.
^ Reforms include total control of statutes production without executive branch interventions; all members are now elected (reserved seats for military representatives have now been removed); and the introduction of fundamental rights exclusive to the DPR. (see Harijanti and Lindsey 2006)
^ Based on the 2001 constitution amendment, the DPD comprises four popularly elected non-partisan members from each of the thirty-three provinces for national political representation. People's Consultative Assembly (MPR-RI). Third Amendment to the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (PDF). Retrieved on 2006-12-13.
^ ^a ^b "Country Profile: Indonesia" (PDF). U.S Library of Congress (December 2004). Retrieved on 2006-12-09.
^ "Indonesia - Foreign Policy". U.S. Library of Congress. U.S. Library of Congress. Retrieved on 2007-05-05.
^ ^a ^b ^c "Background Note: Indonesia". U.S. Library of Congress. U.S. Department of State. Retrieved on 2007-05-05.
^ Indonesia temporarily withdrew from the UN on 20 January 1965 in response to the fact that Malaysia was elected as a non-permanent member of the Security Council. It announced its intention to "resume full cooperation with the United Nations and to resume participation in its activities" on 19 September 1966, and was invited to re-join the UN on 28 September 1966.
^ Chris Wilson (11 October 2001). "Indonesia and Transnational Terrorism". Foreign Affairs, Defense and Trade Group. Parliament of Australia. Retrieved on 2006-10-15.; Reyko Huang (23 May 2002). "Priority Dilemmas: U.S. - Indonesia Military Relations in the Anti Terror War". Terrorism Project. Center for Defense Information.
^ "Commemoration of 3rd anniversary of bombings", AAP, The Age Newspaper (10 December 2006).
^ US Embassy, Jakarta (10 May 2005). "Travel Warning: Indonesia". Press release. Retrieved on 2006-12-26.
^ Chew, Amy (2002-07-07). "Indonesia military regains ground", CNN Asia. Retrieved on 2007-04-24.
^ Witular, Rendi A. (2005-05-19). "Susilo Approves Additional Military Funding" (in English), The Jakarta Post. Retrieved on 2007-04-24.
^ Friend (2003), pages 473–475, 484
^ Friend (2003), pages 270–273, 477–480; "Indonesia flashpoints: Aceh", BBC News, BBC (29 December 2005). Retrieved on 2007-05-20.
^ "Indonesia agrees Aceh peace deal". BBC News. BBC (17 July 2005). Retrieved on 2007-05-20.; "Indonesia starts Aceh withdrawal". BBC News. BBC (18 September 2005). Retrieved on 2007-05-20.
^ Lateline TV Current Affairs (20 April 2006). "Sidney Jones on South East Asian conflicts", TV Program transcript, Interview with South East Asia director of the International Crisis Group, Australian Broadcasting Commission (ABC). ; International Crisis Group (5 September 2006). "Papua: Answer to Frequently Asked Questions" (PDF). Update Briefing (No. 53): 1. International Crisis Group. Retrieved on 2006-09-17.
^ Michelle Ann Miller (2004). "The Nanggroe Aceh Darussalam law: a serious response to Acehnese separatism?". Asian Ethnicity 5 (3): 333–351. doi:10.1080/1463136042000259789.
^ The positions of governor and its vice governor are prioritized for descendants of the Sultan of Yogyakarta and Paku Alam, respectively, much like a sultanate. (Elucidation on the Indonesia Law No. 22/1999 Regarding Regional Governance. People's Representative Council (1999). Chapter XIV Other Provisions, Art. 122; Indonesia Law No. 5/1974 Concerning Basic Principles on Administration in the RegionPDF (146 KiB) (translated version). The President of Republic of Indonesia (1974). Chapter VII Transitional Provisions, Art. 91
^ As part of the autonomy package was the introduction of the Papuan People's Council tasked with arbitration and speaking on behalf of Papuan tribal customs, however, the implementation of the autonomy measures has been criticized as half-hearted and incomplete. Dursin, Richel; Kafil Yamin (2004-11-18). "Another Fine Mess in Papua", Editorial, The Jakarta Post. Retrieved on 2006-10-05. ; "Papua Chronology Confusing Signals from Jakarta", The Jakarta Post (2004-11-18). Retrieved on 2006-10-05.
^ International Monetary Fund (April 2006). "Estimate World Economic Outlook Database". Press release. Retrieved on 2006-10-05.; "Indonesia Regions". Indonesia Business Directory. Retrieved on 2007-04-24.
^ Witton, Patrick (2003). Indonesia. Melbourne: Lonely Planet, pp.139, 181, 251, 435. ISBN 1-74059-154-2.
^ Central Intelligence Agency (2006-10-17). "Rank Order Area". The World Factbook. US CIA, Washington, DC. Retrieved on 2006-11-03.
^ "Population density - Persons per km² 2006". CIA world factbook. Photius Coutsoukis (2006). Retrieved on 2006-10-04.
^ Calder, Joshua (3 May 2006). "Most Populous Islands". World Island Information. Retrieved on 2006-09-26.
^ "Republic of Indonesia". Encarta. Microsoft (2006).
^ "Volcanoes of Indonesia". Global Volcanism Program. Smithsonian Institution. Retrieved on 2007-03-25.
^ "The Human Toll". UN Office of the Special Envoy for Tsunami Recovery. United Nations. Retrieved on 2007-03-25.
^ Whitten, T; Soeriaatmadja, R. E., Suraya A. A. (1996). The Ecology of Java and Bali. Hong Kong: Periplus Editions Ltd, 95–97.
^ "About Jakarta And Depok". University of Indonesia. University of Indonesia. Retrieved on 2007-04-24.
^ Lester, Brown, R (and 1997). State of the World 1997: A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society (14th edition). New York: W. W. Norton & Company, page 7. ISBN 0393040089.
^ "Indonesia's Natural Wealth: The Right of a Nation and Her People". Islam Online (2003-05-22). Retrieved on 2006-10-06.
^ "Globalis-Indonesia". Globalis, an interactive world map. Global Virtual University. Retrieved on 2007-05-14.
^ Whitten, T.; Henderson, G., Mustafa, M. (1996). The Ecology of Sulawesi. Hong Kong: Periplus Editions Ltd.. ISBN 962-593-075-2. ; Monk,, K.A.; Fretes, Y., Reksodiharjo-Lilley, G. (1996). The Ecology of Nusa Tenggara and Maluku. Hong Kong: Periplus Editions Ltd.. ISBN 962-593-076-0.
^ "Indonesia". InterKnowledge Corp.. Retrieved on 2006-10-06.
^ Lambertini, A Naturalist's Guide to the Tropics, excerpt
^ ^a ^b Severin, Tim (1997). The Spice Island Voyage: In Search of Wallace. Great Britain: Abacus Travel. ISBN 0-349-11040-9.
^ Wallace, A.R. (2000 (originally 1869)). The Malay Archipelago. Periplus Editions. ISBN 962-593-645-9. ,
^ ^a ^b Jason R. Miller (1997-01-30). "Deforestation in Indonesia and the Orangutan Population". TED Case Studies. Retrieved on 2007-08-14.
^ Massicot, Paul. "Animal Info - Indonesia". Animal Info - Information on Endangered Mammals. Retrieved on 2007-08-14.
^ "Report for Selected Countries and Subjects (GDP)". World Economic Outlook Database, April 2007. International Monetary Fund (2007). Retrieved on 2007-08-09.
^ "Report for Selected Countries and Subjects (GDP per capita)". World Economic Outlook Database, April 2007. International Monetary Fund (April 2007). Retrieved on 2007-08-09.
^ "Official Statistics and its Development in Indonesia" (PDF). Sub Committee on Statistics: First Session 18–20 February 2004. Economic and Social Commission for Asia & the Pacific.
^ "Indonesia at a Glance" (PDF). Indonesia Development Indicators and Data. World Bank (13 August 2006).
^ ^a ^b ^c [Indonesia] - The World Factbook. Retrieved on 2007-08-14.
^ By the time of Sukarno's downfall in the mid-1960s, the economy was in chaos with 1,000% annual inflation, shrinking export revenues, crumbling infrastructure, factories operating at minimal capacity, and negligible investment. Schwarz (1994), pages 52–57
^ Schwarz (1994), pages 52–57
^ averaging over 7% from 1968 to 1981. Schwarz (1994), pages 52–57
^ Following a slowing of growth in the 1980s, due to over regulation and dependence on declining oil prices, growth slowed to an average of 4.3% per annum between 1981 and 1988. A range of economic reforms were introduced in the late 1980s. Reforms included a managed devaluation of the rupiah to improve export competitiveness, and de-regulation of the financial sector (Schwarz (1994), pages 52–57).
^ Schwarz (1994), pages 52–57; "Indonesia: Country Brief". Indonesia: Key Development Data & Statistics. The World Bank (September 2006).
^ "Indonesia: Country Brief". Indonesia:Key Development Data & Statistics. The World Bank (September 2006).
^ Guerin, G. (23 May 2006). "Don't count on a Suharto accounting". Asia Tims Online. Asia Times Online Ltd, Hong Kong. ; "Poverty in Indonesia: Always with them" (14 September 2006). The Economist. Retrieved on 2006-12-26. ; (subsequent correction)
^ "Corruption Perceptions Index". Transparency International (2007). Retrieved on 2007-09-28.
^ "Indonesia: Forecast". Country Briefings. The Economist (3 October 2006).
^ "Poverty in Indonesia: Always with them" (14 September 2006). The Economist. Retrieved on 2006-12-26. (subsequent correction); Ridwan Max Sijabat (23 March 2007). "Unemployment still blighting the Indonesian landscape", The Jakarta Post.
^ In 2005, the Government was forced to reduce its large subsidies on fuel prices drastically as international oil prices climbed, which was a major contributor to inflation and hardship. "Poverty in Indonesia: Always with them" (14 September 2006). The Economist. Retrieved on 2006-12-26.
^ World Bank. "Making the New Indonesia Work for the Poor - Overview" (PDF). Press release. Retrieved on 2006-12-26.
^ Indonesian Central Statistics Bureau (2 December 2008). "Beberapa Indikator Penting Mengenai Indonesia" (PDF) (in Indonesian). Press release. Retrieved on 2008-03-18.
^ Indonesian Central Statistics Bureau (30 June 2000). "2000 Population Statistics". Press release. Retrieved on 2006-10-05.
^ Indonesian Central Statistics Bureau (1 September 2006). "Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005–2006" (PDF) (in Indonesian). Press release. Retrieved on 2006-09-26.
^ Calder, Joshua (3 May 2006). "Most Populous Islands". World Island Information. Retrieved on 2006-09-26.
^ Witton, Patrick (2003). Indonesia. Melbourne: Lonely Planet, p. 47. ISBN 1-74059-154-2.
^ Taylor (2003), pages 5–7, Dawson, B.; Gillow, J. (1994). The Traditional Architecture of Indonesia. London: Thames and Hudson Ltd, page 7. ISBN 0-500-34132-X. ; Witton, Patrick (2003). Indonesia. Melbourne: Lonely Planet, pp.139, 181, 251, 435. ISBN 1-74059-154-2.
^ "An Overview of Indonesia". Living in Indonesia, A Site for Expatriates. Expat Web Site Association. Retrieved on 2006-10-05.; Merdekawaty, E. (2006-07-06). ""Bahasa Indonesia" and languages of Indonesia" (PDF). UNIBZ - Introduction to Linguistics. Free University of Bozen. Retrieved on 2006-07-17.
^ Kingsbury, Damien. Autonomy and Disintegration in Indonesia. Routledge, 131. ISBN 0-415-29737-0.
^ Small but significant populations of ethnic Chinese, Indians, Europeans and Arabs are concentrated mostly in urban areas.
^ Ricklefs (1991), page 256
^ Domestic migration (including the official Transmigrasi program) are a cause of violence such as the massacre of hundreds of Madurese by a local Dayak community in West Kalimantan, and conflicts in Maluku, Central Sulawesi, and parts of Papua and West Papua T.N. Pudjiastuti. "Migration & Conflict in Indonesia" (PDF). International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), Paris. Retrieved on 2006-09-17.; "Kalimantan The Conflict". Program on Humanitarian Policy and Conflict Research. Conflict Prevention Initiative, Harvard University. Retrieved on 2007-01-07.; J.W. Ajawaila; M.J. Papilaya; Tonny D. Pariela; F. Nahusona; G. Leasa; T. Soumokil; James Lalaun and W. R. Sihasale (1999). "Proposal Pemecahan Masalah Kerusuhan di Ambon". Report on Church and Human Rights Persecution in Indonesia, Ambon, Indonesia: Fica-Net. Retrieved on 2006-09-29. ; Kyoto University: Sulawesi Kaken Team & Center for Southeast Asian Studies Bugis SailorsPDF (124 KiB)
^ Schwarz (1994), pages 53, 80–81; Friend (2003), pages 85–87, 164–165, 233–237
^ M. F. Swasono (1997). "Indigenous Cultures in the Development of Indonesia". Integration of endogenous cultural dimension into development. Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi. Retrieved on 2006-09-17.; "The Overseas Chinese". Prospect Magazine (9 April 1998). Retrieved on 2006-09-17. The riots in Jakarta in 1998—much of which were aimed at the Chinese—were, in part, expressions of this resentment. M. Ocorandi (28 May 1998). "An Analysis of the Implication of Suharto's resignation for Chinese Indonesians". Worldwide HuaRen Peace Mission. Retrieved on 2006-09-26.; F.H. Winarta (August 2004). "Bhinneka Tunggal Ika Belum Menjadi Kenyataan Menjelang HUT Kemerdekaan RI Ke-59" (in Indonesian). Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (National Law Commission, Republic of Indonesia), Jakarta.
^ taalunieversum
^ "The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". US-ASEAN. Retrieved on 2006-10-02.
^ Yang, Heriyanto (August 2005). "The History and Legal Position of Confucianism in Post Independence Indonesia" (PDF). Religion 10 (1): 8. Retrieved on 2006-10-02.
^ of which roughly two-thirds are Protestant
^ Oey, Eric (1997), Bali (3rd ed.), Singapore: Periplus Editions, ISBN 962-593-028-0
^ "Indonesia - Buddhism". U.S. Library of Congress. Retrieved on 2006-10-15.
^ "Indonesia - Islam". U.S. Library of Congress. Retrieved on 2006-10-15.
^ Ricklefs (1991), pp. 25, 26, 28 ; "1500 to 1670: Great Kings and Trade Empires". Sejarah Indonesia. Retrieved on 2007-04-25.
^ Ricklefs (1991), pp.28, 62; Vickers (2005), p.22; Goh, Robbie B.H.. Christianity in Southeast Asia. Institute of Southeast Asian Studies, 80. 9812302972.
^ Magnis-Suseno, F. 1981, Javanese Ethics and World-View: The Javanese Idea of the Good Life, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, pp.15-18, ISBN 979-605-406-X; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Embassy of the United States (2003-12-18). "Indonesia Annual International Religious Freedom Report 2003". Press release. Retrieved on 2007-04-25.
^ Witton, Patrick (2003). Indonesia. Melbourne: Lonely Planet, p.103. ISBN1-74059-154-2.
^ Witton, Patrick (2002). World Food: Indonesia. Melbourne: Lonely Planet. ISBN 1-74059-009-0.
^ Compared to the infused flavors of Vietnamese and Thai food, flavors in Indonesia are kept relatively separate, simple and substantial. Brissendon, Rosemary (2003). South East Asian Food. Melbourne: Hardie Grant Books. ISBN 1-74066-013-7.
^ ^a ^b Kristianto, JB (2005-07-02). "Sepuluh Tahun Terakhir Perfilman Indonesia" (in Indonesian), Kompas. Retrieved on 2006-10-05.
^ (Indonesian) "Kondisi Perfilman di Indonesia (The State of The Film Industry in Indonesia)". Panton. Retrieved on 2006-10-05.
^ Taylor (2003), pages 299–301
^ Vickers (2005) pages 3 to 7; Friend (2003), pages 74, 180
^ Czermak, Karen; Philippe DeLanghe, Wei Weng. ""Preserving Intangible Cultural Heritage in Indonesia"" (PDF). SIL International. Retrieved on 2007-07-04.
^ Shannon L., Smith; Lloyd Grayson J. (2001). Indonesia Today: Challenges of History. Melbourne, Australia: Singapore : Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 0-7425-1761-6.
^ "Internet World Stats". Asia Internet Usage, Population Statistics and Information. Miniwatts Marketing Group (2006). Retrieved on 2007-08-13.

[edit] External links

Indonesia portal

Find more about Indonesia on Wikipedia's sister projects:
	Dictionary definitions
	Textbooks
	Quotations
	Source texts
	Images and media
	News stories
	Learning resources

Government

Other

Indonesia travel guide from Wikitravel

[show]

v • d • e

Countries and other territories in Southeast Asia

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia"

Views

Personal tools

Search

Toolbox

Languages

PENILIK DALAM MEWUJUDKAN QUALITY ASSURANCE

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sat, 18 Oct 2008 05:23:00 +0000

Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabatan yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak dini usia dan keolahragaan (Direktorat Tenaga Teknis. 2005. Himpunan Keputusan Tentang Jabatan Fungsional Penilik. Jakarta Depdiknas )

Penilik sebagai salah satu tenaga kependidikan yang berstatus PNS merupakan jabatan fungsional, yang dahulu jabatan ini adalah jabatan struktural eselon V pada Penilik Pendidikan Masyarakat, Penilik Generasi Muda dan Penilik Keolahragaan. Penglihfungsian jabatan penilik tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme Penilik.

Keberadaan Jabatan Fungsional Penilik ini dimaksudkan dapat menciptakan quality assurance dalam penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah dan diharapkan keberadaan seorang Penilik memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan PLS (Pendidikan Nonformal/PNF).

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugasnya secara optimal, Penilik perlu meningkatkan kompetensinya dalam rangka memastikan mutu layanan program PNF melalui pendidikan dan latihan ataupun diskusi-diskusi informal antar penilik.

Selanjutnya dalam mewujudkan penjaminan mutu (Quality Assurance) penyelenggaraan PNF seorang penilik harus melaksanakan kegiatan Kepenilikan (1) bidang Proses Pembelajaran, Pelatihan dan Bimbingan , (2) bidang Sumber Daya Pendidikan (3) bidang Materi dan Metode pada penyelenggaraan PLS/PNF di PKBM dan Lembaga Kursus ataupun pendidikan Nonformal lainnya. Selanjutnya perwujudan quality assurance program PNF, Penilik harus melaksankan Analisis & Penilaian pada program PNF.
Penilik akan mampu bekerja dengan baik, jika mereka memiliki 4(empat) kompetensi dasar, antara lain : Kompetensi Pendidikan , Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional. Empat Kompetensi ini harus ada dan dimiliki oleh Penilik. (Arif N, Jakarta.)

Pentingnya Kompetensi Pendidikan seorang Penilik

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Wed, 15 Oct 2008 15:22:00 +0000

Pendidikan Nasional ditujukan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa secara lebih spesifik, tujuan tersebut diarahkan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai pelaku dan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

Implementasi dari kebijakan Pemerintah di atas pada tatanan makro, pemerintah menekankan pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, peningkatan mutu dan peningkatan efisiensi pengelolaan kegiatan pendidikan. Sedangkan pada tatanan mikro adalah untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu pada setiap jenjang dan jenis. Adapun terciptanya lulusan pendidikan yang bermutu merupakan suatu usaha sistematik yang saling berhubungan antara input, proses, output dan outcome.

Penilik (tenaga kependidikan ) adalah salah satu faktor input merupakan faktor determinan (penentu) terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Nonformal. Untuk itu, upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan Kepenilikan atau Pengawasan harus terus menerus diupayakan melalui pendidikan (Diploma, S1, S2, S3) dan pelatihan fungsional sesuai dengan kebutuhan penilik.

Hal tersebut di atas dimaksudkan agar para penilik melakukan tugasnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional, yaitu trampil secara teknis dan ahli dibidangnya yang diperlukan bagi penilik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penilik antara lain :1) Merencakan kepenilikan program, 2) Melaksanakan rencana yg telah ditetapkan, 3) Menilai hasil kepenilikan 4) Melaksanakan bimbingan kepada Penjab PKBM, Pimpinan Lembaga/Kursus yg melaksanakan Kegiatan Pendidikan Nonforma danTutor atau Instruktur, 5) Membuat Laporan setiap penilik melaksanakan kegiatan.

Kenyataan di lapangan dalam kegiatan kepenilikan banyak diantara penilik masih belum memahami teknis pelaksanaan kepenilikan dan Penilaian hasil kepenilikan. Kepenilikan itu sendiri terbagi dalam 3 bidang kegiatan antara lain; 1) bidang pembelajaran/pelatihan, 2) bidang sumber daya dan 3) bidang materi dan metode. Kegiatan 3 bidang tersebut dilaksanakan sesuai dengan jabatan penilik yg dimilikinya. Selanjutnya tingkat pendidikan formal Penilik masih rendah (SLTA), rekruitmen penilik dari guru SD atau kepala Sekolah SD yg tidak memiliki kompetensi pendidikan luar sekolah baik secara teori maupun praktek.

Melihat kenyataan tersebut di atas, bagaimana bisa seorang Penilik dapat melaksanakan bimbingan pada lembaga dan mendeskripsikan kegiatannya dalam bentuk laporan. Untuk membenahi hal ini, maka perlu adanya gerakan wajib belajar bagi para penilik, atau Direktorat PTK-PNF Depdiknas RI memberikan beasiswa S1, S2, atau S3 atau Diklat bagi Penilik secara terus menerus dan berkesinambungan.(Arif Nasdianto, Plt. Sekjen Ikatan Penilik Indonesia)

KONSOLIDASI FORUM PTKPNF JAKARTA TIMUR

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Mon, 22 Sep 2008 13:29:00 +0000

Forum PTK-PNF Jakarta Timur mengadakan konsolidasi dalam acara Buka Puasa Tanggal 22 September 2008. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Pengurus Forum Penilik, Pamong Belajar, TLD, Tutor Keaksaraan, Tutor Kesetaraan. PKBM, HIMPAUDI, HIPKI di SKB Jakartra Timur. Dalam konsolidasi tersebut menghasilkan :Terciptanya forum yang profesional dalam rangka mewujudkan Quality Assurance penyelenggaraan PNF di Jakarta Timur. Hasil ini merupakan pengejawantahan PP 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan. Sehubungan dengan itu forum menyepakati pelaksanaan pendataan Tenaga Kependidikan Non Formal dari semua lini.

Menurut Drs. Ginda Tua Marpaung, salah satu pamong ahli SKB Jakarta Timur. "Kondisi yang sudah kondusif hendaknya didukung juga kebijakan Pemerintah Daerah yang selaras".

Euis Susilawati TLD Kec. Ciracas menyampaikan :"Untuk mesinkronisasikan forum PTK-PNF di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur maka perlu kiranya diselenggarakan temu silaturahim antar forum melalui kegiatan diskusi terfokus merumuskan strategi-strategi pengembangan PNFI agar PNFI di Jakarta Timur lebih bermutu, berkualitas, profesional dan bermartabat yang diselenggarakan secara intensif dan berkesinambungan.

Menurut Arif Nasdianto salah satu unsur penilik mengutarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan diatas merupakan bentuk sinkronisasi, integralisasi dan koordinasi antar forum yang selalu harus ditindak lanjuti oleh pengambil kebijakan. Tidak menutup kemungkinan banyak unsur-unsur terkait yang harus berperan serta dalam pengembangan kegiatan-kegiatan yang seyogyanya dapat memfasilitasi kegiatan tersebut baik sarana dan prasarana maupun finansial.

Pendapat SKB melalui salah satu stapnya: Pihak SKB sangat mengapresiasi asa dan masukan-masukan dari kawan-kawan Forum untuk menyelenggarakan kegiatan diskusi terfokus tersebut dengan memfasilitasi sesuai kemampuan dan kondisi SKB saat ini dengan personil SKB yang hanya 10 orang yang seharusnya 16 orang oleh sebab itu sangatlah perlu penambahan karyawan agar kegiatan-egiatan dapat terpenuhi dan berjalan sesuai dengan harapan. maka kami menyarankan agar TLD yang ada di DKI Jakarta untuk segera di proses untuk mengisi kekosongan karyawan tersebut sehingga program-program PNFI dapat berjalan dengan baik karena TLD sudah memiliki kompetensi dilapangan dalam pengembangan Pendidikan Non Formal maka TLD seyogyanya layak untuk dipromosikan menjadi CPNS. (Drs. Gatot Sriwijatmiko, TLD DKI Jakarta)

NASKAH AKADEMIK

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sun, 18 May 2008 10:28:00 +0000

USULAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PENILIK
DAN TUNJANGAN

Kepada Yth :
1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI
3. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI
4. Ketua Komisi X DPR RI

Rasionalisasi
Sejak terbitnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara(KEPMENPAN) Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tanggal 21 Maret 2002, tentang Jabatan Fungsional Penilik dan angka kreditnya, maka penilik menjadi pejabat fungsional .Berdasarkan perundangan sebelumnya Penilik terdiri: Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Pembinaan Generasi Muda (Binmud), dan Penilik Olahraga (Ora). Dan menyandang sebagai pejabat struktural dari eselon V/a .Status tersebut mengalami perubahan sejak diberlakukan KEPMENPAN No.15/KEP/M.PAN/3/2002 tanggal 21 Maret 2002 dengan sebutan “ Penilik “.Konsekwensinya terhadap kedudukan, tugas dan fungsi, kenaikan pangkat dan jabatan serta karir
Terbitnya KEPMENPAN No.15/KEP/M.PAN/3/2002 tanggal 21 Maret 2002 mempunyai kelemahan dan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah tentang batas utusan pensiun(BUP) 56 tahun dan tunjangan jabatan tidak sama dengan pengawas. Padahal sesuai PP NO.19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 40 ayat 1 Pengawasan pada Pendidikan Nonformal dilakukan oleh Penilik. Peraturan yang mengatur Batas Usia Pensiun (BUP) Penilik belum secara jelas dan gamblang membedakan tugas, pokok dan fungsi penilik sebagai pejabat fungsional, tetapi menyamakan Penilik sama dengan PNS biasa.
Berdasarkan Surat BKN No.K.26-22/V.19-22/99 tanggal 9 Oktober 2001 menjadi 56 tahun disamakan dengan PNS biasa, bukan masuk dalam rumpun Pengawas Sekolah. Padahal berdasarkan surat Menpan No.B-1407A/F/1997 tanggal 23 Desember 1997 tersebut BUP Penilik 60 tahun . Dasar rujukan surat Menpan No.B-1407A/F/1997 tanggal 23 Desember 1997 mengacu PP no 32 No.B-1407A/F/1979 tanggal 23 Desember 1979 tentang Pemberhentian PNS .
Dalam PP no 32 No.B-1407A/F/1979 tanggal 23 Desember 1979 tentang Pemberhentian PNS dalam pasal 3 ayat 2 b butir 11 BUP 60 tahun bagi Penilik Taman Kanak-Kanak,Penilik SD,dan Penilik Pendidikan Agama. Artinya dasar hukum rujukan jelas tentang BUP Penilik 56 tahun ataupun 60 tahun masih tidak jelas , cenderung ketika BUP 60 tahun Penilik diinterprestasikan samadengan Pengawas Sekolah, dan ketika BUP 56 tahun diinterprestasikan Penilik samadengan PNS biasa.
Berdasarkan PP No.19 tahun 2003 Pasal 40 ayat 2 butir b kriteria minimal Penilik : ”Berstatus Pamong Belajar/Pamong atau jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan Nonformal, Pemuda dan Olahraga sekurang-kurangnya 5 tahun atau pernah menjadi pengawas satuan Pendidikan Formal”. Bagaimana pemerintah mampu menutup kekurangan tenaga Penilik sebanyak 7.149 orang (Dit.PTKPNF) dengan persyaratan sedemikian rumit ? Pertanyaan ini akan berlaku bagi Pamong Belajar/Pamong atau Pengawas satuan Pendidikan Formal, karena jelas mereka tidak akan mau mengisi jabatan Penilik , jika sedangkan produk hukum yang mengatur BUP Penilik hanya 56 tahun kontra produktif dan cenderung tidak adil, dan tidak berpihak kepada Penilik dan tunjangan lebih rendah dari Pengawas?

Sasaran dan Permasalahan Layanan Pendidikan Nonformal(PNF).

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sun, 18 May 2008 10:26:00 +0000

Sasaran PNF di masa mendatang mencakup segala lapisan masyarakat, tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Sasaran tidak hanya diprioritaskan kepada mereka yang belum sekolah, putus sekolah atau mereka yang tamat sekolah yang ingin mendapatkan pekerjaan.
PNF melayani semua masyarakat tanpa kecuali, termasuk mereka yang telah memiliki pendidikan tinggi dan/atau pekerjaan yang tetap sekalipun. Dengan kata lain sasaran PNF yang masih membutuhkan tambahan pengetahuan /ketrampilan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Sasaran Pendidikan Nonformal mencakup :
1. PAUD
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Pendidikan Kesetaraan
4. Kursus dan Pelatihan

Dasar Hukum.

1. Pengarahan Presiden pada Muktamar Kongres IDI tanggal , mengharapkan BUP PNS, Polri dan ABRI BUP menjadi 60 tahun, karena 60 tahun masih produktif.
2. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 40 ayat 2
3. KEPMENPAN Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tanggal 21 Maret 2002, tentang Jabatan Fungsional Penilik
4. PP No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS pasal 3 ayat 2

Kedudukan dan Tugas Pokok.

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sun, 18 May 2008 10:25:00 +0000

Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tanggal 21 Maret 2002, pasal 3 ayat 1 Penilik berkedudukan sebagai pelaksana tehnis fungsional penilikan Pendidikan Nonformal (PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggung jawab di bidang PLS. Penilik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Penilik adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penilikan luar sekolah.Penilikan Pendidikan Nonformal adalah proses pemantauan, penilaian, dan bimbingan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. Meskipun kedudukan penilik pada tingkat kabupaten/kota, namun pelaksanaan tugasnya berkedudukan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan. Karena Penilik berkedudukan pada kabupaten/kota, maka pejabat yang berhak/berwenang mengangkatnya adalah pejabat Pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota yaitu Bupati/Walikota.
Tugas pokok penilik berdasarkan Keputusan Menpan No.15/KEP/M.PAN/3/2002 adalah merencanakan, melaksanakan(memantau), menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal. Dari enam rincian kegiatan tersebut terdapat 89 butir kegiatan yang dibagi habis kepada 6(enam) jenjang jabatan penilik .
Jenjang Penilik Trampil sebanyak 37 butir kegiatan, yaitu : Penilik Pelaksana memiliki 9 butir kegiatan, Penilik Pelaksana Lanjutan memiliki 13 butir kegiatan, Penilik Penyelia memiliki 15 butir kegiatan.Sedangkan Penilik Ahli sebanyak 52 butir kegiatan, yaitu : Penilik Pertama 19 butir kegiatan, Penilik Muda memiliki 20 butir kegiatan, Penilik Madya memiliki 13 butir kegiatan.
Disamping tugas pokok dan rincian kegiatan yang harus dilakukan Penilik sesuai dengan jenjang jabatannya, Penilik dapat pula melaksanakan kegiatan dari unsur dan sub unsur kegiatan Penilik yang meliputi : pendidikan, Pendidikan Nonformal, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang penilikan.

Peran Penilik

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sun, 18 May 2008 10:24:00 +0000

Mencermati tugas pokok penilik yaitu merencanakan, memantau, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal, maka keberadaan Penilik sangat diperlukan dalam rangka menjamin kualitas program Pendidikan Nonformal. Keberhasilan program Pendidikan Nonformal banyak ditentukan oleh faktor pengendalian, baik pengendali pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut program.
Peran penilik dalam mengendalikan program Pendidikan Nonformal sangatlah diperlukan, karena kualitas penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal saat ini masih memprihatinkan sehingga perlu ditingkatkan, seperti banyaknya program Pendidikan Nonformal yang berhenti tengah jalan, kurang sesuai program Pendidikan Nonformal dengan kebutuhan masyarakat, kurang dirasakannya dampak program Pendidikan Nonformal oleh masyarakat.Semua hal tersebut di atas mengindikasikan rendahnya kualitas penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal. Oleh karena itu keberadaan Penilik mutlak diperlukan dalam rangka menjamin kualitas layanan Pendidikan Nonformal pada masyarakat agar dapat dilaksanakan lebih optimal.

Rasio Kebutuhan Penilik

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sun, 18 May 2008 10:22:00 +0000

Mengingat kedudukan dan peran Penilik yang sangat penting dalam menjamin kualitas program melalui kegiatan kepenilikan PNF di Kabupaten/Kota, idealnya setiap lima desa perlu ada satu orang Penilik. Sampai saat ini jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebanyak 400 yang terdiri dari 4.000 kecamatan.Sedangkan jumlah desa sebanyak 70.000.Sehingga kebutuhan Penilik seluruh Indonesia adalah 70.000 : 5 =14.000 orang.
Berdasarkan analisis yang dilakukan Depdiknas berdasarkan Data di lapangan idealnya Penilik se Indonesia masih kurang 9.161 atau 65,44%.
Rasio Kebutuhan Jabatan Fungsional Penilik ditetapkan berdasarkan :
1. Hasil Analisis Kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut :
a. Jenis Pekerjaan Penilik.
Jenis Pekerjaan Penilik adalah pekerjaan proses pemantauan, penilaian, dan bimbingan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan oleh organisasi yang menangani Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Jenis pekerjaan Penilik ditentukan berdasarkan jenis dan jenjang jabatan Penilik yaitu Penilik Tingkat Trampil dan Penilik Tingkat Ahli.Penilik Tingkat Trampil terdiri dari : Penilik Pelaksana, Penilik Pelaksana Lanjutan, dan Penilik Penyelia.Sedangkan Penilik Ahli terdiri dari : Penilik Pertama,Penilik Muda dan Penilik Madya.

b. Sifat Pekerjaan Penilik.
Sifat pekerjaan Penilik dapat ditinjau dari sudut waktu melaksanakan tugas kepenilikan yang dilakukan selama + 8 jam atau lebih tergantung pada pelaksanaan program PNF di lapangan.
Waktu pelaksanaan penilikan PNF dapat dilakukan pada jam kantor antara jam 7.00 – 15.00 atau lebih banyak di luar jam kantor biasa sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan program Pendidikan Nonformal.

c. Analisis Beban Kerja
Analisis Beban Kerja adalah frekwensi rerata jenis pekerjaan Kepenilikan dalam jangka waktu tertentu.Jenis pekerjaan Penilik meliputi pekerjaan merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan Penilikan PLS.
Jenis pekerjaan tersebut merupakan tugas pokok yang dijabarkan kedalam rincian kegiatan yang menjadi beban kerja jabatan fungsional Penilik.

d. Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan
Dalam melaksanakan tugas kepenilikan yang meliputi : Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Keaksaraan, dan Pendidikan Kursus Kelembagaan membutuhkan tenaga kependidikan dengan kompetensi khusus yang dapat menjamin kualitas layanan program PNF tersebut.
Kompetensi khusus tersebut meliputi : kompetensi tehnis kegiatan kepenilikan dan kompetensi substansi sasaran kepenilikan PNF.

2. Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal
Menentukan rasio kebutuhan jabatan fungsional Penilik berdasarkan jumlah satuan Pendidikan Nonformal ditentukan sebagai berikut :
a. Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal sampai dengan 10
b. Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal sampai dengan 11-20
c. Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal sampai dengan 21-30
d. Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal lebih dari 30

Berdasarkan pertimbangan analisis kebutuhan yang meliputi 4 aspek (aspek jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan prinsip pelaksanaan pekerjaan) dan jumlah satuan Pendidikan Nonformal di atas serta jumlah desa kelurahan/desa, maka dalam menentukan kebutuhan jabatan fungsional Penilik digunakan ketentuan sebagai berikut :
1. Jumlah desa sampai dengan lima dengan jumlah satuan Pendidikan Nonformal sampai dengan sepuluh unit diperlukan minimal satu orang Penilik
2. Jumlah desa antara enam sampai dengan sepuluh dan jumlah satuan Pendidikan Nonformal sebelas sd duapuluh unit dibutuhkan minimal dua orang Penilik
3. Jumlah desa antara sebelas sampai dengan limabelas dan jumlah satuan Pendidikan Nonformal duapuluh satu sd tigapuluh unit dibutuhkan minimal tiga orang Penilik
4. Jumlah desa lebih dari enambelas dan jumlah satuan Pendidikan Nonformal lebih dari tigapuluh unit dibutuhkan minimal empat orang Penilik

Rasio jumlah kebutuhan minimal Jabatan Fungsional Penilik dapat dilihat dalam perhitungan tabel berikut :
No
Desa/Kelurahan
Satuan PNF

Interval
bobot
Jumlah Penilik
(minimal)
Jumlah
Bobot
Jumlah
Bobot
1
< 5 desa
1
< 10
2
0 - 3
1 orang
2
6 -10 desa
2
11 - 20
4
4 – 6
2 orang
3
11 – 15 desa
3
21 – 30
6
7 – 9
3 orang
4
> 15 desa
4
> 30
8
10 -12
4 orang

Penentuan jenjang jabatan Penilik di setiap Kecamatan memperhatikan keseimbangan beban kerja jabatan Penilik Trampil dan Penilik Ahli di wilayah kerja kecamatan tersebut. Berdasarkan tabel di atas, maka untuk menentukan kebutuhan jumlah Penilik dilakukan dengan cara menghitung bobot desa dan bobot satuan Pendidikan Nonformal, kemudian melihat interval bobot.Setelah mengetahui jumlah interval bobot, sesuaikan baris pada kolom jumlah Penilik minimal.
Contoh 1:
Misalkan dalam jumlah satu kecamatan terdiri dri 5 desa dengan jumlah satuan Pendidikan Nonformal 13 unit.Dari contoh di atas, maka kebutuhan jumlah Penilik pada kecamatan tersebut adalah : bobot desa + bobot satuan PNF = 1 + 4 = 5.
Dengan demikian angka 5 pada interval bobot menunjukkan bahwa jumlah penilik pada kecamatan tersebut minimal 2 Penilik. Dari 2 Penilik tersebut sebaiknya memiliki jenis dan jenjang jabatan yang berbeda ( contoh : Penilik Trampil dan Penilik Ahli)
Contoh 2 :
Misalkan dalam satu kecamatan terdiri dari 25 desa dengan jumlah satuan Pendidikan Nonformal 50unit.Dari contoh di atas maka kebutuhan jumlah Penilik pada kecamatan tersebut adalah : bobot desa + bobot satuan PNF = 4 + 8 = 12. Dengan demikian angka 12 pada interval bobot menunjukkan bahwa jumlah Penilik pada kecamatan tersebut mnimal 5 Penilik.Dari 5 Penilik tersebut sebaiknya memiliki jenis dan jenjang jabatan yang berbeda.

Khusus wilayah desa terpencil/ tertinggal , penetapan formasi jabatan fungsional Penilik dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan daerah tersebut.

Usulan Perpanjangan BUP Penilik.

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Sun, 18 May 2008 10:14:00 +0000

Berdasarkan uraian di atas , maka diusulkan perpanjangan BUP Penilik sampai dengan 60 tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut :
Belum adanya produk hukum yang mengatur tentang BUP Penilik PNF sampai dengan 60 tahun, sedangkan produk hukum yang ada mengatur Penilik TK/SD, Penilik Agama sebagaimana PP Dalam PP no 32 No.B-1407A/F/1979 tanggal 23 Desember 1979 tentang Pemberhentian PNS dalam pasal 3 ayat 2 b butir 11 BUP 60 tahun bagi Penilik Taman Kanak-Kanak,Penilik SD,dan Penilik Pendidikan Agama .

Sedangkan Penilik Dikmas, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan (Penilik saat itu) diinterprestasikan sama dengan Penilik TK/SD, dan Penilik Pendidikan Agama.
Terbukti ketika terbitnya surat Berdasarkan Surat BKN No.K.26-22/V.19-22/99 tanggal 9 Oktober 2001 bagi Penilik Taman Kanak-Kanak,Penilik SD,dan Penilik Pendidikan Agama digantikan istilah Penilik menjadi Pengawas dengan BUP 60 tahun. Dan Penilik PNF masih tetap dengan sebutan Penilik BUP menjadi 56 tahun disamakan dengan PNS biasa, bukan masuk dalam rumpun Pengawas Sekolah.

Berdasarkan PP No.19 tahun 2003 Pasal 40 ayat 2 butir b kriteria minimal Penilik :
” Berstatus Pamong Belajar/Pamong atau jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan Nonformal, Pemuda dan Olahraga sekurang-kurangnya 5 tahun atau pernah menjadi pengawas satuan Pendidikan Formal”.

Dapat disimpulkan dari pasal 40 tersebut , bahwa Penilik merupakan jabatan pilihan lain dari berbagai profesi : guru, pamong/pamong belajar dan jabatan lainnya. Tetapi hal tersebut akan kontradiktif dengan BUP penilik sendiri hanya 56 tahun, apa mau?
Guru BUP 60 tahun, Pamong/Pamong Belajar 60 tahun. Selain itu tunjangan fungsional Guru lebih besar, dari pada tunjangan Penilik sendiri.

Tugas Penilik adalah penjamin mutu program PNF( Quality Assurance) sama dengan tugas pengawas sekolah, sedangkan Penilik adalah Pengawas Pendidikan Nonformal.
Yang membedakan dengan pengawas pada selain jalur Pendidikan Nonformal, antara lain : metode, media, sistem, flesibilitas waktu dan input, proses serta outputnya.

Untuk menjamin akuntabilitas kegiatan merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan Penilikan PNF yang memiliki target /sasaran program yang luas dan beragam di Kabupaten/Kota.

Untuk menumbuhkan kegairahan Penilik dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada Penilik dalam rangka penengembangan karier bagi jabatan fungsional Penilik.

Untuk mengendalikan dan menjamin mutu program Pendidikan Nonformal di lapangan

Untuk memberikan pengalaman yang cukup dalam rangka menyiapkan tenaga Penilik yang memiliki kompetensi tehnis kepenilikan dan substansi program

MEDIA INFORMASI PENILIK INDONESIA: PROFILE

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Wed, 12 Mar 2008 11:39:00 +0000

MEDIA INFORMASI PENILIK INDONESIA: PROFILE

Pengembangan Program Ikatan Penilik Indonesia Tahun 2007

ipipusat@sindotechno.net (IPI PUSAT) — Tue, 11 Dec 2007 10:37:00 +0000

Upaya untuk mempersiapkan tenaga penilik yang profesional dan memiliki produktivitas kerja yang tinggi sebagai tenaga fungsional pada tahun 2007, maka dipandang perlu Pengurus IPI Pusat bekerja sama dengan Direktorat PTK-PNF untuk melaksanakan kegiatan Pendataan Penilik sebagai peta sebaran jumlah Penilik di Indonesia, Capacity Building Kepenilikan dan Workshop Penyusunan Bahan Standar Kompentensi Penilik.

Pengembangan Program IPI Pusat ini, bertujuan untuk 1) menghasilkan data Penilik yang valid, 2) Meningkatkan kinerja Penilik dalam melaksanakan kegiatan kepenilikan program PNF di lapangan secara professional dan 3) tersusunnya bahan standar kompetensi Tenaga Kependikan PNF dan Aspek Uji kompetensi Penilik .

Selanjutnya pelaksanaan Pengembangan Program IPI ini khususnya kegiatan Capacity Building Kepenilikan dan Workshop Penyusunan Bahan Standar Kompetensi Penilik merupakan tinjauan dari PP No. 19 tahun 2005 agar perekrutan , penempatan dan peningkatan mutu penilik memiliki kompetensi dasar secara Nasional dan bekerja secara professional, lihat http://penilikpls.wordpress.com.

Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 40 disebutkan bahwa penilik sebagai pengawas pendidikan non formal (PNF) yang dilakukan oleh penilik satuan Pendidikan Non Formal. Sebagai pengawas PNF kedudukan Penilik sangat strategis dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Indonesia. Mengingat kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan Non Formal dan banyaknya permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan maka harus segera di atasi dan dibutuhkan Quality Assurance (penjamin mutu) (Penilik) yang banyak dengan dasar pemerataan dan perimbangan

Berkaitan dengan tuntutan tersebut di atas maka kebutuhan Penilik yang banyak dan merata akan menunjang keberhasilan mutu pelayanan Pendidikan Non Formal di Indonesia tetapi kondisi nyata di lapangan bahwa jumlah penilik selalu berubah-ubah setiap tahun, setiap semester bahkan setiap bulannya. Hal ini disebabkan adanya promosi jabatan , pindah kerja atau pensiun. Berdasarkan data dari Direktorat PTKPNF bulan September, 2006 Penilik di Indonesia berjumlah 6.651 orang yang tersebar di 33 provinsi sebagai quality assurance program PNF.

Sebagai penjamin mutu program PNF, maka apakah sebagai Penilik sudah jelas kompetensinya memenuhi standar yang diharapkan dalam menduduki jabatan fungsional penilik ? untuk itu sebagai langkah kerja Pengurus Pusat Ikatan Penilik Indonesia tahun 2007 perlu segera membuat pengembangan Program IPI antara lain Pendataan pada Penilik, Capacity Buliding dan Workshop Penyusunan Bahan Standar Kompetensi Penilik.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan Nonformal dan informal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka Ikatan Penilik Indonesia perlu segera mendata jumlah penilik seluruh Indonesia agar dapat memberikan advokasi peningkatan mutu penilik melalui capacity building, seminar, workshop diklat fungsional penilik dan lain sebagainya, (Arif Nasdianto, Penilik DKI)

MEDIA INFORMASI PENILIK INDONESIA

Kajian Historis Keberadaan dan Peran Penilik

TUTOR STUDY GROUP PACKAGE A,B,C IN NONFORMAL EDUCATION

HASIL EVALUASI KONTEKS PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C SETARA SMA DI JAKARTA TIMUR TAHUN 2007

PENTINGNYA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGEMBANGAN PROFESI PENILIK DALAM CYBER ERA

PELANTIKAN IPI CABANG KAB SITUBONDO JAWA TIMUR

RESUME : QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM FOR NON-FORMAL EDUCATION TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL

DIKLAT PEMBUATAN WEBLOG IPI PROVINSI SE-INDONESIA

Training Program for NFE Facilitator

INDONESIA

From Wikipedia, the free encyclopedia

Contents

[edit] Etymology

[edit] History

[edit] Government and politics

[edit] Foreign relations and military

[edit] Administrative divisions

[edit] Geography

[edit] Ecology

[edit] Economy

[edit] Demographics

[edit] Culture

[edit] See also

[edit] References

[edit] General

[edit] Notes

[edit] External links

Views

Personal tools

Navigation

Search

Interaction

Toolbox

Languages

PENILIK DALAM MEWUJUDKAN QUALITY ASSURANCE

Pentingnya Kompetensi Pendidikan seorang Penilik

KONSOLIDASI FORUM PTKPNF JAKARTA TIMUR

NASKAH AKADEMIK

Sasaran dan Permasalahan Layanan Pendidikan Nonformal(PNF).

Kedudukan dan Tugas Pokok.

Peran Penilik

Rasio Kebutuhan Penilik

Usulan Perpanjangan BUP Penilik.

MEDIA INFORMASI PENILIK INDONESIA: PROFILE

Pengembangan Program Ikatan Penilik Indonesia Tahun 2007