MEDIA INFORMASI PENILIK INDONESIA

REKRUITMEN DAN PENCIPTAAN PENILIK DENGAN KEBIJAKAN OTONOMI PENDIDIKAN

2011-12-16T19:05:00.002+07:00

oleh :

Arif Nasdianto,. Sekjen IPI Pusat

Penilik dalam konteks kebijakan otonomi Pendidikan saatini, peranan penilik yang lebih luasdalam melakukan tupoksinya. Artinya bahwa Penilik dalam melakukan tugasnya semata-mata tidak hanya di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tetapi dapat melakukandi tingkatan kabupaten /kota. Pelaksanaan tugas ini dimaksud dalam rangkameningkatkan kinerja Penilik sesuai amanah permenpan Rb 14 tahun 2010.

Kalau kita kaji dalam pengelolaan dunia PendidikanNonformal , bahwa ada tiga sumber daya manusia yang dijadikan barometer dalamperlusan akses dan peningkatan mutu Pendidikan Nonformal yaitu yang menjadi determinandari berhasil tidaknya pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan,yaitu tutor/pamong belajar SKB, Penjab PKBM/SKB /tenaga fungsional (Penilik) danbirokrat pendidikan. PamongBelajar,Penilik dan Penjab SKB/PKBM lebihdikenal sebagai SDM yang bergerak langsung pada lingkungan lembaga atau yangsering disebut sebagai lingkungan mikro.Sedangkan birokrat pendidikan adalah pada aspek makro pendidikan.

Ketiga sumber daya manusia di lingkunganpendidikan ini, dalam rangka otonomi pendidikan tentunya, sangat diharapkanmampu untuk bekerjasama dalam kerangka kerja yang profesional, efektif danideal. Utamanya pola kerja yang selama ini kerap terjadi, seperti masihkentalnya budaya kerja yang berorientasi ke “atas” atau kepusat harus sageradihilangkan. Kinerja pada birokrat pendidikan selama ini tak jarang mengorbankanPamong Belajar, Penilik dan kepala SKB /penjabPKBM demi target capaian yang harus dipenuhi.

Budaya semacam ini kerap terjadi pada saatrekruitmen seoran Penilik di suatu daerah , Pejabat (birokrasi) terkadang lupaatau tidak mau berpedoman pada PP 19 tahun 2005 dan Permenpan Rb 14 tahun 2010 padapasal yang menyebutkan pesyaratan untukmenjadi penilik. Kejadian semacam iniberdasarkan penelusuran penulis , (1) banyak di daerah sanagt kurangnya seorangpenilik, (2) Pejabat belum memahmiKualifikasi Penilik, (3) Pejabat dan calon Penilik belum memahami Jabatan dankualifikasi Penilik, .(4) Otonomi daerah yang tidak berdasar.

Seharusnya dalam otonomi daerah khususnyadi Bidang Pendidikan, para pejabat hendaknya melakukan perubahan pola pikir danbudaya kerja yang bertujuan pada perubahan system. Artinya walaupun eranyasudah desentralisasi tetapi penetuan kebijakan , khususnya pada pengangkatanPenilik harus berdasar pada Regulasi yang telah diciptakan dari Pusat. Kemudianperanan pusat dalam menerbitkankan kebijakan yang berkaiatan dengan jabatanPenilik adalah untuk menata dan mengatur tugas dan kewenangan Jabatan Penilikdalam rangka meningkatkan mutu PNFI adalah sama.

Sekarang ini jika mengikuti peraturanyang ada pengangkatan penilik minimal gol III/b , kualifikasi pendidikan S1Pendidikan , Kenapa hanya dua yang penulis paparkan karena persyaratan inilahyang sering dilanggar oleh para birokrat di daerah dalam pengangkatan /rekruitmenPenilik. Untuk itulah saya menyarankan agar rekruitmen penilik harus berdasarkepada kebijakan otonomi pendidikan , artinya daerah harus segera mengakomodirhal hal yang berakitan dengan kebijakan –kebijakan di atas. ( catatan lapangan diberbagai daerah dalam pengangkatan penilik)

DAMPAK PENYELENGGARAAN PAKET C DI JAKARTA TIMUR , 2008

2011-11-04T23:58:00.000+07:00

By: Arif Nasdianto (Penilik Jakarta Timur)

Untuk pencapaian tujuanjangka panjang hasil penyelenggaraan program Paket C setara SMA atau dampak (outcome) penyelenggaraan program berupa dampakpendidikan, misalnya tingkat pemerataan pendidikan (keikutsertaan dalampenyelenggaraan paket C pada masyarakat putus sekolah SMA, keluargamiskin/tidak mampu), atau pengurangan jumlah putus sekolah di suatu wilayah.

Dari datayang ada diketahui bahwa jumlah putus sekolah di Jakarta Timur sebanyak 3065orang, angka partisipasi warga masyarakat mengikuti program paket C setaraSMA di tahun 2007 pada 20 PKBM sebanyak1539 orang, jumlah tersebut terdiri dari warga masyarakat yang belajar di Kls Iberjumlah 492 orang, Kls 2 berjumlah 545 orang sedangkan KLs 3 seluruhnyaberjumlah 502 orang. Pada bulan November 2007 dari 502 warga belajar mengikutiUNPK dan dinyatakan Lulus sebanyak 416 orang. Dari data ini maka akanterjadi atau terlihat data pengurangan angka DO/Putus Sekolah dari dampak wargamasyarakat yang berpartisipasi mengikuti program Paket Csetara SMA. Untuk lebih jelasnya dapat melihat table di bawah ini.

Tabel 11. Dampak Progam Paket C setara SMA terhadap Penguranagan AngkaPutus Sekolah Terhadap 20 PKBM diJakarta Timur

NO	KECAMATAN	JML DO	PKBM	WARGA BELAJAR				LULUS UNPK	PENGURANGAN ANGKA DO	% PENGURANGAN DO
NO	KECAMATAN	JML DO	PKBM	KLS 1	KLS 2	KLS 3	JML	LULUS UNPK	PENGURANGAN ANGKA DO	% PENGURANGAN DO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Matraman	281	1. Mentari	20	23	22	65	12	216	23.13
1	Matraman		2. Harmonis	23	25	25	73	25	208	25.98
2	Jatinegara	302	3. Jatinegara	30	30	25	85	25	217	28.15
			4. Asah Asih Asuh	25	22	20	67	13	235	22.19
3	Durensawit	312	5. PKBM 32	30	25	25	80	25	232	25.64
			6 PKBM 33	24	25	25	74	25	238	23.72
4	Pulogadung	217	7 Miftahul Janah	35	40	25	100	17	117	46.08
			8. PKBM 13	21	22	25	68	11	149	31.34
5	Kramatjati	234	9. PKBM 12	41	55	25	121	25	113	51.71
			10. Akur Kurnia	23	15	25	63	25	171	26.92
6	Makasar	125	11. PKBM 22	16	20	25	61	11	64	48.80
			12. PKBM 28	12	26	25	63	14	62	50.40
7	Pasar Rebo	227	13. Edelwies	22	24	25	71	23	156	31.28
			14, Fortuna	15	22	25	62	24	165	27.31
8	Ciracas	457	15. Up Rilfa	32	30	25	87	30	370	19.04
			16. Teladan	40	43	35	118	35	339	25.82
9	Cakung	378	17. Universal	21	25	25	71	25	307	18.78
			18. Al.akhyariah	19	20	25	64	17	314	16.93
10	Cipayung	532	19. PKBM 34	25	24	25	74	19	458	13.91
			20.Nurul Ikhwan	18	29	25	72	10	460	13.53
	JUMLAH	3065		492	545	502	1539	411		570.66

Selanjutnya jika melihat tabel di atas maka PKBM sebagaisatuan Pendidikan Nonformal dalam menyelenggarakan Program Paket C setaraSMA rata-rata memiliki 28,53% mengurangiangka putus sekolah dari 3065 angka putus sekolah di Jakarta Timur. Di atastelah dijelaskan bahwa penyelenggaraan program Paket C setara SMA disampingberdampak pada pengurangan angka putus sekolah juga berdampak pada pemerataanpendidikan bagi warga masyarakat miskin atau keluarga tidak mampu. Untuk lebihjelas dapat melihat tabel di bawah ini

Tabel 12. Dampak Progam Paket C setara SMA terhadap PemerataanPendidikan Terhadap 20 PKBM di JakartaTimur

NO	KECAMATAN	JML DO	PKBM	Pemerataan Mengikuti Pendidikan	% PEMERATAAN PEND	Pendidikan mendapat Ijazah	Lulus UNPK	% MENDAPATKAN IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	9	8
1	Matraman	281	1. Mentari	22	7.83	12	12	54.55
1	Matraman		2. Harmonis	25	8.90	25	25	100.00
2	Jatinegara	302	3. Jatinegara	25	8.28	25	25	100.00
			4. Asah Asih Asuh	20	6.62	13	13	65.00
3	Durensawit	312	5. PKBM 32	25	8.01	25	25	100.00
			6 PKBM 33	25	8.01	25	25	100.00
4	Pulogadung	217	7 Miftahul Janah	25	11.52	17	17	68.00
			8. PKBM 13	25	11.52	11	11	44.00
5	Kramatjati	234	9. PKBM 12	25	10.68	25	25	100.00
			10. Akur Kurnia	25	10.68	25	25	100.00
6	Makasar	125	11. PKBM 22	25	20.00	11	11	44.00
			12. PKBM 28	25	20.00	14	14	56.00
7	Pasar Rebo	227	13. Edelwies	25	11.01	23	23	92.00
			14, Fortuna	25	11.01	24	24	96.00
8	Ciracas	457	15. Up Rilfa	25	5.47	30	30	120.00
			16. Teladan	35	7.66	35	35	100.00
9	Cakung	378	17. Universal	25	6.61	25	25	100.00
			18. Al.akhyariah	25	6.61	17	17	68.00
10	Cipayung	532	19. PKBM 34	25	4.70	19	19	76.00
			20.Nurul Ikhwan	25	4.70	10	10	40.00
	JUMLAH	3065		502	189.84	411	411	1623.55

Dari tabel di atas terdapat jumlah warga belajar kls3 Program Paket C setara SMA sebanyak 502 orang. Jumlah ini menandakanadanya pemerataan pendidikan daridampak program paket C setara SMA, Dan jika dicermati dengan teliti rata - rataPKBM memberikan 9,492 % dalam rangka pemerataan pendidikan setara SMA/SLTA. Dandalam rangka program pemerataan pendidikan dan menjamin penyelesaian pendidikanbagi warga masyarakat tahun 2007 tiap-tiap PKBM telah meluluskan rata-rata81,89%.

Program Kerja Hasil Rakernas ke-2 Tahun 2011

2011-10-15T20:15:00.001+07:00

Program Jangka Pendek ( 2010 – 2013 )

1. Melengkapi kepengurusan Pusat

2. Melengkapi administrasi organisasi,saran prasarana, dan kesekretariatan

3. Sosialisasi Organisasi IPI kePemerintah Pusat/daerah, instansi terkait di bidang PNF serta masyarakat

4. Konsolidasi Organisasi dansosialisasi Permenpan Rb 14 2010

5. Memperjuangkan nasib anggota yangmenyangkut , Juknis Permenpan Rb 14 th. 2010, Tunjangan Fungsional, PendataanPenilik, maupun fasilitas lainnya

6. Pembentukan/pelantikan danpenyeragaman nama IPI tingkat propinsi dan kabupaten / kota

Program Jangka Menengah ( 2010– 2014 )

1. Konsolidasi organisasi penguruspropinsi dan kabupaten / kota

2. Konsolidasi dengan para Pembina danpejabat pengambil keputusan/kebijakan pusat, propinsi, kabupaten / kota

Program Jangka Panjang ( 2010– 2015)

1. BidangOrganisasi dan Kaderisasi: Penyuluhan tentang pengertian dan pemahaman organisasi, pembinaan danpemberdayaan anggota.

2. Bidang ketenagaan dan KesejahteraanAnggota :Meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Bidang komunikasi, dan Komunikasi : Menjalin kerjasama dan promosidengan semua fihak yang bermanfaat bagi organisasi

4. Bidang pengembangan Karir dan profesi : Memberikan bimbingan penulisankarya ilmiah

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan : Sosialisasi pengarusutamaangender di semua bidang

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Melaksanakan Diklat fungsionaldan teknis bagi anggota

7. Bidang Anak Usia dini,: Mendorong dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD.

8. Bidang Kesetaraan dan Keaksaraan : Mendorong dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, Mendorongdan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

9. Bidang Kursus dan Kelembagaan : Membina lembaga kursus dan PKBM

10. BidangKerohanian dan Pengabdian Masyarakat:memberikan pendidikan karakter dan spiritual anggota dan Masyarakat.

11. BidangKebudayaan, Pemuda dan Olah Raga: Mengadakan pembinaan dan pelatihan pemuda dan olahraga.

12. BidangAdvokasi dan Perlindungan Hukum: memberikan perlindungan hukum kepada anggota

PERMASALAHAN PENILIK DI LINKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2011-10-06T10:29:00.004+07:00

Bahan Materi Analisis Pemetaan dan Orientasi Teknis Pengelolaan Peningkatan Kompetensi PTK-PNF , 28 – 30 November 2010 di Hotel Garden Permata Bandung

Oleh Achmad Chumedi, Arif Nasdianto, Tasim Setiabudi, Aunurrifik, Djoni Lubis, Laiurentia Sihombing, Royani, Janardianto (Ipi Pusat )

Penilik adalah Jabatan Fungsional yang menurut SK Menpan No. 15 Tahun 2002 maupun Permenpan Reformasi Birokrasi (RB) no 14 tahun 2010 keberadaan Penilik di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Permasalahan-Permasalahan yang timbul selama ini yang terjadi antara lain :

A. Keberadaan Penilik di lapangan

Penilik sebahagian besar berkantor di UPTD Kecamatan seharusnya di Dinas Pendidikan Kabupan/Kota hal ini sesuai dengan SK Menpan No, 15 Tahun 2002 maupun Permenpan Reformasi Birokrasi (RB) no 14 tahun 2010 sehingga ruang gerak penilik sangat terbatas.
Masih banyak penilik yang belum mengusulkan naik pangkat/jabatan khususnya pada jabatan Penilik Madya, solusi : perlu segera diadakan diklat Fungsional berjenjang khususnya Penilik Madya.
Keterlibatan Penilik sebagai Tim Penilai Angka Kredit belum semuanya ada di setiap Dinas Pendidikan di Indonesia dan Jika terlibat dalam TPAK tidak diberikan SK sebagai TPAK dari Dinas Pendidikan yang berkaitan.
Ada beberapa Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota belum ada Penilik, hal ini sangat memprihatinkan padahal sudah sangat jelas diamanatkan dalam PP no 19 bahwa pengawas pendidikan nonformal adalah penlik di pasal 41 untuk itu para pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan segera mengangkat penilik
Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Pandeglang semua Penilik diangkat sebagai Pengawas, maka terjadi kekosongan penilik, kami beriterima kasih atas atas diangkatnya Penilik menjadi Pengawas, agar tidak terjadi kevakuman dalam penjaminan mutu pendidikan nonformal mohon kiranya segera mengangkat Penilik yang dalam Permenpan – Rb No. 14 tahun 2010 mengamanatkan penilik ada 3 yaitu Penilik Paud, Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan dan Penilik Kursus.
Penilik banyak yang belum memahami Tupoksi Pengendalian Mutu dan Evaluasi Dampak dalam satuan Pendidikan Nonformal , hal ini mohon kiranya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengganggarkan untuk Pelatihan tentang Pengendalian Mutu dan Evaluasi Dampak
Kurang Pemahaman Permendiknas No 58 tahun 2009 ttg Standar Pendidikan Anak Usia Dini. sehingga salah tafsir dalam memposisikan "kata Penilik/pengawas" dampaknya penilik banyak ingin danti nama menjadi Pengawas Paud

B. Instansi Pembina

Ditjen PAUDNI

a. Pembinaan terhadap Penilik sangat baik, hal ini dalam memperjuangkan penilik berhasil dari mulai Peningkatan status Penilik dengan Terbitnya Permenpan RB no 14 kedudukan Jabatan Fungsional Penilik tidak ada lagi Penilik Tingkat Trampil, seluruhnya Penilik Ahli dan latar belakang pendidikan minimal S1 dan Terbitnya Peraturan Presiden No 63 tahun 2010 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) yang berlaku tehitung 25 Oktober 2010, sehingga keberadaan Penilik Sudah jelas sesuai dengan payung yang ada.

b. Permasalahan yang ada di lapangan untuk Pelaksanaan Tugas Penilik adalah belum terbitnya Juknis Permenpan- RB no 14 /2010 dan Surat dari BKN penjelasan tentang Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional Penilik.

c. Pembinaan terhadap penilik sangat baik, dalam hal ini keberadaan Penilik dikomodir pada Juknis mapun pedoman dalam penyelenggaraan Program PNFI maupun pada UPT yang dibina oleh Ditjen PNFI.

d. Permasalahan yang terjadi dilapangan pada pelaksanaan program Penilik kurang dilibatkan, f kinerja Lembaga Kursus mapun visitasi Proposal yang diajukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan nonformal dan movev.

Organisasi /Forum Penilik

IPI singkatan dari Ikatan Penilik Indoesia sebagai wadah aspirasi forum penilik Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat penilik. Keberadaan organisasi IPI sebagai organisasi profesi selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan/ aturan - aturan yang berkaitan dengan jabatan Penilik.

Terbitnya Permenpan RB No 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya serta Peraturan Presiden No. 63 tentang Perpanjangan Pensiun bagi PNS dalam jabatan fungsional Penilik salah satu dari keterlibatan Penilik (IPI) dalam meningkatkan harkat dan martabat Penilik di Indonesia

Rekomendasi :

Ditjen PAUDNI

1. Segera diterbitkan Juknis Permenpan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2010

2. Segera diterbitkan Surat Edaran atau peraturan dari BKN tentang penjelasaan Perepres

no 63 tahun 2011 tentang Perpanjangan Pensiun bagi PNS jabatan Fungsional Penilik

3. Segera diterbitkan standar kompetensi penilik

4. Segera diterbitkan penegasan keterlibatan Penilik dalam pelaskanan Program PNFI

5. Segera diterbitkan penegasan keterlibatan Penilik dalam Verifikasi dan visitasi Proposal

yang diajukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal dan monev.

6. Segera melayangkan suart kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk ferifikasi

tentang keberadaan penilik untuk menentukan kuota bantuan Program PNFI.

7. Perlunya segera mendapatkan tunjangan sungsional bagai Penilik

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi maupun Kabupaten/Kota

1. Segera menempatkan kedudukan Penilik di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

2. Segera memberlakukan Peraturan Presiden No 63 Tahun 2010 tentang Batas Usia

Pensiun (BUP) mulai 1 Oktober 2010

3. Dinas Pendiikan Kabupaten/Kota Segera mengangkat Penilik per kecammatan minimal 3

karena pelilik sesuai dengan Permenpan-RB No. 14 Tahun 2010 ada e kateegori penilik

yaitu Penilik Paud, Keaksaraan dan Kesetaraan dan Kursus untuk daerah terpencil

disesuaikan dengan jarak tempuh maupun jumlah satuan pendidikan non formal.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memberdayakan Penilik hendak mengalokasikan

Anggaran Daerah untuk Diklat Penjaminan Mutu dan Evaluasi Dampak.

5. Dinas Pendidikan Kaupaten/Kota mengadakan rapat evaluasi kinerja Penilik

6. Menciptakan dan Membangun Iklum Organisasi (Lingkungan fisik, sosial dan sistem

manahemen) dalam rangka meningkatkan Kinerja Penilik

PERJUANGAN PENILIK DAN PERJUANGAN KITA BERSAMA

2011-10-02T22:23:00.004+07:00

oleh
H. Pri Akrammufid Alfawwaz
(Penilik Sukabumi)

TK dan TPA/Kober/SPS diatur dalam satu Keputusan yaitu Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 ttg Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam klausul Pendahuluan diantaranya menyatakan penyelenggaraan PAUD ada 2 jalur yakni Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – ≤6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 – <2 tahun, 2 – <4 tahun, 4 – ≤6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 – <4 tahun dan 4 – ≤6 tahun.

Terkait dengan issu “perubahanan nama penilik menjadi pengawas Paud” hal ini memang belum ada regulasinya. Walaupun Standar-standar PAUD yang diatur dalam permendiknas 58 tersebut banyak kesamaan tetapi dalam teknis pembinaan dan pengelolaan berbeda, seperti dalam standar pengelolaan, dinyatakan : Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan prinsip pengelolaan :
1. Program dikelola secara partisipatoris.
2. PAUD jalur pendidikan formal menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
3. PAUD jalur pendidikan nonformal menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
Begitupun untuk pengawasan PAUD dalam permendiknas 58 diatur tentang Standar kependidikan salah satunya dinyatakan “Tenaga kependidikan PAUD terdiri atas pengawas/penilik”. Kalau kita lihat redaksi pengawas/penilik, fungsi pengawas dan penilik dalam permendiknas 58 itu berarti sama hanya yang membedakan garapan yaitu antara PAUD formal dan PAUD Nonformal. Yang selanjutnya Tupoksi masing-masing diatur Permenpan dan RB yang berbeda yakni untuk Penilik diatur dengan Permenpan & RB Nomor 14 tahun 2010 dan Pengawas TK diatur dengan Permenpan & RB Nomor 21 tahun 2010.

Sekarang tugas IPI atau tugas kita semua para penilik kedepan masih ada perjuangan mendorong pemerintah untuk segera terbitnya Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan ttg Standar Kompetensi Penilik, Peraturan Presiden ttg Tunjangan Fungsional Penilik dan Regulasi yang lain seperti Sertifikasi. Dengan harapan seiring dengan tuntutan itu insya’allah Penilik kedepan sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI akan lebih meningkat dan kompeten sehingga peran penilik dapat menunjang atas harapan dari salah satu 5 kebijakan pendidikan nasional yaitu “Menjamin kepastian bagi seluruh warga Negara mengenyam pendidikan yang bermutu” khususnya Pendidikan Nonformal. Semoga.

Sertifikasi Penilik adalah Harga Mati

2011-09-29T08:43:00.003+07:00

Arief Supadmo MM

www.koranpendidikan.com

Bila pada satuan pendidikan formal disebut pengawas (sekolah atau madrasah), maka penilik adalah ‘pengawas’ nya satuan pendidikan non formal. Memang berbeda istilah namun fungsi keduanya tetaplah sama; sebagai pengendali mutu program pembelajaran; sekaligus sebagai evaluator atas dampak dari program tersebut. Selain fungsi, persyaratan menjadi pengawas maupun penilik juga sama; sama-sama ketat dan selektif.
Dua kesamaan itu rupanya diikuti sebuah perbedaan besar, yaitu penghargaan. Pengawas lebih mendapat perhatian dari pemerintah (pusat dan daerah) berupa ragam pelatihan dan insentif, namun tidak demikian dengan penilik. Dan puncaknya; sudah banyak pengawas yang masuk dalam skema sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, namun tidak ada satu pun penilik yang tersertifikasi. Bahkan direncanakan pun, hingga saat ini, belum.
Karenanya, Ikatan Penilik Indonesia (IPI) mendorong adanya kesamaan atas penghargaan tersebut; bukan saja berupa sertifikasi penilik. Jauh dari itu, perlu dilakukan reformasi pada tata ketenagaan penilik dari pusat hingga daerah. Diungkap oleh Ketua IPI Provinsi Jawa Timur, Arief Supadmo MM, langkah itu harus segera diambil demi peningkatan profesionalisme penilik. Bila tidak, bakal terjadi kemerosotan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal.
Berikut penuturan Arief Supadmo yang juga Ketua I IPI Pusat itu kepada Mas Bukhin dan fotografer Rahmat Basuki dari KORAN PENDIDIKAN, Minggu pekan lalu.

Dalam pekan ini, IPI menggelar kegiatan besar dengan sertifikasi penilik sebagai wacana utama. Apa sebenarnya yang menjadi esensi dari sertifikasi penilik ini?
Sebelum membincang esensi, perlu dipaparkan dulu bahwa penilik merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memegang fungsi pengawasan khususnya pada satuan pendidikan non formal. Pada satuan pendidikan formalnya dinamakan pengawas. Dalam perangkat perundangan yang ada, penilik dan pengawas memiliki kriteria yang sama, yaitu sudah memiliki golongan IIIB; bisa berasal dari guru atau pamong; kepala sekolah; pengawas; dan berpengalaman lima tahun di bidang yang akan diawasi. Nah, dengan fungsi dan kriteria yang sama ini tidak diikuti dengan bentuk penghargaan yang sama juga antara pengawas dan penilik.

Penghargaan seperti apa yang Anda maksudkan?
Penghargaan antara kedua profesi itu; pengawas dan penilik. Pada pengawas, penghargaannya terbilang besar. Sebut misalnya soal peningkatan kualifikasi pengawas; tidak saja dari pemerintah pusat, sampai pada pemerintah daerah pun sangat komitmen atas hal ini. Bentuknya adalah ragam kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas. Nah, penghargaan yang sama tidak ditemukan bagi penilik. Kalau para penilik tidak mau berusaha sendiri, mereka tidak bakal mendapatkan pelatihan seperti itu.

Dan pengawas pun sekarang ini sudah masuk dalam skema sertifikasi?
Nah apalagi itu. Sudah banyak pengawas yang tersertifikasi, dalam arti tidak saja mendapat tunjangan profesi namun mampu diukur kualifikasi dan profesionalismenya. Sementara pada penilik, arah ke sana saja belum ada. Makanya IPI mendorong agar pemerintah peduli dan memperhatikan kualitas dan profesionalisme penilik ini.

Bila pengawas saja ada dalam skema sertifikasi, bukannya penilik secara hukum juga bisa diakomodasi dalam sertifikasi?
Iya, perangkat hukumnya ada kok, sama persis dengan perangkat hukum yang digunakan untuk sertifikasi pengawas. Masalahnya, sampai hari ini belum ada kebijaksanaan dari pemerintah untuk segera merumuskan petunjuk pelaksanaan atas sertifikasi penilik ini.

Sebenarnya apa yang akan terjadi bila sertifikasi penilik ini tidak terlaksana?
Ya lihat saja kondisi sekarang, ini potret nyata dari kondisi sekaligus kualitas penilik. Siapa sekarang yang mau menjadi penilik? Kalau pun ada, itu tidak lebih dari posisi hukuman (punishment), kalau tidak, ya diisi orang-orang tua yang mau pensiun. Fakta menyebut bahwa saat ini di Indonesia baru ada sekitar 7 ribu penilik. Padahal idealnya pada satu kecamatan terdapat tiga penilik; penilik PAUD, penilik keaksaraan, dan penilik kursus. Fakta ini menunjukkan bahwa orang tidak lagi tertarik menjadi penilik sebab tidak mendapatkan penghargaan yang cukup dari pemerintah. Dan pada saat yang bersamaan terjadi kontradiksi.

Kontradiksi seperti apa?
Pada saat penilik kurang mendapat perhatian untuk bisa meningkatkan kualifikasinya, program pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggara pendidikan non formal itu makin gencar. Ini yang membuat pada banyak daerah, penilik itu malah diajari oleh pamong atau pendidik PAUD yang nyata-nyata mereka itu bagian dari tugas utama penilik. Ini kan menyedihkan; orang yang tugasnya mengawasi malah diajari oleh mereka yang diawasi. Dimana kewibawaan profesi penilik?

Lalu saat membincang soal sertifikasi penilik, tawaran seperti apa yang didorong oleh IPI. Apakah model sertifikasi guru, sertifikasi sekolah, atau sertifikasi pengawas?
Secara umum, bisa lebih dekat dengan sertifikasi pengawas sebab kompetensi yang dituntut sama yaitu enam kompetensi; kompetensi pedagogis, kompetensi akademis, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi supervisi manajemen, dan kompetensi evaluasi. Hanya saja, sertifikasi penilik tidak lagi menggunakan model portofolio tapi lebih ke model Program Pendidikan dan Latihan Penilik atau PPLP.

Bila sertifikasi untuk mendorong profesionalisme sementara kenyataan kualitas penilik sekarang ini masih jauh dari profesional, bukannya kualifikasi dulu yang digenjot, bukan sertifikasinya?
Iya, kami sadar bahwa penilik saat ini masih banyak yang jauh dari profesional atas tugas dan fungsinya. Tapi pada saat yang bersamaan, pemerintah bisa memberi penghargaan dan perhatian lebih pada pengawas misalnya, lalu kenapa tidak pada penilik. Ini tinggal soal goodwill dari pemerintah kok. Dan sertifikasi yang kami dorong ini sejatinya sebagai upaya untuk memberikan penghargaan atas profesi penilik sendiri.

Lalu bagaimana dengan faktor reformasi birokrasi yang dijalankan pada tingkat kementerian, dimana terjadi perubahan pada struktur ketenagaan pendidik dan tenaga pendidikan?
Pada akhirnya memang reformasi birokrasi ini akan diikuti pada tingkat daerah, meski pelan namun itu pasti. Hanya saja perlu dipikirkan ulang untuk menempatkan penilik atau pengawas itu sebagai bagian yang independen. Idealnya, penilik atau pengawas itu tidak dikaitkan secara struktural dengan otoritas pendidikan di daerah namun langsung dari pusat. Seperti misalnya kehadiran lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) yang merupakan lembaga pusat dan ada penempatannya di tingkat provinsi. Ke depan, IPI juga mendorong perlunya reformasi tata ketenagaan penilik dan pengawas ini.

Tantangan mendasar dari sertifikasi, belajar dari program sama yang sudah ada, adalah kemauan untuk berubah. Dalam pandangan Anda, apakah penilik yang ada saat ini bakal mampu untuk menyesuaikan dengan tuntutan bila nanti ada sertifikasi?
Ya, kami juga sadar itu, bakal ada penilik yang kesulitan atau tidak lagi memiliki motivasi. Kelompok seperti ini tentu bisa dilakukan bentuk penghargaan lain. Toh pada saat sertifikasi guru, untuk guru yang sudah berusia tua dan pangkatnya tinggi, juga mendapat perlakuan berbeda. Nah, bagi penilik yang masih memiliki semangat tentunya sertifikasi bakal menjadi momentum yang baik untuk makin meningkatkan profesionalismenya. Lebih jauh dari itu, sertifikasi penilik bakal menjadi pintu masuk bagi hadirnya penilik-penilik muda yang lebih profesional.

Satu hal lagi, bila diberlakukan sama, maka penilik juga harus memenuhi kualifikasi akademis sarjana atau diploma 4. Itu pun harus didukung dengan kompetensi yang memang bidang penilik. Apakah sudah ada dukungan secara keilmuan atas fungsi penilik ini?
Dasar-dasar dari pelaksanaan fungsi penilik itu sudah masuk dalam kurikulum tenaga kependidikan. Dan dengan sedikit pengembagan, kualifikasi keilmuan bidang penilik ini bisa dirumuskan meski tidak secara khusus ada jurusan penilik. Minimal bisa dilakukan sandwich program bagi penilik untuk mengupgrade pengetahuan dan ilmunya dalam bidang pengawasan sekaligus evaluasi. (*)

Biodata

Nama : Arief Supadmo MM
Lahir : Malang, 26 Februari 1960
Alamat : Jl Widas M/2 Malang
Pendidikan : SDN Sanansari I Malang
: SMPN 5 Malang
: STM Grafika Malang
: S1 FIA Unisma
: S2 MSDM Unmer Malang
Karir : 1980 – 1996 Staf Kanwil P&K Jawa Timur
: 1996 – kini Penilik Kabupaten Malang
: Ketua IPI Jawa Timur
: Ketua I IPI Pusat

PERLUNYA PENILAIAN KINERJA LEMBAGA (LKP) OLEH PENILIK

2011-09-29T08:36:00.001+07:00

Sebuah Resensi Manajemen Kursus Berdaya Saing

Oleh: Achmad Chumedi, MM (Ketua Umum IPI Pisat)

Sejak ada Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan pada tiga pilar kebijakan, yakni 1) Pemerataan dan perluasan akses; 2) Mutu, relevansi dan daya saing; 3) Governance, akuntabilitas dan pencitraan publik. Maka kebijakan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, sebagai Penilik harus melakukan penilaian terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagi salah satu tupoksi penilik dalam ranah pengendalian mutu .

Penilaian lembaga ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang kinerja lembaga, sehingga dapat teridentifikasi LPK atau LKP berdasarkan kinerja yang dicapainya di lapangan. Kemudian dapat diklasifikasi dalam kategori A, B, C dan D, sesuai dengan tujuan penilaian kinerja tersebut.

Untuk itu Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional , Ditbinsus telah menetapkan program pembinaan manajemen kursus sehingga lembaga yang memiliki kinerja, khususnya C dan D diharapkan dapat memperbaiki sistem manajemen mutu operasional LKP yang lebih baik.

Program pembinaan manajemen lembaga kursus dan pelatihan (LKP) ini dimaksudkan :

Membantu para pengelola LKP untuk meningkatkan kualitas mutu dan manajemen sehingga mampu menghasilkan output pendidikan kursus dan pelatihan yang berkualitas,
Kompeten dan dapat memenuhi kebutuhan dan syarat untuk mencari kerja atau membangun usaha.

Peningkatan kualitas Manajemen pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini selaras dengan 5 prinsip kebijakan pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan nasional:

1. Ketersediaan berbagai program layanan pendidikan;

2. Biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;

3. Semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan;

4. Tidak adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan

5. Jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

KONSEP PELAKSANAAN SUPERVISI SEBAGAI PENILIK PROFESIONAL

2011-09-25T12:38:00.002+07:00

Oleh Arif Nasdianto

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Penilik adalah Kompetensi Supervisi Manajerial. Penilik adalah tenaga kependidikan profesional yang berlungsi sebagai unsur pelaksana supervisi pendidikan yang mencakup supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan tutor dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Supervisi manajerial terkait dengan tugas pembinaan Pimmpinan lembaga dan tenaga kependidikan lainnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi lembaga PNF.

Ragam kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penilik meliputi:

Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan lembaga PNF
Penyusunan program kerja kepenilikan lembaga PNF
Penilaian kinerja Pimmpinan lembaga, kinerja tutor, dan kinerja tenaga kependidikan lain (Tata Usaha, Laboran, dan pustakawan).
Pembinaan Pimmpinan lembaga, tutor, dan tenaga kependidikan lainnya.
Pemantauan kegiatan lembaga PNF serta sumber daya pendidikan yang meliputi kepemimpinan, pengembangan sarana belajar, prasarana pendidikan, biaya, daningkungan lembaga PNF.
Pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pemantauan, dan pembinaan
Evaluasi proses dan hasil kepenilikan.
Penyusunan laporan hasil kepenilikan.
Penyusunan rencana perbaikan mutu.
Tindak lanjut hasil kepenilikan untuk kepenilikan berikutnya.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam suatu siklus secara periodik yang merupakan rangkaian tugas kekepenilikan. Kegiatan kepenilikan lembaga PNF diawali dengan penyusunan program kerja yang dilandasi oleh hasil kepenilikan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada program kerja yang disusun, dilakianakan kegiatan inti kepenilikan meliputi penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di lembaga PNF binaannya. Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data (by: arif Nasdianto}

PROFESIONALISASI PENILIK SEBAGAI JABATAN PROFESI

2011-09-23T22:42:00.000+07:00

oleh: Arif Nasdianto (sekjen IPI Pusat)

Keterkaitan dengan profesi Penilik, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu hakikat dari profesi Penilik itu sendiri. Istilah “profesi” mengandung berbagai makna, di antaranya diartikan sebagai suatu pekerjaan untuk memperoleh nafkah yang memerlukan pendidikan keahlian (spesialisasi) tertentu pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam teori lain dijelaskan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan penguasaan secara teoretik dari berbagai lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Dijelaskan bahwa secara umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat, dan aplikasinya menyangkut aspek-aspek yang lebih bersifat mental . profesionalisme Penilik maka tentu tidak akan terlepas dari seberapa besar kompetensi yang dimiliki atau dapat dikatakan dalam sebuah kalimat pertanyaan bahwa untuk menjadi seorang Penilik yang profesional maka kompetensi apa yang harus dimiliki?,

Selanjutnya sebelum membahas lebih jauh tentang kompetensi Penilik maka perlu dipahami bahwa dari aspek individu Penilik memiliki ciri atau kriteria profesionalnya, Penilik adalah jabatan profesi yang seharusnya profesional dipekerjaannya dan seharusnya memenuhi kriteria profesional sebagai berikut : (1) Fisik, (2) Mental kepribadian, (3) Keilmiahan /Pengetahuan. (http : //www. paudni.kemendiknas.go.id / bppnfi5 /catatan – 145 - id-

Dari beberapa batasan mengenai profesi yang dijelaskan di atas, terdapat tiga hal untuk menentukan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai profesi.:

Pertama, berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan.

Kedua, melalui proses pendidikan atau latihan khusus.

Ketiga, aktivitasnya lebih menekankan pada aspek mental bukan kerja manual. Menurut kriteria atau ukuran suatu pekerjaan dikatakan sebagai suatu profesi adalah sebagai berikut:

1) Memiliki spesialisasi dan latar belakang teori yang luas, yaitu memiliki pengetahuan umum yang luas dan keahlian khusus yang mendalam.

2) Merupakan karier yang dibina secara organisatoris, artinya adanya keterikatan, memiliki otonomi jabatan dan kode etik jabatan.

3) Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional, yakni memperoleh dukungan masyarakat, mendapat pengesahan dan perlindungan hukum, memiliki persyaratan kerja yang selaras serta jaminan hidup yang layak.

Pengertian profesi di atas yang jelas akan membawa konsekuensi tanggung jawab Penilik itu sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kependidikan yang profesional. Ada tiga tingkatan kualifikasi profesional Penilik /Penilik sebagai tenaga kependidikan :

pertama: tingkatan capablel personal, maksudnya Penilik diharapkan memiliki pengetahuan , kecakapan dan keterampilan serta sikap yang memadai agar mampu memanaj Pekerjaan dalam ; merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing/membina dan melaporkan hasil kepenilikan serta secara efektif dapat melakukan evaluasi dampak program pembangunan pendidikan Nonformal infomal.

kedua: Penilik sebagai inovator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi,

ketiga : Penilik sebagai developer, Penilik harus memiliki visi kePenilikan yang mantap dan luas. Kemudian secara umum tugas Penilik sebagi profesi meliputi tugas: Pengendalian mutu program dan evaluasi dampak program (Permenpan Rb 14 th. 2010 ttg jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya)

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PENILIK MELALUI PENCIPTAAN IKLIM ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

2011-09-23T22:08:00.004+07:00

Oleh : Arif Nasdianto (sekjen IPI Pusat)

Peningkatkatan kinerja penilik dalam sebuah Dinas merupakan suatu hal altertenatif yang selalu diimpikan oleh pemimpin suatu Dinas Pendidikan tingkat kab/kota.ATAU Provinsi Permasalahannya kinerja penilik akan berlanjut kepada kinerja Dinas Pendidikan di tinkat yang lebih tinggi (tingkat provinsi) dalam mencapai visi dan misi-misinya. Untuk itu banyak cara dalam rangka meningkatkan kinerja penilik, salah satunya penciptaan lingkungan fisik, lingkungan sosial dan sistem manajemen yang baik dan tertata secara profesional. Penciptaan seperti di atas merupakan penciptaan iklim organisasi Dinas Pendidikan. Banyak para ahli berpendapat iklim organisasi akan berpengaruh terhadap kinerja, pernyataan di atas sama halnya Wirawan (2008) dalam Buku Budaya dan Iklim organisasi, mengatakan Iklim organisasi mempengaruhi perilaku Penilikorganisasi yang kemudian mempengaruhi kinerja mereka dan kemudian mempengaruhi kinerja organisasi.[1]

Sementara kinerja dalam bahasa inggris-nya perfomance dapat berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan kerja. Hasil-hasil kerja ini selalu di dorong oleh pimpinan karena semakin kinerja penilik meningkat akan berlanjut kepada kinerja organiasisi Dinas Pendidikan (Dinas Pendidikan di tinkat yang lebih tinggi (tingkat provinsi)) meningkat. Adapun agar penilik memeliki kinerja yang baik sesuai dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pengendalian dan evaluasi dampak dan menuju kepada visi misi unit kerja maka dibeberapa Dinas Pendidikan atau unit kerja (Dinas Pendidikan di tinkat yang lebih tinggi (tingkat provinsi)) melaksanakan cara /strategi yang bervariasi.

Strategi – strategi yang dilaksanakan unit kerja atau Dinas Pendidikan di tingkat yang lebih tinggi (tingkat provinsi) dalam rangka meningkatkan kinerja penilik terkadang tidak maksimal, semuanya tergantung kepada penilik dan bimbingan pimpinan, karena berkaitan dengan perubahan perilaku bekerja. Perilaku kerja Penilik dalam berkerja misalnya ; motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, stres kerja, sikap kerja, dan sebagainya. Jika perilaku penilik misalnya memiliki motivasi kerja yang rendah maka mereka akan tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya begitupun sebaliknya jika motivasi kerja yang tinggi maka mereka akan maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya dan kinerja penilik tergolong tinggi.

Dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam makalah ini antara lain: apakah penciptaan strategi dalam iklim Dinas Pendidikan dapat merubah perilaku positif penilik? Bagaimana penciptaan iklim Dinas Pendidikan yang tepat dalam rangka peningkatan kinerja? Kinerja apa saja yang muncul jika diterapkan penciptaan iklim Dinas Pendidikan yang baik? Apa Strateginya dalam rangka meningkatkan kinerja?

Perumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas dan untuk lebih terarahnya penulisan makalah maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah : “Bagaimana Strategi dalam rangka peningkatan kinerja penilik melalui penciptaan iklim Dinas Pendidikan?”

Umumnya iklim organisasi Dinas Pendidikan dengan mudah dapat dikontrol oleh Kepala Dinas. Iklim organisasi di Dinas Pendidikan merupakan persepsi Penilik itu sendiri mengenai dimensi-dimensi iklim organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi perilaku Penilik yang kemudian mempengaruhi kinerja mereka dan selanjutnya mempengurhi kinerja Dinas Pendidikan.

Dari penjelasan di atas maka timbul pertanyaan bagaimana kontribusi iklim organisasi terhadap peningkatan kinerja Penilik dan kinerja Dinas Pendidikan.? Jika kita menelaah kembali tentang dimensi-dimensi iklim organisasi Dan Iklim organisasi mempengaruhi perilaku Penilik yang kemudian mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pendidikan, maka ada kontribusi secara positif jika dimensi iklim organisasi diterapkan dalam kondisi yang positif atau baik maka menghasilkan perilaku dan kinerja organisasi yang positif dan baik.

a. Jika Lingkungan fisik misalnya Ruang kerja yang nyaman maka akan timbul motivasi kerja Penilik akan meningkat.

b. Jika Lingkungan Sosial misalnya hubungan dengan atasan teman sekerja atau dengan
pelanggan baik maka perilaku penilik dari Sikap kerja dan moril kerja akan baik pula dan
menghindari stres kerja dan perilaku konflik akan menurun bahkan tidak ada dan selanjutnya
akan baik pula pada perilaku organisasi.

c. Jika iklim organisasi pada sistem manajemen baik maka akan berkontribusi pada prilaku disiplin kerja, kepuasan kerja , motivasi kerja

Kemudian Iklim organisasi di atas yang perpengaruh kepada perilaku organisasi Dinas Pendidikan seperti ruangan nyaman dan bersih, hubungan atasan dan bawahan yang kondusif serta birokrasi yang longgar akan menimbulkan sikap positif , stres kerja rendah ,motivasi dan kepuasan kerja yang tinggi maka akan tercipta kinerja Penilik yang tinggi dan kemudian akan mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pendidikan.

Hakikat Kinerja

Pada umumnya para ahli memberikan batasan mengenai kinerja disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Simamora (1997), kinerja adalah tingkat pencapaian standar pekerjaan.[2] Sementara Nawawi (1997) menegaskan bahwa kinerja diistilahkan sebagai karya adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik / material maupun nonfisik/nonmaterial.[3] Hal ini bahwa kinerja sama dengan performance yang esensinya adalah berapa besar dan berapa jauh tugas-tugas yang telah dijabarkan, telah dapat diwujudkan atau dilaksanakan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang menggambarkan pola perilaku sebagai aktualisasi dari kompentensi yang dimiliki.

Kinerja yang baik apabila yang bersangkutan memahami akan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu seorang Penilik hendaknya memiliki bekal atau pengetahuan yang luas tentang profesinya sehingga tahu betul tentang tugas-tugas yang mesti dilakukannya, sehingga Penilik dapat membedakan dan mengerti pada prioritas pada pekerjaan yang harus dikerjakan di unit kerja.

Bagi Penilik untuk menunjukkan kinerja yang baik diperlukan target-target penguasaan keterampilan dan kemampuan-kemampuan tertentu seperti menguasai kompetensi dasar sebagai Penilik antara lain (1) Kompetensi Keperibadian, (2) Kompetensi sosial, (3) Kompetensi Supervisi Manajerial (4) Kompetensi Supervisi Akademik, (5) Kompetensi Evaluasi Pendidikan, (6) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan. . Oleh karena itu, dari aspek personal diperlukan adanya tanggung jawab dan kesadaran yang mendalam untuk menciptakan suatu kinerja yang baik, sebab dapat dikatakan bahwa kinerja itu berkaitan dengan kesadaran seseorang terhadap perkejaan mereka.[4]

Berdasarkan uraian di atas , maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dari cara kerja yang baik yang menyangkut kemampuan Penilik di dalam melaksanakan tugas, baik dalam melaksanakan pengendalian mutu maupun pelaksanaan evaluasi dampak program.. Oleh karena itu, pada dasarnya tugas Penilik tidaklah ringan, sebab aktivitas yang harus dilakukannya memerlukan perilaku, kontek dan konsekuensi tertentu yang dilaksanakan secara kompeten dan tuntas.

Kinerja yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor utamanya adalah iklim organisasi karena, di atas telah diterangkan bahwa Iklim organisasi mempengaruhi perilaku Penilik yang kemudian mempengaruhi kinerja Penilik itu sendiri dan selanjutnya mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pendidikan. Dan kinerja ini di dikatakan baik karena persepsi Penilik terhadap iklim organisasi sangat positif di lingkungan kerjanya maka akan berangsur-angsur merubah perilaku positif yang selanjutnya akan meningkat kinerja Penilik tersebut.

Konsep Peningkatan Kinerja Penilik Melalui Penciptaan Iklim Organisasi

Telah kita ketahui bahwa iklim organisasi akan berpengaruh kepada kinerja Penilik. Sekarang bangaimana menciptakan iklim organisasi yang dapat meciptakan kinerja Penilik yang maksimal sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan kompetensi setandar pekerjaannya. Ada beberapa dimensi iklim organisasi yang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kinerja, anatara lain: lingkungan Fisik, Lingkungsn sosial , sistem manageman, produk, Konsumen, kondisi fisik dan kejiwaan Penilik dan budaya organisasi.

Iklim organisasi ini harus dikelola atau pelihara dengan baik oleh seorang pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Menurut menurut Robert Stringer (2002) mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya iklim suatu organisasi yaitu lingkungan eksternal, strategi pratek pimpinan, pengaturan organisasi dan sejarah organisasi.[5] Dari lima faktor penyebab iklim organisasi yang paling besar berpengaruh adalah seorang pimpinan atau Kepala Dinas Pendidikan.

Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan harus dapat menciptakan iklim organisasi yang baik , antara lain:

1. Menciptakan Lingkungan Fisik yang baik dan layak, contoh:

a. Tempat kerja

b. Mebeler

c. Alat kerja

d. Kendaraan operasional dan sebagainya

2. Menciptakan Lingkungan Sosial yang baik

a. Hubungan atasan dan bawahan

b. Hubungan antar teman sekerja

c. Sistem komunikasi

d. Sistem kepemimpinan

e. Kebersamaam

f. Kerjasama dalam melaksanakan tugas

g. Penghargaan terhadap kreatifitas

h. Saling mempercayai

i. Humor

3. Melaksanakan sistem manajemen yang rapih, teratur

a. Visi, misi dan strategi organisasi

b. Karakter organisasi

c. Struktur organisasi

d. Sistem birokrasi organisasi

e. Distribusi kekuasaan

f. Delegasi kekuasaan/ otonomi

g. Proses pengambilan keputusan

h. Alokasi sumber-sumber daya

i. Standar kerja

j. Prosedur kerja

k. Karakteristik pekerjaan

l. Karakteristik peran

m. Sistem imbalan/ Tunjangan/insentif atau tunjangan fungsional

n. Pengembangan karir

o. Manjemen konflik

p. Iklim etis

6. Melaksanakan pemulihan kondisi fisik dan kejiwaan Penilik

a. Keenergikan

b. Kesehatan

c. Komitmen

d. Moral

e. Kebersamaan

f. Etos kerja

g. Semagat kerja

7. Membuat atau melaksanakan budaya organisasi baik yang telah diciptakan

a. Pelaksanaan nilai-nilai

b. Pelaksanaan norma

c. Kepercayaan dan filsafat

d. Pelaksanaan kode etik

e. Pelaksanaan serimonial

f. Sejarah organisasi

Jika lingkungan organisasi ini diciptakan dengan baik maka Penilik akan memiliki perasaan atau persepsi yang baik terhadap iklim organisasinya dengan demikian akan mengarah kepada perilaku Penilik baik. Misalnya Memiliki motivasi yang tinggi , disiplin kerja tinggi, kepuasan kerja yang tinggi, sikap kerja sangat positif, tidak ada stres. Jika contoh perilaku Penilik ini positif maka kinerja Penilik tersebut akan meningkat. Selanjutnya jika semua Penilik memiliki perilaku yang positif seperti di atas terhadap kerjanya maka secara keseluruhan akan berpengaruh kepada kinerja organisasi Dinas Pendidikan atau unit kerja ditingkat kab/kota atau Provinsi.

Saran

Untuk dapat meningkatkan kinerja Penilik secara maksimal maka dalam organisasi Dinas Pendidikan setiap pimpinan baik dalam lini teratas sampai lini bawah diharapkan memiliki stratetegi dalam rangka menciptkan kinerja Penilik yang optimal dengan cara menciptakan dan menjalankan iklim organisasi yang baik, layak, benar dan manusiawi

[1] Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi Teori Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta : Salemba

empat, 2008), hlm. 124

[2] Hasibuan, Melayu S.P. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta; CV. Haji mas Agung, 1999) , hlm 327.

[3] Nawawi, Hadari. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1997), hlm. 235

[4] Samuel. C. Certo and Paul. J. Pieter. Strategic Management: Concepts and Applications, (New York: Random House Business Division, 1988), hlm. 12.

[5] Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi Teori Aplikasi dan Penelitian, (Jakarta : Salemba

empat, 2008), hlm. 135

STANDAR KOMPETENSI PENILIK

2011-01-22T02:08:00.003+07:00

Dalam kerangka pedoman ini, penyusunan standar kompetensi PTK-PNF terutama merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar Kompetensi Penilik
Standar kompetensi PTK-PNF meliputi enam komponen yaitu : (1) kompetensi kepribadian (2) kompetensi sosial, (3) kompetensi supervisi majerial, (4) kompetensi supervisi Akademik, (5) Kompetensi evaluasi pendidikan, dan (6) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan Untuk lebih jelasnya masing-masing kompetensi dijabarkan sebagai berikut :

1. Kompetensi Keperibadian
Kompetensi keperibadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan keperibadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi mayarakat dan beakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen keperibadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

a. Berakhlak Mulia dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan.
b. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai penilik satuan pendidikan nonformal.
c. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitandengan tugas-tugas kepenilikan.
d. Bersikap positif terhadap pembaharuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok sebagai penilik satuan pendidikan nonformal.
e. Memiliki motivasi kerja tinggi dalam rangka meningkatkan disiplin, budaya kerja dan kemandirian.

2. Kompetensi sosial
Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki indikator esensial : Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut.
a. Menguasai karakteristik social, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
b. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tupoksi sebagai penilik satuan pendidikan nonformal.
c. Berperan serta dalam kegiatan organisasi profesi penilik dan organisasi profesi lainnya
d. Peka terhadap berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat setempat.
e. Menguasai masalah social kemasyarakatan dan cara pemecahannya.

3. Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi yang berkenaan dengan penguasaan konsep, fungsi, prinsip, metode, teknik dalam supervisi. Secara rinci masing –masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut :
a. Menguasai fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam penyelenggaraan program PNFI
b. Menguasai konsep, prinsip, metode dan teknik supervise pendidikan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan PNFI
c. Menguasai teknik penyusunan rancangan dan pelaksanaan program kepenilikan pada PNFI
d. Menguasai metode dan instrument kerja untuk melaksanakan tugas kepenilikan pada PNFI.
e. Membina pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PNFI

4. Kompetensi Supervisi Akademik

Kompetensi yang berkenaan dengan penguasaan prinsip dasar , metode, bimbingan pada satua PNFI. Secara rinci masing –masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut :
a. Menguasai konsep, prinsip dasar teori, metode satuan PNFI
b. Membimbing pendidik dan tenaga Kependidikan PNFI dalam menyusun silabus/ rencana pelalsanaan pembelajaran PNFI
c. Membimbing pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan dan mengembanagan media PNFI

5. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Kompetensi ini dalam penguasaan penilaian; memantau, menilai, membina , mengevaluasi pembelajaran , pendidik dan tenaga kependidikan PNFI . Secara rinci masing –masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut :
a. Menguasai prinsip=prinsip penilaian pendidikan dan aplikasi dalam program PNFI
b. Menilai kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan
c. Membina pendidik dan tenaga kepandidikan PNFI
d. Mengevaluasi kinerja satuan kinerja satuan PNFI

6. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Kompetensi yang berkenaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, prosedur penelitian dan trampil menyusun penelitian, Secara rinci masing –masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut :
a. Menguasai bidang ilmu Pengetahuan
b. Menguasai pendekata, metode, jenis dan prosedur penelitian untuk mengembangkan PNFI
c. Trampil melaksanakan penelitian
d. Trampil menyusun karya tulis ilmiah berbasis penelitian dan non-penelitian bidang PNFI
e. Membimbing pendidik dan tenaga kependidikan PNFI dalam melaksanakan penelitian tindakan.

by: ARIF NASDIANTO

LATAR BELAKANG PENTINGNYA PEDOMAN DIKLAT FUNGSIONAL PENILIK Sebagai acuan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penilik di Daerah

2011-01-19T12:36:00.002+07:00

Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif telah membuat berbagai kebijakan fundamental yang ditujukan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan itu antara lain terkait dengan sumber daya manusia, pembiayaan, kelembagaan, penyelenggaraan dan tata kelola lembaga pendidikan, serta partisipasi masyarakat. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan, mulai dari amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Berbagai kebijakan ini telah pula diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yang lebih operasional.

Implementasi berbagai kebijakan tersebut di lapangan sangat ditentu-kan oleh tenaga kependidikan serta pendidik sebagai pelaku utama pendidikan. Komitmen dan profesionalisme para tenaga kependidikan inilah yang akan menentukan terjadinya perubahan dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Salah satu unsur tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan dan peningkatan mutu pendidikan non formal adalah penilik. Penilik mempunyai ruang lingkup , tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengendalian mutu program pendidikan Non formal (PNF) melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembimbingan , pembinaan penyelenggaraan pendidikan non formal dan kegiatan evaluasi dampak program PNFI serta penelitian dan pengembangan PNFI. Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka tentu harus memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan kemampuan yang memadai. Berkaitan dengan hal ini, telah diterbitkan Surat Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

Selanjutnya dalam menerjemahkan dan merealisasikan peraturan tersebut di atas dibutuhkan berbagai kebijakan maupun kegiatan. Salah satu kebijakan penting yang harus diambil adalah berkaitan dengan proses rekrutmen dan pelatihan calon penilik , Uji kompetensi Penilik dan pelaksanaan tugas penilik. Mengingat luasnya wilayah Indonesia serta adanya otonomi daerah maka proses rekrutmen dan pelatihan calon penilik tidak mungkin diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat/kantor Kemendiknas, melainkan juga dilaksanakan oleh instansi di daerah. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan dan output diklat , maka dibutuhkan adanya standar yang sama.

Hal inilah yang menjadi latar belakang perlunya Pusat, Provinsi maupun kabupaten / kota di tahun 2011 segera menyusun Pedoman penyelenggaraan diklat berjenjang , karena keberadaan Penillik saat ini berada pada Dinas Pendidikan Kab/Kota dan melakukan tugasnya di kecamatan sehingga secara administrasi pengembangan karier Penilik diatur juga oleh pemerintah daerah. Dengan terbitnya Permenpan RB no. 14 tahun 2010 tentang jabatan fungsional Penilik dan Angka Kreditnya maka terdapat penyesuaian pelaksanaan tugas, jenjang jabatan Penilik. Sehingga berkaitan dengan peningkatan mutu Penilik perlu disusun petunjuk pelaksanaan diklat baik peyelenggara diklat maupun birokrat yang memiliki persepsi yang sama dalam memahami pelaksanaan diklat jabatan fungsional Penilik.

Pelaksanaan diklat fungsional Penilik disesuaikan dengan jenjang 4 (empat) jabatan yaitu (1) Diklat Fungsional Penilik Pertama, (2) Diklat Fungsional Penilik Muda, (3) Diklat Fungsional Penilik Madya dan (4) Diklat Fungsional Penilik Utama. Sedangkan materi Diklat disesuaikan dengan masing-masing jenjang jabatan dan tupoksinya.
Penyelenggara DIklat Fungsional tersebut akan dilaksanakan oleh Pusat dan daerah, yang di bantu oleh Organisasi Profesi ( Ikatan Penilik Indonesia) Pelaksanaan Diklat Fungsional Penilik Madya dan Utama diselenggarakan oleh Pusat sedangkan untuk Diklat Fungsional Penilik Pertama dan Muda akan diselenggarakan di daerah.

By : ARIF NASDIANTO (Sekjen Pengurus Pusat IPI)

KEBERADAAN PENILIK ANTARA SYUKUR DAN HARAPAN

2010-07-24T08:45:00.001+07:00

Jakarta, 23 Juli 2010. Rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan YME dengan telah ditanda tangani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya tertanggal 6 Juli 2010. Dengan rasa sukur tersebut tentunya ada setitik harapan yang harus kita peroleh yaitu peningkatan karir dan kemartabatan seorang Penilik. Semua itu berkat kegigihan dan kesabaran insan yang inten terhadap perjuangan penilik.

Banyak sudah beberapa rumusan yang akan digulirkan untuk peningkatan karir Jabatan Penilik diantaranya yaitu peningkatan kualifikasi pendidikan bagi Penilik yang belum S1 , Batas Usia Pensiun Penilik 60 tahun, Peningkatan tujangan profesi dan sertifikasi Penilik. Variable dimaksud menandakan jabatan Penilik mengarah kepada peningkatan derajat Martabat Penilik yang lebih baik. Untuk menuju ke sana tentunya diperlukan beberapa regulasi sebagai dasar hukum. Seperti Permenpan dan reformasi Birokrasi No. 14/2010.

Peraturan tersebut di atas belum sesungguhnya final langsung dikonsumsi Penilik, artinya peraturan tersebut akan bisa diaplikasikan di lapangan jika nanti sudah terbit SKB (surat Keputusan bersama) antara BKN, MenPan dan Depdiknas serta terbitnya Juklak dan juknis PermenPan dimaksud.

Harapan;

Ikatan Penilik Indonesia dengan telah ditandatangani Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara di atas sangat mendorong segera dituntaskan atau diterbitkan dan dapat diaplikasikan. Mengapa ...? Karena dalam peraturan tersebut merupakan sebagai dasar harapan penilik yang selalu dicita-citakan. antara lain BUP 60 tahun, tunjangan pendidikan dan sertifikasi penilik . Kawan-kawan apakah semua ini bisa terwujud......Semua ini akan dapat terwujud jika Peraturan di atas dapat dilaksanakan oleh segenap penilik dengan penuh profesional dan bijaksana. Dan bagi para pemangku kepentingan (Depdiknas dan instansi terkait) harus memahami bahwa jabatan penilik PNFI adalah jabatan yang langka yang tidak banyak dilirik oleh PNS lainnya.

Bagi Pemerintah Daerah; dengan terbitnya Peraturan di atas dan ditunjang dengan PP 19 tahun 2005 tentunya harus dapat mengakomodir peraturan dimaksud dalam pengangkatan dan penempatan kedudukan penilik.karena harus memperhatikan komposisi pegawai yang ada, agar tidak terjadi ketidakselarasan antara kebutuhan dan ketersediaan kualifikasi PNS yang ada dengan memperpanjang masa kerja tenaga yang keahliannya sudah tidak sesuai dengan dinamika jaman.

Untuk itujabatan dimaksud harus diisi oleh PNS yang memiliki keahlian yang memadai terhadap jabatan, serta merupakan jabatan yang kurang diminati sehingga kaderisasinya sulit. Pertimbangan lain, PNS bersangkutan masih produktif untuk berprestasi, sementara ketersediaan tenaganya langka.

by: ARIF NASDIANTO (Penilik Jakarta Timur)
sekjen IPI Pusat

Kajian Historis Keberadaan dan Peran Penilik

2009-06-18T09:38:00.000+07:00

Jabatan penilik telah ada sejak tahun 1984 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0304/O/1984 dimana terdapat 3 penilik yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan luar sekolah, yaitu; penilik pendidikan masyarakat, penilik pembinaan generasi muda dan penilik keolahragaan. Ketiga penilik tersebut adalah pejabat struktural eselon Va berada dan dibina oleh Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan dan wilayah kerjanya mencakup satu wilayah comedian dalam bidang tugasnya masing-masing dengan batas usia pensiun sampai dengan 60 tahun. Tugas pokok ketiga penilik tersebut adalah: (i) menyusun rencana kegiatan tahunan yang menjadi tanggungjawabnya, (ii) mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan) yang meliputi: jenis, metode, penyajian, dan penggunaan alat bantu pengajaran agar berlangsung sesuai dengan hasil yang diharapkan, (iii) mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (iv) mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (v) mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama organisasi/badan/lembaga yang bergerak di bidang (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan) antara lain Pemerintah Daerah (Kecamatan) dan dunia usaha, (vi) menilai hasil pelaksanaan kurikulum (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (vii) menilai pemanfaatan sarana (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (viii) menilai efisiensi dan efektivitas hasil kegiatan (pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan), (ix) mengendalikan dan menilai kegiatan kursus yang dilaksanakan oleh pihak swasta (penilik pendidikan masyarakat), (x) mendorong terbentuknya dan membina kelompok belajar pendidikan masyarakat (penilik pendidikan masyarakat), kelompok organisasi kepemudaan (penilik pembinaan generasi muda), kelompok organisasi keolahragaan dan menginventarisasi jenis olahraga tradisional dalam masyarakat (penilik keolahragaan), (xi) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan.

Berdasarkan tugas pokok penilik yang diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor. 0304/O/1984 tersebut bahwa keberadaan dan peran penilik pendidikan masyarakat, penilik pembinaan generasi muda dan penilik keolahragaan adalah dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang selanjutnya akan menjadi laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi.

Setelah memasuki era otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, terjadi penyerahan kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk semua asset dan sumber daya manusia dari pemerintah pusat (Depdiknas) kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, bahwa jabatan struktural eselon V termasuk jabatan penilik ditiadakan, sehingga keberadaan penilik mengalami ketidakpastian.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Depdiknas bersama dengan Kantor Meneg PAN dan BKN pada tahun 2002 merumuskan jabatan fungsional penilik sebagaimana diatur dengan Keputusan Menpan Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya Keputusan Menpan tersebut, maka keberadaan penilik dapat dipertahankan dan sekaligus dilakukan alih fungsi (inpassing) dari jabatan struktural eselon Va menjadi jabatan fungsional yang berkedudukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Depdiknas dhi Ditjen PLSP sejak tahun 2003 melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang Keputusan Menpan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah/Biro Kepegawaian Pemda, dan Penilik seluruh Indonesia, baik melalui tatap muka maupun melalui pendistribusian himpunan keputusan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Penilik.

TUTOR STUDY GROUP PACKAGE A,B,C IN NONFORMAL EDUCATION

2009-06-11T17:59:00.002+07:00

oleh: Arif nasdianto

National Education is in the business life of the nation achieve more specific, goal directed in an effort to improve the quality of human resources and Indonesia as the most important factor in the implementation of national development.

Implementation of government policy in the framework of the above macro, the government emphasis on expanding opportunities for education for all Indonesian citizens, increasing the quality and efficiency of education management. Whereas in order to produce a micro is a graduate of quality education at every level and type. The creation of a quality graduate education is a systematic effort to contact each other between the Input, Process, Output and Outcome.

Tutor (staff's) is one of the factors predictive factor is determine the success of activities in education. Therefore, efforts to increase the capacity and skills of teaching must be continually strived through education and training in accordance with their needs. This meant that the tutors Package A, B, C have the ability to do its work and professional skills, expertise and finesse that is required for a tutor to carry out the task of learning at the time of the tutorial, self-study guide and study groups. Requirements, among other things, (1) the material, (2) managing the program, (3) manage the class, (4) the runway education, (5) using the media / resources, (6) manage the learning interaction, ( 7) assess the achievement of learning, (8) the functions of guidance and counseling program in the study groups, (9) and conducting the administration PKBM / school, (10) understand the principles and interpret results of educational research for the sake of learning.
Reality in the field showed that the implementation of the package A, B, C system is designed with the learning module can not run as expected, energy tutor package A, B, C are mostly not from education, many have not understand the model of learning modules, the minimal administration of the Package A, B, C, low Managerial Manager in carrying out the Program Package A, B, C, persuasive manager less visible to the tutor. This is due tutor training package A, B, C or less focus on the tutorial material, lack of a tutorial book. To managemen , then we as the inspector must give a proposal to the bureaucratic authorities immediately so that the implementation of training / upgrading specifically for tutors Program Package A, B, C. (ARIF NASDIANTO. Penilik Jakarta Timur)

HASIL EVALUASI KONTEKS PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C SETARA SMA DI JAKARTA TIMUR TAHUN 2007

2008-11-29T22:58:00.003+07:00

oleh:
Arif Nasdianto
Penilik Jakarta Timur

1. Prioritas Kebutuhan

Upaya yang dilakukan dari hasil evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan yang diatur perioritasnya, agar dapat menjawab pertanyaan “ Apakah tujuan Paket C setara SMA yang ingin dicapai, telah dirumuskan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu dalam evaluasi konteks terhadap program paket C di wilayah Jakarta Timur, kebutuhan masyarakat /warga belajar dalam mengikuti program antara lain ;

Tabel. 5. Data tentang Prioritas Kebutuhan Warga Belajar dalam mengikuti Program Paket C setara SMA

Kebutuhan

Mendapatkan Pengetahuan, sikap, keterapilan dan ijazah

Dapat bekerja/usaha mandiri setelah mendapt ijazah

Melanjutkan Perguruan Tinggi

Dapat teman Baru

Mengikuti teman

Alasan lain

Melihat data di atas, maka warga belajar yang mengikuti program Paket C setara SMA terdapat 43 % beralasan memiliki kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan setara dengan SMA, 46 % untuk dapat bekerja atau dapat usaha mandiri, 7% memilik kebutuhan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan masing –masing mendapatkan 2% hanya ingin mendapatkan teman baru dan ikut teman, 0% menunjukan bahwa warga belajar tidak punya alasan lain untuk mengikuti program paket C .

Data di atas menginformasikan bahwa program paket C setara SMA dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta Timur perioritas pertama adalah untuk modal mencari pekerjaan atau usaha mandiri, perioritas kedua mendapatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan setara SMA, perioritas ketiga melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Dari tiga prioritas kebutuhan ini menunjukan bahwa program paket C setara SMA di Jakarta Timur tahun 2007 ada kesesuaian dengan tujuan Program Paket C sebagai Program Pendidikan Kesetaraan. Pernyataan tersebut, menandakan bahwa tujuan Program Paket C setara SMA di Jakarta Timur berjalan dengan baik.

2. Kondisi Lingkungan/Sosial

Selanjutnya dalam evaluasi konteks juga memberikan informasi kondisi lingkungan masyarakat/warga belajar. Hal tersebut ditandai oleh besarnya animo masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi sebagai peserta didik di dalam program Paket C. Apa yang menyebabkan hal ini di antaranya sebagai berikut :

Tabel. 6. Data tentang Kondisi Lingkungan/Sosial Warga Belajar dalam mengikuti Program Paket C setara SMA

Kebutuhan

Keadaan Orang Tua tidak mampu menyekolahkan

Putus Sekolah

Letak Sekolah formal Jauh

Usia tidak memungkinkan sekolah di formal

Waktu tidak memungkinkan karena bekerja

Alasan lain

Animo masyarakat mengikuti program Paket C setara SMA dilandasi oleh kondisi lingkungan/sosial masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel 6. bahwa masyarakat mengikuti program Paket C setara SMA , prioritas pertama, 39 % karena keadaan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah formal, kedua, 37% masyarakat putus sekolah, ketiga, 10% karena waktu tidak memungkinkan warga masyarakat membaginya dengan bekerja, keempat, 8% usia sudah terlalu tua ke sekolah formal, kelima, 6% letak sekolah formal jauh.

Kondisi sosial dan lingkungan warga masyarakat, ternyata yang menjadikan Program Paket C setara SMA di Jakarta Timur tahun 2007 sangat diminati, hal ini menunjukan bahwa Program Paket C di Jakarta Timur, sesuai dengan tujuan, fungsi dan sasaran Program Pendidikan Kesetaraan (Program Paket C setara SMA).