REKRUITMEN DAN PENCIPTAAN PENILIK DENGAN KEBIJAKAN OTONOMI PENDIDIKAN

oleh :

Arif Nasdianto,. Sekjen IPI Pusat

 Penilik dalam  konteks kebijakan otonomi Pendidikan saat ini, peranan penilik  yang lebih luas dalam melakukan tupoksinya. Artinya bahwa Penilik dalam melakukan tugasnya semata- mata tidak hanya di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tetapi dapat melakukan di tingkatan kabupaten /kota. Pelaksanaan tugas ini dimaksud dalam rangka meningkatkan kinerja Penilik sesuai amanah permenpan Rb 14 tahun 2010.

Kalau kita kaji dalam pengelolaan dunia Pendidikan Nonformal , bahwa ada tiga sumber daya manusia yang dijadikan barometer dalam perlusan akses dan peningkatan mutu Pendidikan Nonformal yaitu yang menjadi determinan dari berhasil tidaknya pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, yaitu tutor/pamong belajar SKB, Penjab PKBM/SKB /tenaga fungsional (Penilik) dan birokrat pendidikan. Pamong Belajar,Penilik  dan Penjab SKB/PKBM lebih dikenal sebagai SDM yang bergerak langsung pada lingkungan lembaga atau yang sering disebut sebagai lingkungan mikro. Sedangkan birokrat pendidikan adalah pada aspek makro pendidikan.

Ketiga sumber daya manusia di lingkungan pendidikan ini, dalam rangka otonomi pendidikan tentunya, sangat diharapkan mampu untuk bekerjasama dalam kerangka kerja yang profesional, efektif dan ideal. Utamanya pola kerja yang selama ini kerap terjadi, seperti masih kentalnya budaya kerja yang berorientasi ke “atas” atau kepusat harus sagera dihilangkan. Kinerja pada birokrat pendidikan selama ini tak jarang mengorbankan Pamong Belajar, Penilik  dan kepala SKB /penjab PKBM demi target capaian yang harus dipenuhi.

Budaya semacam ini kerap terjadi pada saat rekruitmen seoran Penilik di suatu daerah , Pejabat (birokrasi) terkadang lupa atau tidak mau berpedoman pada PP 19 tahun 2005 dan Permenpan Rb 14 tahun 2010 pada pasal yang menyebutkan  pesyaratan untuk menjadi penilik.  Kejadian semacam ini berdasarkan penelusuran penulis , (1) banyak di daerah sanagt kurangnya seorang penilik,  (2) Pejabat belum memahmi Kualifikasi Penilik, (3) Pejabat dan calon Penilik belum memahami Jabatan dan kualifikasi Penilik, .(4) Otonomi daerah yang tidak berdasar.

Seharusnya dalam otonomi daerah khususnya di Bidang Pendidikan, para pejabat hendaknya melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang bertujuan pada perubahan system. Artinya walaupun eranya sudah desentralisasi tetapi penetuan kebijakan , khususnya pada pengangkatan Penilik harus berdasar pada Regulasi yang telah diciptakan dari Pusat. Kemudian peranan pusat dalam menerbitkankan kebijakan yang berkaiatan dengan jabatan Penilik adalah untuk menata dan mengatur tugas dan kewenangan Jabatan Penilik dalam rangka meningkatkan mutu PNFI adalah sama.

Sekarang ini jika mengikuti peraturan yang ada pengangkatan penilik minimal gol III/b , kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan , Kenapa hanya dua yang penulis paparkan karena persyaratan inilah yang sering dilanggar oleh para birokrat di daerah dalam pengangkatan /rekruitmen Penilik. Untuk itulah saya menyarankan agar rekruitmen penilik harus berdasar kepada kebijakan otonomi pendidikan , artinya daerah harus segera mengakomodir hal hal yang berakitan dengan kebijakan –kebijakan di atas. ( catatan lapangan diberbagai daerah dalam pengangkatan penilik)

DAMPAK PENYELENGGARAAN PAKET C DI JAKARTA TIMUR , 2008

By: Arif Nasdianto (Penilik Jakarta Timur)

Untuk pencapaian tujuan jangka panjang hasil penyelenggaraan program Paket C setara SMA atau dampak (outcome)  penyelenggaraan program berupa dampak pendidikan, misalnya tingkat pemerataan pendidikan (keikutsertaan dalam penyelenggaraan paket C pada masyarakat putus sekolah SMA, keluarga miskin/tidak mampu), atau pengurangan jumlah putus sekolah di suatu wilayah.

Dari data yang ada diketahui bahwa jumlah putus sekolah di Jakarta Timur sebanyak 3065 orang, angka partisipasi warga masyarakat mengikuti program paket C setara SMA  di tahun 2007 pada 20 PKBM sebanyak 1539 orang, jumlah tersebut terdiri dari warga masyarakat yang belajar di Kls I berjumlah 492 orang, Kls 2 berjumlah 545 orang sedangkan KLs 3 seluruhnya berjumlah 502 orang. Pada bulan November 2007 dari 502 warga belajar mengikuti UNPK dan dinyatakan Lulus  sebanyak 416 orang. Dari data ini maka akan terjadi atau terlihat data pengurangan angka DO/Putus Sekolah dari dampak warga masyarakat yang berpartisipasi mengikuti program Paket C setara SMA. Untuk lebih jelasnya dapat melihat table di bawah ini.

Tabel 11. Dampak Progam Paket C setara SMA terhadap Penguranagan Angka Putus Sekolah  Terhadap 20 PKBM di Jakarta Timur

NO	KECAMATAN	JML DO	PKBM	WARGA BELAJAR				LULUS UNPK	PENGURANGAN ANGKA DO	% PENGURANGAN  DO
				KLS 1	KLS 2	KLS 3	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Matraman	281	1. Mentari	20	23	22	65	12	216	23.13
			2. Harmonis	23	25	25	73	25	208	25.98
2	Jatinegara	302	3. Jatinegara	30	30	25	85	25	217	28.15
			4. Asah Asih   Asuh	25	22	20	67	13	235	22.19
3	Durensawit	312	5. PKBM 32	30	25	25	80	25	232	25.64
			6 PKBM 33	24	25	25	74	25	238	23.72
4	Pulogadung	217	7 Miftahul Janah	35	40	25	100	17	117	46.08
			8. PKBM 13	21	22	25	68	11	149	31.34
5	Kramatjati	234	9. PKBM 12	41	55	25	121	25	113	51.71
			10. Akur Kurnia	23	15	25	63	25	171	26.92
6	Makasar	125	11. PKBM 22	16	20	25	61	11	64	48.80
			12. PKBM 28	12	26	25	63	14	62	50.40
7	Pasar Rebo	227	13. Edelwies	22	24	25	71	23	156	31.28
			14, Fortuna	15	22	25	62	24	165	27.31
8	Ciracas	457	15. Up Rilfa	32	30	25	87	30	370	19.04
			16. Teladan	40	43	35	118	35	339	25.82
9	Cakung	378	17. Universal	21	25	25	71	25	307	18.78
			18. Al.akhyariah	19	20	25	64	17	314	16.93
10	Cipayung	532	19. PKBM 34	25	24	25	74	19	458	13.91
			20.Nurul Ikhwan	18	29	25	72	10	460	13.53
	JUMLAH	3065		492	545	502	1539	411		570.66

Selanjutnya jika melihat tabel di atas maka PKBM sebagai satuan Pendidikan Nonformal dalam menyelenggarakan Program Paket C setara SMA  rata-rata memiliki 28,53% mengurangi angka putus sekolah dari 3065 angka putus sekolah di Jakarta Timur. Di atas telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan program Paket C setara SMA disamping berdampak pada pengurangan angka putus sekolah juga berdampak pada pemerataan pendidikan bagi warga masyarakat miskin atau keluarga tidak mampu. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel di bawah ini

Tabel 12. Dampak Progam Paket C setara SMA terhadap Pemerataan Pendidikan  Terhadap 20 PKBM di Jakarta Timur

NO	KECAMATAN	JML DO	PKBM	Pemerataan Mengikuti Pendidikan	% PEMERATAAN PEND	Pendidikan mendapat Ijazah	Lulus UNPK	% MENDAPATKAN IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	9	8
1	Matraman	281	1. Mentari	22	7.83	12	12	54.55
			2. Harmonis	25	8.90	25	25	100.00
2	Jatinegara	302	3. Jatinegara	25	8.28	25	25	100.00
			4. Asah Asih Asuh	20	6.62	13	13	65.00
3	Durensawit	312	5. PKBM 32	25	8.01	25	25	100.00
			6 PKBM 33	25	8.01	25	25	100.00
4	Pulogadung	217	7 Miftahul Janah	25	11.52	17	17	68.00
			8. PKBM 13	25	11.52	11	11	44.00
5	Kramatjati	234	9. PKBM 12	25	10.68	25	25	100.00
			10. Akur Kurnia	25	10.68	25	25	100.00
6	Makasar	125	11. PKBM 22	25	20.00	11	11	44.00
			12. PKBM 28	25	20.00	14	14	56.00
7	Pasar Rebo	227	13. Edelwies	25	11.01	23	23	92.00
			14, Fortuna	25	11.01	24	24	96.00
8	Ciracas	457	15. Up Rilfa	25	5.47	30	30	120.00
			16. Teladan	35	7.66	35	35	100.00
9	Cakung	378	17. Universal	25	6.61	25	25	100.00
			18. Al.akhyariah	25	6.61	17	17	68.00
10	Cipayung	532	19. PKBM 34	25	4.70	19	19	76.00
			20.Nurul Ikhwan	25	4.70	10	10	40.00
	JUMLAH	3065		502	189.84	411	411	1623.55

Dari tabel di atas terdapat jumlah warga belajar kls 3  Program Paket C setara SMA  sebanyak 502 orang. Jumlah ini menandakan adanya pemerataan pendidikan   dari dampak program paket C setara SMA, Dan jika dicermati dengan teliti rata - rata PKBM memberikan 9,492 % dalam rangka pemerataan pendidikan setara SMA/SLTA. Dan dalam rangka program pemerataan pendidikan dan menjamin penyelesaian pendidikan bagi warga masyarakat tahun 2007 tiap-tiap PKBM telah meluluskan rata-rata 81,89%.