Oleh: Achmad Chumedi, MM (Ketua Umum IPI Pisat)
Sejak ada Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan pada tiga pilar kebijakan, yakni 1) Pemerataan dan perluasan akses; 2) Mutu, relevansi dan daya saing; 3) Governance, akuntabilitas dan pencitraan publik. Maka kebijakan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, sebagai Penilik harus melakukan penilaian terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagi salah satu tupoksi penilik dalam ranah pengendalian mutu .
Penilaian lembaga ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang kinerja lembaga, sehingga dapat teridentifikasi LPK atau LKP berdasarkan kinerja yang dicapainya di lapangan. Kemudian dapat diklasifikasi dalam kategori A, B, C dan D, sesuai dengan tujuan penilaian kinerja tersebut.
Untuk itu Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional , Ditbinsus telah menetapkan program pembinaan manajemen kursus sehingga lembaga yang memiliki kinerja, khususnya C dan D diharapkan dapat memperbaiki sistem manajemen mutu operasional LKP yang lebih baik.
Program pembinaan manajemen lembaga kursus dan pelatihan (LKP) ini dimaksudkan :
- Membantu para pengelola LKP untuk meningkatkan kualitas mutu dan manajemen sehingga mampu menghasilkan output pendidikan kursus dan pelatihan yang berkualitas,
- Kompeten dan dapat memenuhi kebutuhan dan syarat untuk mencari kerja atau membangun usaha.
Peningkatan kualitas Manajemen pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini selaras dengan 5 prinsip kebijakan pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan nasional:
1. Ketersediaan berbagai program layanan pendidikan;
2. Biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;
3. Semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan;
4. Tidak adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan
5. Jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar